Rapat Terbatas mengenai Program Kartu Pra Kerja, 12 November 2019, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Para Menko, Para Menteri serta Kepala Lembaga yang hadir,
Siang hari ini Rapat Terbatas akan dibahas mengenai Program Kartu Pra Kerja. Meskipun ini sebetulnya sudah kita bicarakan beberapa kali di kabinet sebelumnya.
Fokus kita ada dua. Yang pertama, bagaimana mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa terserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa ini menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur. Yang kedua, peningkatan keterampilan angkatan kerja existing agar semakin produktif dan memiliki daya saing.
Dan supaya menjadi catatan kita semuanya, 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah, karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya, yaitu pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini urusannya Mendikbud. Yang kita harapkan juga disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan di dunia industri.
Oleh sebab itu, terkait dengan reformasi sistem pelatihan vokasi, saya minta Kartu Pra Kerja ini segera bisa diimplementasikan tahun depan. Saya minta para pencari kerja, pemilik Kartu Pra Kerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang kita siapkan. Mereka boleh memilih pelatihan yang diminati, mulai dari misalnya barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, mungkin programming, coding.
Dan kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta. Ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua, BUMN juga ikut campur di sini, karena BUMN itu memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif, beberapa saya sudah melihatnya. Kemudian yang ketiga, baru BLK. Saya kira BLK diberikan porsi sesuai yang sudah ada yang lalu saja, jangan ditambah lagi.
Selain para pencari kerja, korban PHK juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui program rescaling maupun upscaling. Dan kembali lagi ini tolong juga diberikan kepada swasta, kepada BUMN urut-urutannya, dan BLK. Coba berbicara dengan swasta yang memang sudah berkecimpung di dunia ini, seperti yang sering saya sampaikan: ISS, Kompas, diajak bicaralah mereka, dan lain-lainnya masih banyak.
Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Dan betul-betul kita harapkan pada saat menginjak bulan Januari program ini sudah mulai dijalankan. Saya kira di Kepala Staf Kepresidenan juga sudah memiliki platformnya, yang kita lihat di Menaker juga sudah ada, dan mungkin kalau ada masukan dari kementerian lain nanti juga saya persilakan.
Pak Menko saya silakan.
