Punya Potensi 1,2 Triliun Dolar, Presiden Jokowi: Sektor Kelautan Bisa Jadi Penggerak Ekonomi
Presiden Jokowi sebelum pimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/6) siang. (Foto: Humas/Jay).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebagai negara yang 70 persen, dua pertiga wilayahnya adalah air, adalah laut, sudah waktunya kita mempercepat pembangunan di kelautan kita. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa masa depan kita ada di laut.
Kita akan bisa menjadi negara besar kalau kita bisa menjaga, mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar. Sektor kelautan bisa menjadi penggerak ekonomi kita, kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Pembangunan Kelautan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/6) siang.
Presiden membandingkan beberapa negara, misalnya ekonomi kelautan Jepang mampu menyumbang 48,5 persen PDB atau setara dengan 17.500 miliar dolar AS, dan Thailand yang garis pantainya hanya 2.800 km, mampu menyumbang devisa sebesar 212 miliar dolar AS.
Sementara Indonesia, menurut Presiden, dengan luas wilayah lautnya yang mencapai 70 persen, kontribusi di bidang kelautan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional masih di bawah 30 persen.
Dari informasi yang saya peroleh, potensi ekonomi sektor kelautan di Indonesia adalah 1,2 trilun dolar AS per tahun. Dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang, ungkap Presiden Jokowi seraya menyebutkan, artinya, masih banyak potensi laut Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Karena itu, kata Presiden, program-program pembangunan sektor kelautan tersebut, harus dilakukan lebih terarah, lebih tepat sasaran. Saya ingin kebijakan pembangunan kelautan Indonesia harus mampu mengkonsolidasikan seluruh program-program pembangunan yang ada, tegasnya.
Presiden menekankan, bahwa kebijakan pembangunan kelautan ini nantinya harus menjadi acuan dan pedoman dalam pengelolaan potensi kelautan kita.
Saya juga perlu menekankan bahwa kebijakan pembangunan kelautan tidak hanya bagus di atas kertas, namun harus betul-betul memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, kesejahteraan rakyat kita, pungkas Presiden Jokowi.
Turut hadir dalam Rapat Terbatas tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. (DND/DNA/ES)
