Ratusan Pulau Belum Ada Penghubungnya, Gubernur Maluku Utara Minta Pembangunan Infrastruktur

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 28 Februari 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 21.129 Kali
Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menjawab wartawan usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/2) siang. (Foto: JAY/Humas)

Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menjawab wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/2) siang. (Foto: Humas/Jay)

Momentum Rapat Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan dihadiri para Menteri Kabinet Kerja dimanfaatkan oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba untuk menyampaikan beberapa hal prioritas untuk pembangunan Maluku Utara.

“Pertama sekali adalah infrastruktur jalan dekat Halmahera yang menyentuh 6 Kabupaten/Kota, yang sampai hari ini belum selesai,” kata Abdul Ghani Kasuba menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Maluku Utara, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/2) siang.

Gubernur Maluku Utara itu juga menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan antar pulau di Maluku Utara. Khususnya di pulau-pulau besar seperti Pulau Obi, Pulau Morotai, Pulau Bacan, dan sebagainya.

“Ada 805 pulau. 82 ada penghubungnya, sementara 700 lebih belum ada penghubungnya. Ya ini memerlukan pembangunan konektivitas, harus dibangun infrastruktur jalan, jembatan, kemudian antar pulau itu ferry. Ini yang harus dibangun,” ungkap Abdul Ghani.

Selain itu, lanjut Gubernur Maluku Utara, pembangunan pelabuhan dan bandara juga membutuhkan penanganan pusat. Ia menunjuk contoh Pelabuhan Sofifi Kota Baru, dan tiga bandara di Maluku Utara, antara lain bandara di Morotai, Bandara Kuabang Kao, dan Bandara Oesman Sadik di Labuha.

“Kalau dibangun, bisa diekspor tuna ke mancanegara, utamanya di pulau yang dekat,” sambung Abdul Ghani.

Meski sudah dibangun, menurut Gubernur Maluku Utara, bandara tersebut baru bisa menampung pesawat kecil. Namun, detil kalkulasi dana yang dibutuhkan belum dibahas dalam ratas kali ini.

“Kami serahkan ke Kementerian untuk melihat berapa hitungannya pembangunan ini,” pungkas Abdul Ghani. (RMI/DNA/ES)

Berita Terbaru