RAPBN-P 2015 Diserahkan ke DPR, Belanja Infrastruktur Naik Jadi Rp 290 Triliun
Menteri Keuangan menyerahkan draft RAPBN-P 2015 kepada Ketua DPR Setya Novanto, di DPR-RI, Jumat (9/1)
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro atas nama pemerintah, Jumat (9/1), menyerahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015 kepada pimpinan DPR-RI agar bisa segera dibahas dan disahkan.
Draft RAPBN-P 2015 itu diterima oleh Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR-RI Taufik Kurniawan, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, Fadli Zon, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Ketua Komisi X, dan perwakilan dari Badan Anggaran DPR-RI.
Ketua DPR-RI Setya Novato menyatakan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang cepat mengirimkan draft RAPBN-P 2015 sebelum masa sidang DPR-RI tahun 2015 dimulai pada Senin (12/1) mendatang.
“Kita mengapresiasi sekali sikap Menteri Keuangan. Kalau biasanya DPR harus menunggu, kali ini Pemerintah gerak cepat menyerahkan RAPBN-P 2015,” kata Setya Novanto seraya menyebutkan, bahwa DPR dan Pemerintah menyadari waktu pembahasan RAPBN-P ini sangat pendek.
Defisit Berkurang
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam draft RAPB-P 2015 itu, pemerintah menurunkan defisit anggaran dari 2,2 persen menjadi 1,9 persen. Tapi di sisi lain, belanja infrastruktur meningkat tajam dari Rp190 triliun menjadi Rp290 triliun.
Adapun penerimaan pajak, menurut Bambang, meningkat dari Rp1.200 menjadi Rp1.300 triliun.
Menurut Menkeu, kenaikan belanja infrastruktur sebesar Rp 100 triliun itu dialokasikan pada tiga kementerian prioritas, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian.
Tujuan penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur itu untuk meratakan pembangunan, juga untuk mewujudkan swasembada pangan, kata Bambang.
Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan modal kepada BUMN-BUMN agar bisa mengerjakan projek infrastruktur. “Modal BUMN ditambah agar lebih bisa membiayai infrastruktur, naik 100 triliun,” ujar Bambang.
Menkeu berharap, pembahasan perubahan APBN-P 2015 yang telah dirancang mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo ini tidak berlarut-larut dibahas di DPR.
“Kami ingin agar pembahasan ini akan diselesaikan dalam waktu yang ada, 1 bulan. Masa sidang sampai 18 Februari,” kata Bambang seraya menyebutkan, pemerintah berharap RAPBN Perubahan 2015 bisa selesai sebelum reses pada masa sidang kedua yang akan berakhir 16 Februari 2015.
(Humas Kemenkeu/ES)
