Punya Banyak Potensi, Indonesia – Iran Sepakat Tingkatkan Nilai Perdagangan

Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan salah satu kerja sama Indonesia – Iran, di Teheran, Rabu (14/12) sore. (Foto: Setkab/Wedha)

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Iran Hassan Rouhani dan pada kesempatan terpisah dengan Ketua Parlemen Iran Ali Larijani, di Teheran, Iran, Rabu (14/12), telah menghasilkan beberapa kesepakatan, utamanya dalam bidang perekonomian kedua negara.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjelaskan, pertemuan Presiden dengan Presiden Iran dan juga Ketua Parlemen Iran telah berlangsung dengan sangat baik. “Pada pertemuan itu kita membahas kerja sama bilateral secara komprehensif dengan penekanan peningkatan kerja sama ekonomi. Selama pembahasan diskusi berlangsung sangat terbuka dan sangat bersahabat,” kata Menlu kepada wartawan di Teheran, Iran, Rabu (14/12) sore.

Dari aspek politik, Menlu Retno Marsudi menyampaikan, bahwa hubungan Iran dengan Indonesia dalam kondisi baik. Iran mengapresiasikan peran yang dilakukan Indonesia yang selalu mengedepankan perdamaian, dialog, dan cara-cara lain yang damai di dalam mencoba untuk membantu menyelesaikan permasalahan dunia, termasuk berbagai permasalahan yang ada di Timur Tengah.

“Jadi secara berkali-kali, baik Presiden (Iran) maupun Ketua Parlemen menyampaikan penghargaan terhadap Indonesia atas posisi dan peran aktif Indonesia di dalam membantu penyelesaian masalah dunia,” tegas Menlu.

Banyak Potensi
Sementara itu menyangkut kerja sama di bidang ekonomi yang menjadi fokus dari kunjungan ini, menurut Menlu, pada pertemuan antara Kepala Negara dan Ketua Parlemen Iran Ali Larijani disepakati masih banyak potensi kerja sama yang  belum dimaksimalkan sepenuhnya.

Ruang untuk meningkatkan masih sangat banyak terutama di bidang perdagangan. Menlu menyebutkan, pada tahun 2015, nilai perdagangan Iran – Indonesia hanya 300 juta dolar AS menurun dari nilai perdagangan pada tahun 2011 sebesar 1,8 miliar dolar AS. Oleh karena itu, kedua pemimpin sepakat melakukan langkah-langkah agar angka perdagangan itu meningkat.

Beberapa cara untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dibahas. Menurut Menlu, kedua pemimpin sepakat mencoba mendekatkan private sector kedua negara.

 “Kita akan lihat apakah ada hambatan-hambatan dalam perdagangan yang dapat dikurangi atau diselesaikan. Kita juga berupaya melakukan diversifikasi perdagangan. Kita ingin meningkatkan ekspor di beberapa produk misalnya kertas, CPO, kopi, kakao. Banyak sekali produk Indonesia yang diekspor ke Iran,” papar Menlu.

Menurut Menlu, Presiden Jokowi juga mencoba menjajaki peningkatan perdagangan tanpa pihak ketiga (direct trade) sehingga produk Indonesia dari segi harga akan kompetitif.

Ditambahkan Menlu, bahwa di dalam hubungan ekonomi, Indonesia – Iran memiliki Komisi Bersama Ekonomi. “November baru saja bertemu di Indonesia, dan Presiden menyarankan kiranya apa yang dibahas oleh kedua pemimpin tadi segera ditindaklanjuti dalam Komisi Bersama Ekonomi dan akan dilakukan sekitar bulan Februari,” ungkap Menlu.

Menlu juga menyebutkan, bahwa Presiden sudah meminta Menteri ESDM menindaklanjuti hal-hal yang terkait dengan kerja sama di bidang energi dan migas. “Kerja sama energi dan migas ini adalah super fokus. Kerja sama yang kita bahas tadi sangat konkret dan jelas,” tegas Menlu.

Kedua pemimpin, lanjut Menlu, juga membahas people to people contact. Misalnya dalam upaya peningkatan pariwisata, ada harapan dari Presiden Iran kelak ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Teheran. “Kedua pemimpin sepakat mengenai pentingnya upaya bersama untuk meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata,” ujarnya.

Ditambahkan Menlu, untuk perbankan sudah disepakati antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Iran dan juga dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membahas kemungkinan memperbaharui kerja sama kedua bank sentral tersebut. “Kita sudah memiliki MoU tapi tidak berfungsi lama. Jadi akan ada pembaharuan MoU antara Bank Sentral,” sambungnya.

Untuk mempermudah swasta Indonesia berbisnis di Iran, menurut Menlu, pemerintah akan menerbitkan guidelines of doing business with Iran. (BPS/UN/ES)