Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam rangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Provinsi DKI Jakarta, 30 Desember 2023

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 30 Desember 2023
Kategori: Amanat/Arahan
Dibaca: 286 Kali

Pengarahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam rangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Provinsi DKI Jakarta, 30 Desember 2023

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung;
Yang saya hormati pimpinan BPK, pimpinan KPK Bapak Ketua KPK;
Yang saya hormati Ketua KPU Bapak Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP;
Yang saya hormati Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Ketua Pemilihan Luar Negeri;

Bapak-ibu hadirin undangan yang berbahagia.
Pertama-tama saya mohon maaf membelakangi. Ini sebetulnya hari Sabtu. Kemarin dari daerah saya, mestinya bisa tidur, libur. Tapi kemarin saya diberitahu oleh Mensesneg, “Pak, besok ada konsolidasi KPU. Semua dari daerah, dari provinsi, kabupaten, dan kota hadir semuanya. Jadi Bapak harus hadir”. Perintah Mensesneg seperti itu, jadi saya hadir pada pagi hari ini.

Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap. Siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh rakyat. Dan Pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat. Semuanya harus siap.

Memang pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks. Ini pemilu serentak; Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dan melibatkan, angka terakhir yang saya terima, 204.807.222 orang di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa, melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Kita bisa bayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini, sangat kompleks sekali.

Dan semua ini adalah perintah undang-undang, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita harus pastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Dan tidak boleh ada yang salah, termasuk aspek teknisnya. Hati-hati mengenai ini. Hal-hal yang kecil harus kita perhatikan secara detail. Sebab, keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet ke mana-mana yang dapat mengganggu kondusifitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita.

Sehingga, saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka. Jangan sampai terjadi peretasan. Hati-hati mengenai ini. Sekali lagi, karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik.

Dan saya ingin mengingatkan kita berada di era yang serba digital. Sedikit saja ada ketidakcermatan langsung mengganggu kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi. Semua kita bersama-sama harus menjaga ini.

Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati,
Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu ini berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar, serta hasilnya yang baik dan terpercaya. Dan kepada seluruh aparat negara, saya sudah, bolak-balik saya sampaikan, baik ASN, TNI, Polri, harus bersikap netral dan tidak memihak. Tapi, aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya, bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar, yang tidak bisa dilakukan oleh kita bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri.

Kemudian, KPU juga betul-betul netral, tidak memihak, tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja, ini bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai. Iya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan, ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita. Selain itu, KPU harus memastikan setiap warga negara yang mempunyai hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya secara baik, secara langsung, bebas, rahasia, dan tanpa diskriminasi. Layani semuanya mereka ini.

Kita harus mengajak para pemilih menjadi pemilih yang cerdas. Jangan percayai yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara masif, tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu, tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil, pemilu berjalan dengan baik, sukses, dan lancar.

Dan mohon maaf tadi waktu akan masuk ke hall ini saya ditanyakan Pak Ketua KPU, “Pak, tukinnya gimana?” Saya belum tanda tangan. Kemudian tadi langsung saya saya cek ke Mensesneg, ini posisinya masih berada di mana. Ternyata posisinya masih berada di Menpan. Jadi saya belum bisa menjawab pada pagi hari ini. Tetapi saya akan berusaha agar di bulan Januari bisa selesai. Urusan-urusan sensitif seperti ini jangan sampai mengganggu tahapan pemilu.

Bapak Ketua KPU beserta komisioner KPU, seluruh pimpinan KPU, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini.

Terima kasih. Saya tutup.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amanat/Arahan Terbaru