Rapat Terbatas mengenai Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, 4 Maret 2020, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 4 Maret 2020
Kategori: Pengantar
Dibaca: 96 Kali

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian seluruh Menteri yang hadir.

Siang hari ini akan dibahas mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan. Kita tahu merujuk dari data BPS kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan yang pada 2015 di angka 11,22 persen menjadi 9,22 persen di September 2019. Angka di bawah 10 persen ini adalah capaian yang sangat baik, namun pekerjaan besar kita belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan kita. Masih ada 24,7 juta jiwa yang harus dientaskan dari kemiskinan.

Karena itu dalam Ratas hari ini saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, untuk bekerja lebih fokus lagi untuk menyasar penduduk yang sangat miskin. Berdasarkan standar angka kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia, jumlah penduduk sangat miskin saat ini sebanyak 9,9 juta jiwa atau 3,371 (persen) dari jumlah penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91 (juta) jiwa ini. Karena itu data tentang siapa dan di mana warga kita ini harus betul-betul akurat, sehingga program bisa disasarkan tepat kepada kelompok sasaran yang kita inginkan. Dan kita harapkan nanti di 2024, untuk kemiskinan ekstrem ini bisa kita berada pada posisi nol.

Yang kedua, saya minta strategi pengentasan kemiskinan ini betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran, sehingga siapa yang melakukan apa harus jelas. Intervensi dari kementerian atau lembaga dari sisi program juga semuanya menyasar, baik yang berkaitan dengan JKN, dengan KIS, dengan PKH, dengan BPNT, dengan Kartu Sembako. Dan bagaimana intervensi dari sisi program untuk income generating keluarga miskin, baik itu yang namanya KUR, Mekaar, Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, UMi saya kira semuanya bisa disasar ke sana. Juga yang berkaitan dengan BUMN dan swasta. Ada BUMN PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), ada CSR sektor swasta semuanya harus diarahkan ke arah ini. Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan terkonsolidasi, saya yakin angka nol tadi akan bisa kita lakukan.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.

Pengantar Terbaru