Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi, 6 Januari 2020,  di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 6 Januari 2021
Kategori: Berita
Dibaca: 564 Kali

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden;
Yang saya hormati para Menko, para Menteri yang hadir;
Yang saya hormati Bapak-Ibu Gubernur dari seluruh Tanah Air yang hadir secara virtual.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru. Kemudian, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting, terutama dalam rangka kegiatan-kegiatan kita tahun 2021 ini.

Yang pertama, strategi kita dalam menangani pandemi ini tetap sama, yaitu yang pertama urusan penanganan kesehatan, yang kedua masalah perlindungan sosial, yang ketiga masalah yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Dan, kunci bagi pemulihan ekonomi kuncinya adalah bagaimana kita bisa berusaha keras, bekerja keras dalam rangka bisa menghentikan dan mengendalikan COVID-19.

Kita tahu, dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu Bangkok lockdown, Tokyo dinyatakan dalam keadaan darurat, London juga di-lockdown, kemudian juga di seluruh Inggris juga di-lockdown karena penyebaran COVID-19 yang sangat eksponensial. Oleh sebab itu, kita betul-betul harus bekerja keras, kerja mati-matian agar 3T (testing, tracing, treatment), 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) itu betul-betul bisa kita lakukan di lapangan, sekali lagi, di lapangan. Karena dari survei yang kita lakukan sekarang ini motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan masyarakat itu berkurang. Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak ini berkurang.

Oleh sebab itu saya minta kepada para Gubernur agar menggencarkan kembali masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan protokol kesehatan, disiplin terhadap protokol kesehatan. Karena tadi surveinya memang disiplin terhadap protokol kesehatan ini menurun.

Saya ingin menyampaikan bahwa vaksinasi ini akan dimulai minggu depan. Dan saya melihat distribusi dimulai hari Minggu, hari Senin kemarin, hari Selasa sudah mulai masuk ke daerah. Itu baru tahapan pertama karena target kita nantinya untuk bulan Januari itu 5.800.000 vaksin harus masuk ke daerah. Bulan Februari itu 10.450.000 vaksin harus didistribusikan lagi ke daerah. Kemudian bulan Maret 13.300.000 vaksin juga harus terdistribusi dan bisa dilaksanakan vaksinasinya oleh daerah-daerah. Dan bulan-bulan berikutnya nanti akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang.

Juga perlu saya sampaikan mengenai jumlah dosis vaksin yang telah kita pesan, yang firm order. Dari Sinovac itu 3.000.000+122.500.000, kemudian dari Novavax itu 50.000.000, dari COVAX/GAVI itu 54.000.000, dari AstraZeneca 50.000.000, dari Pfizer 50.000.000 vaksin. Artinya, jumlah totalnya yang telah firm order itu 329.500.000 vaksin. Hanya pengaturannya nanti akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Oleh sebab itu, saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi ini betul-betul agar dicek dan dikontrol oleh para Gubernur.

Yang kedua yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Kuncinya adalah di investasi. Karena APBN kita tidak memungkinkan untuk seluruh pembangunan ini di-cover dari anggaran APBN. Oleh sebab itu, sekali lagi meskipun ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, agar jangan ada baik itu kementerian dan pemerintah daerah yang menghambat adanya investasi. Yang kita inginkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu memberikan pelayanan yang cepat, yang baik kepada investasi. Untuk investasi-investasi besar, saya titip agar ditangani sendiri oleh para Bapak-Ibu Gubernur sehingga betul-betul bisa direalisasikan di lapangan.

Perlu saya saya sampaikan juga bahwa karena memang tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan ke depan, kemudian juga rasio utang pemerintah terhadap PDB juga terus meningkat, kemudian kapasitas pembiayaan dari BUMN juga ada keterbatasan, sehingga terdapat kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional.

Oleh sebab itu, pada bulan ini telah terbentuk yang namanya Sovereign  Wealth Fund (SWF), ini agar juga para Gubernur mengetahui. Sehingga kita memiliki sebuah terobosan dalam rangka pembiayaan nasional kita, tidak hanya tergantung kepada APBN, tidak tergantung hanya dari bantuan pinjaman, tetapi kita juga akan memiliki satu instrumen lagi, yaitu Sovereign  Wealth Fund yang namanya adalah Indonesia Investment Authority. Supaya kita semuanya nanti bisa kenal yang namanya barang ini sehingga nanti dalam pelaksanaan di lapangan apabila nanti menyangkut daerah, ini juga saya minta para Gubernur juga bisa membantu.

Kemudian yang berkaitan dengan pembangunan yang ada di daerah. Sekali lagi untuk tahun 2021 ini saya minta agar yang berkaitan dengan pembangunan food estate, ini dalam rangka ketahanan pangan kita, ini juga para Gubernur yang di provinsinya (atau) di wilayahnya ada pembangunan food estate, agar percepatan terhadap perizinan, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lapangan diberikan dukungan penuh. Sehingga kita akan memiliki beberapa kabupaten, provinsi yang mempunyai food estate. Dan, kita harapkan nantinya di 2021 ini bisa kita selesaikan dengan baik.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pembuka.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berita Terbaru