Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19, 29 Juni 2020, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden,
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.
Rapat Terbatas pagi hari ini kita akan evaluasi dalam rangka percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya minta agar kita bekerja tidak linier. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan itu terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepat penanganan ini. Jadi tidak datar-datar saja. Bisa saja dilakukan dengan menambah personil dari pusat atau tenaga medis dari pusat untuk provinsi-provinsi di luar DKI yang menunjukkan tren penyebaran yang masih tinggi. Yang kedua, mungkin bisa dibantu lebih banyak peralatan dan betul-betul manajemennya. Dua hal tadi kita kontrol di provinsi. Karena kalau tidak kita lakukan sesuatu dan kita masih datar seperti ini, ya ini enggak akan ada pergerakan yang signifikan.
Kemudian yang kedua, saya juga minta dilihat betul daerah-daerah yang mulai masuk ke new normal, tahapannya betul-betul dilalui. Baik itu prakondisi, timing-nya kapan, diberikan panduan, ada guidance dari pusat sehingga mereka tidak salah. Ada prakondisi, ada ketepatan timing-nya, kemudian yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka itu betul-betul diberikan panduan.
Kemudian, pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan. Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas COVID-19 oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini.
Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa, ya mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan.
Kemudian, selanjutnya saya minta agar pembayaran disbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19 ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal ini harus segera di…, bantuan santunan itu harus, harusnya begitu meninggal langsung bantuan santunannya harus keluar itu, jangan sampai… Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong, jangan sampai ini bertele-tele. Kalau aturan di Permen-nya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan. Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya, insentif tenaga medis secepatnya, insentif untuk petugas lab juga secepatnya. Kita nunggu apa lagi, kalau ininya, anggarannya sudah ada.
Yang terakhir, menurut saya yang paling penting adalah pengendalian yang terintegrasi, pengendalian yang terpadu, sehingga semua kerja kita ini bisa efektif. Enggak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini sudah harus kita hilangkan. Dukungan TNI-Polri, terutama dalam kedisiplinan di masyarakat terutama untuk area-area publik yang berisiko, kita harapkan betul-betul terus dijaga dalam hal ini.
Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya minta itu tadi, menyiapkan sebuah terobosan agar ada sesuatu yang baru lagi yang kita kerjakan bersama-sama dan memberikan efek besar pada masyarakat untuk betul-betul kita mematuhi protokol kesehatan yang ada.
Saya rasa itu.
Terima kasih.
