Proyek Hambalang, Menteri Basuki: Terjadi Pergerakan Tanah Dengan Kecepatan 8 mm/tahun

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 31 Maret 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 37.916 Kali
Keterangan Pers usai ratas mengenai P3SON Hambalang (30/3) (Foto: Humas/Dhany)

Keterangan Pers usai ratas mengenai P3SON Hambalang (30/3) (Foto: Humas/Dhany)

Pasca sidak Presiden Joko Widodo ke Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat (18/3), Pemerintah telah membentuk tim audit guna mengkaji proyek tersebut.

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditugasi (Presiden) untuk melakukan audit teknis yang akan nanti menginfokan go-on go-off-nya Hambalang ini dalam arti penyelamatan aset. Kementerian PUPR audit teknis, BPKP audit finansial,” kata Basuki Hadimuljono usai menghadiri Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3) sore.

Dipimpin oleh Deputi Kemenpora, lanjut Basuki, tim audit telah menyampaikan laporan ke Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) pada 28 Maret lalu.

Tim audit teknis itu, menurut Basuki, dipimpin oleh tim fakta. “Jadi dari ahli geologi Teknik UI Doktor Bagus Kurniawan, ahli geologi teknik ITB Prof Mansyur Irsyam, ahli struktur bangunan Profesor Bambang Suhendro, ahli struktur bangunan ITB Profesor Bambang Budiono, ahli struktur bangunan ITB Profesor Drajad Wijayanto, dan ahli perencanaan Bapak Doktor Surono, yang kita kenal semua,” ujarnya.

“Tim teknis dan tim finansial ini diterima oleh dua wakil ketuanya, Bapak Saut Situmorang dan Bapak Alexander, dan juga oleh 3 deputi di KPK,” kata Menteri PUPR seraya menambahkan, secara prinsip, KPK mendukung rencana pemanfaatan fasilitas negara di Hambalang ini sehingga akan dilanjutkan menjadi domainnya pemerintah.

Menteri PUPR menegaskan, KPK hanya menyita dokumen proyeknya guna penanganan masalah hukum, bukan menyita proyeknya tapi dokumen proyeknya.

Namun demikian, lanjut Basuki, KPK memberikan 4 syarat agar fasilitas negara di Hambalang ini bisa dimanfaatkan. Pertama, tim audit ini melibatkan para ahli di bidang masing-masing agar hasilnya lebih komprehensif. Yang kedua, tim ini diminta untuk menyusun jadwal dan tahapan audit teknisnya agar KPK dan BPKP dapat mendampingi, karena pemerintah tidak ingin ada hal-hal yang kembali (bermasalah) lagi.

Kemudian yang ketiga, memperhatikan kondisi dan kualitas pekerjaan, antara lain mengevaluasi amdal, mengevaluasi IMB, dan persyaratan lainnya. Dan yang keempat,  KPK menyarankan agar tim ini dapat memberikan rekomendasi terhadap penyelamatan aset bangunan gedung ini pada tahap selanjutnya yang harus diperhatikan.

Pergerakan Tanah

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sejak 23 – 25 Maret tim audit teknis telah di lapangan untuk melakukan penelitian gerakan tanahnya. Kita sudah punya dua alat inklinometer, kemudian juga tambahin lagi tiga alat lagi.

“Ini sudah kita baca kemarin pergerakannya, terjadi adanya pergerakan tanah pada timbunan,” jelas Basuki seraya menyebutkan, ada penurunan tanah sekitar 8 mm per tahun di Hambalang.

Selain itu berdasarkan hasil pengamatan ditemukan, kecepatan gerakan tanah 0,008 meter atau sama dengan 8 mm per tahun sangat lambat. Kemudian kondisi bangunan seluruhnya dalam kondisi tegak dan tidak bergeser. Yang ketiga, tidak ditemukan retakan yang berarti pada struktur bangunan. Yang keempat terjadi degradasi pada struktur bangunan yang terbuka, alat besar dan sebagainya karena oksidasi, khususnya pada tulangan yang terbuka akibat pengerjaan-pengerjaan.

Tindak lanjutnya, jelas Basuki, sebagaimana yang dilaporkan pada Rapat Sidang Kabinet, data hasil pengamatan lapangan itu akan didiskusikan dengan pakar.

Mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Basuki menegaskan, pihaknya harus konservatif, harus hati-hati dalam mengkaji aspek teknis Proyek Hambalang itu, karena ini tidak hanya teknis tapi juga menyangkut hukum dan keuangan negara. “Insha Allah minggu ini dengan para pakar untuk menghasilkan regulasi yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan,” tegasnya. (DNI/FID/RMI/ES)

Berita Terbaru