Rapat Terbatas mengenai Lanjutan Pembahasan Perpindahan Ibu Kota Negara, 26 Februari 2020, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati para Menko, para Menteri, serta seluruh Kepala Lembaga yang hadir.
Sore hari ini sekali lagi kita ingin melanjutkan pembahasan mengenai Perpindahan Ibu Kota Negara.

Saya ingin menyampaikan bahwa konsep pembangunan ibu kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia. Dan bahkan negara-negara sahabat sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bekerjasama, untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru kita. Dan di antara negara-negara tersebut, terakhir kemarin saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green. Ini saya kira sebuah sinyal yang bagus, oleh sebab itu perlu disiapkan detail-detail proses kerja sama antara kita dengan negara lain.

Dan saya minta dilakukan langkah-langkah percepatan. Yang pertama, segera selesaikan semua payung hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan ibu kota. Saya sudah mendengar dari Menteri (PPN/Kepala) Bappenas bahwa undang-undangnya sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR. Minggu ini, minggu depan? Minggu ini akan disampaikan, akan disampaikan setelah reses. Saya kira ini sebuah persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan ini betul-betul sudah siap.

Saya juga ingin mengingatkan, dalam merancang desain sistem, tata kelola otorita juga harus betul-betul diperhatikan bahwa kita tidak sekedar mengelola ibu kota baru seperti biasanya tapi kita ingin menginstall sistem, menginstall cara kerja baru yang lebih futuristik, yang lebih fleksibel sehingga kita bisa bekerja lebih lincah, bekerja lebih efisien, bekerja lebih cepat, dan bekerja lebih efektif.

Yang kedua, saya juga minta dipaparkan hasil pra-masterplan dan hasil KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), termasuk penentuan lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Sehingga kita bisa segera masuk ke yang lebih detail. Dan sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur dasar di tahun 2020 ini juga akan segera kita mulai.

Dan tentang pembiayaan ibu kota baru saya juga minta segera diselesaikan pemetaan proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerja sama KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung. Sehingga kalangan swasta nasional dan berbagai negara yang ingin bekerjasama dan sudah memiliki keinginan besar kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang di mana mereka akan terlibat, di wilayah yang mana.

Ini saya kira yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.