Rakyat Harus Punya Lahan, Presiden Jokowi Desak BPN Segera Redistribusi Tanah
Presiden Jokowi memberikan arahan dalam acara rakernas ATR/BPN Tahun 2018, di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/1) sore. (Foto: Humas/Deni)
Presiden Joko Widodo menegaskan, jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus memiliki visi dan semangat yang sama, bahwa rakyat itu harus mendapatkan lahan.
Saya minta program reforma agraria dan redistribusi tanah ini menjadi catatan dan perhatian kita. Saya minta agar di tahun 2018 ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyiapkan redistribusi tanah yang menyasar pada tanah Hak Guna Usaha (HGU),” pinta Presiden Joko pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018, di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/1) sore.
Tanah yang disasar, lanjut Presiden, adalah tanah yang masa berlaku HGU-nya sudah habis dan tidak diajukan perpanjangan, sehingga ditetapkan sebagai tanah terlantar dan bisa dijadikan sebagai tanah cadangan negara.
Tanah cadangan negara dapat diredistribusi pada kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang masih kesulitan memiliki lahan, ujar Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan bahwa redistribusi aset bukan program bagi-bagi tanah. Program ini dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat lapisan bawah sehingga bisa mengatasi kemiskinan dan menekan kesenjangan ekonomi.
“Redistribusi tanah ini harus terintegrasi dengan program penguatan ekonomi sehingga tanah menjadi produktif, baik disambungkan dengan program pinjaman KUR, program Kementerian Pertanian, program Kementerian UMKM, disambungkan dengan BUMN. Kalau ini dilakukan, saya yakin akan menurunkan gini ratio kita,” ujar Presiden.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga diingatkan tentang dukungan atas proyek strategis nasional, terutama percepatan proyek infrastruktur.
“Kita ingin mengejar ketertinggalan dalam pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, maupun lahan untuk pembangkit listrik. Percepatan pembangunan infrastruktur ini kita lakukan untuk menurunkan biaya distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional kita,” ungkap Presiden.
Presiden berpesan kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk keluar dari pola pikir linier dan monoton.
“Inilah perubahan yang harus kita lakukan agar kita bisa mengejar ketertinggalan dengan negara lain,” kata Presiden.
Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018 dihadiri oleh sekitar 900 orang jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(GUN/ES)
