Puan Maharani: Pemerintah Upayakan Peleburan KIS Dengan BPJS

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 31 Oktober 2014
Kategori: Berita
Dibaca: 30.578 Kali
Menko PMK Puan Maharani memimpin rakor tingkat menteri, Jumat (31/10)

Menko PMK Puan Maharani memimpin rakor tingkat menteri, Jumat (31/10)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengemukakan, pemerintah saat ini sedang mengupayakan peleburan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Puan, KIS memiliki cakupan pelayanan dan pembiayaan yang lebih luas bila dibandingkan dengan kartu sebelumnya. Target penerima KIS ini adalah masyarakat prasejahtera yang belum menerima kartu BPJS.

“KIS targetnya untuk masyarakat prasejahtera yang belum terima kartu BPJS. Sebanyak 86,4 juta orang yang akan menerima di tahun 2014 dan 2015 tapi kami harap nanti bisa bertambah,” kata Puan pada rapat koordinasi dengan sembilan kementerian di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (31/10) pagi.

Puan menjelaskan, anggaran KIS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan akan menggunakan APBN 2014 yang sudah disetujui pemerintah era Presiden SBY dan DPR padaperiode lalu.

Tidak Mengganggu

Sementara itu Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memastikan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak akan mengganggu program BPJS Kesehatan yang sudah berjalan. Yang terjadi, justru ada beberapa hal yang ditambahkan.

“Tidak berbeda sebenarnya, tapi justru ada beberapa yang dikerjakan,” kata Nila.

KIS dan KIP menurut rencana akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 November mendatang. Peluncuran perdana kedua kartu ini akan dilakukan di 5 (lima) wilayah Jakarta melalui kantor pos.

Meski KIS, KIP dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan dikirim secara bersamaan, namun menurut Menko PMK Puan Maharani, prioritas utama pemerintah saat ini adalah KIS. Sementara, KIP baru akan efektif maksimal pada 2015 disesuaikan dengan tahun ajaran baru.

Menko PMK berharap agar peluncuran kartu-kartu ini bisa dilaksanakan sebelum pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini dimaksudkan agar masyarakat kecil dapat tetap memenuhi kebutuhannya.

“Rencana pemerintah untuk menaikkan BBM, waktunya kapan itu hak Presiden. Kartu ini menjadi yang ingin dinikmati masyarakat sebelum rencana kenaikan BBM dilakukan pemerintah tahun 2014 ini,” ujar Puan.

Rapat Koordinasi Tingkat  itu dihadiri oleh sembilan menteri, di antaranya Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar.

Selain itu juga tampak hadir wakil dari BPJS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TN2PK).  (Humas Kemenko PMK/ES)

Berita Terbaru