Rakyat Butuh Informasi, Presiden Jokowi: Kerja K/L Harus Diinformasikan Secepatnya

Presiden Jokowi memberikan arahan pada pertemuan kehumasan K/L dan BUMN, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/2) siang (Foto: Rahmad/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, rakyat harus mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Karena itu, Presiden menegaskan perlunya disampaikan informasi apapun yang dikerjakan oleh kementerian dan lembaga non kementerian (K/L), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Menginformasikan secepat nya kepada rakyat supaya rakyat tahu apa yang kita kerjakan dan harus ada respon yang cepat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada pertemuan dengan jajaran kehumasan K/L dan BUMN, di Istana Negara, Kamis (4/2) siang.

Presiden juga menekankan pentingnya country branding untuk memosisikan negara dalam dunia internasional. Menurutnya, sebaik apapun negara itu membangun jika tidak disertai dengan country branding yang baik, maka negara tersebut akan menjadi jelek. Sehingga diperlukan country branding yang baik agar image menjadi sangat baik.

“Dalam konteks global, ini sudah sering saya sampaikan, sekali lagi saya sampaikan ini era kompetisi ini era persaingan,  negara manapun selalu membangun country branding,” kata Presiden Jokowi.

Koordinasi

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengemukakan, pertemuan lembaga kehumasan K/L dan BUMN itu dimaksudkan untuk melakukan koordinasi Humas Kementerian/ Lembaga dan BUMN untuk percepatan pembangunan 2016

“Bapak Presiden memang yang namanya kehumasan ini menjadi isu yang krusial bagi kita semua. Mengapa, ada beberapa hal yang pertama dari sisi keorganisasian dan sumber daya manusia,” kata Rudiantara.

Rudiantara menjelaskan pada masa yang lalu, kerja humas dilakukan Departemen Penerangan yang dikenal dengan pranata humas atau juru penerang. Pada saat itu ada sekitar 8000 pranata humas yang ketika diidentifikasi pada tahun 2015 yang tersisa hanya tinggal 1069 pranata humas di kementerian dan lembaga.

Kondisi ini, lanjut Rudi,  semakin parah pada sisi organisasi Pemerintahan Daerah yang tidak ada standar. Dimana kerja humas bisa disatukan dengan kepala pemerintahan seperti gubernur, walikota, bupati atau kepala dinas maupun dinas kominfo pada daerah tersebut.

“Kemudian kedua dari sisi sumber daya manusia tidak terjadi regenerasi yang cepat. Padahal tantangan diluar demikian cepat baik dari konten ataupun informasi yang sangat dinamis. Kedua juga teknologi,” jelas Rudiantara.

Rudiantara menuturkan, ia pernah meminta kepada para menteri atau kepala lembaga untuk membuat akun media sosial, misalnya twitter. Menurutnya melalui media sosial, pimpinan lembaga dapat masuk ke masyarakat dan menerima masukan dari luar.

“Karena itu adalah salah satu kanal media sosial yang harus kita bisa masuk dan harus bisa menerima masukan dari luar,” ungkap Rudiantara kepada pimpinan kehumasan kementerian dan lembaga serta BUMN.

Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya pada tahun 2016 memulai dengan konsep Goverment Public Relation (GPR). Menkominfo menjelaskan bahwa konsep GPR ini pernah diterapkan pada tahun 2015 sewaktu pemerintah mengumumkan harga BBM.

“Nah itu narasi tunggal pertama yang dipersiapkan oleh Goverment Public Relation dan disebarkan kepada humas-humas pemerintah,” kata Rudiantara.

Rudiantara juga mengharapkan agar K/L yang telah memiliki situs website sendiri, dapat menampilkan situs website K/L lainnya agar tidak egosektoral. Untuk itu ia meminta ada kapasitas yang dimanfaatkan oleh kementerian lain ataupun informasi yang disediakan  oleh GPR untuk kepentingan pemerintah.

“Sampai tahun 2015 akhir dari 34 kementerian baru 25 kementerian yang bisa menyediakan itu. Jadi ini harus tetap dikerjasamakan sinergi ini. Ini baru teknis,” ungkap Rudiantara.

Mengenai perbaikan kualitas sumber daya manusia, Kominfo bekerjasama dengan Menpan RB melakukan perekrutan Tenaga Humas Pemerintah (THP). Perekrutan ini sudah dilakukan pada akhir tahun 2015 yang standarisasinya disesuaikan dengan kebutuhan market. Namun, dengan standar yang tinggi tersebut, baru direkrut 47 THP yang disebar pada masing-masing kementerian, lembaga non kementerian dan BUMN sebanyak 2 orang.

“Diharapkan sinergi dapat lebih cepat dalam konteks komunikasi publik  dan antar Kementerian bisa berkoordinasi dahulu sebelum menyampaikan ke publik. Institusi ini akan kita jalankan secepatnya dan cara komunikasi pemerintah lebih baik lagi dalam merespon isu-isu,” kata Rudiantara mengakhiri sambutannya.

Tampak hadir dalam acara tersebut diantaranya Menkominfo Rudiantara, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.

Pertemuan ini dihadiri oleh 34 kepala Humas dari kementerian dan 11 lembaga non kementerian serta 25 pejabat humas BUMN. Selain itu juga dihadiri oleh RRI dan TVRI.

(FID/ES)