Rapat Terbatas mengenai Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020, 15 Juli 2019, di Kantor Presiden, Jakarta
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Sebelumnya perlu saya ingatkan, tahun 2020 kita semuanya harus bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah, berubah terus dengan dinamis. Oleh sebab itu, RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut, terus agar kita juga tetap sehat tetapi juga responsif dan memperkuat daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita.
Karena itu pagu indikatif 2020 ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, sesuai yang sering saya sampaikan, RAPBN 2020 terutama kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri. Dan juga memberikan stimulus/rangsangan peningkatan ekspor dan investasi. Ini penting sekali.
Kemudian yang kedua, anggaran lima persen di bidang kesehatan diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh tanah air. Dan juga, yang paling penting pemberantasan stunting/kurang gizi dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan, program imunisasi ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia.
Yang ketiga, yang berkaitan dengan infrastruktur, saya minta lebih difokuskan, kemudian disambungkan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi, baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan-kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan-kawasan produksi persawahan, kawasan produksi pertanian, perkebunan, dan juga perikanan, serta sentra-sentra usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah.
Yang keempat, RAPBN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan. Dan saya melihat yang namanya PKH, Dana Desa, dan nantinya Kartu Sembako itu betul-betul bisa menyasar pada yang membutuhkan, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha ultramikro, UMKM.
Dan yang terakhir, untuk belanja pegawai sekali lagi semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi baik di pusat dan di daerah. Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif dan pastikan semuanya tepat sasaran.
Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.