Reformasi Birokrasi dan Persaingan Global

“Bangsa  Indonesia tengah berada pada era persaingan global, kompetisi  antar negara luar biasa keras dan sengitnya. kita  harus berani keluar dari zona nyaman, diperlukan langkah-langkah terobosan, kecepatan kerja, lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif untuk mengatasi  masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan”

(Pidato Presiden Jokowi  di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPR  16/8/2016)

Arus deras globalisasi tampaknya akan terus  mewarnai dinamika relasi antar bangsa, yang tentunya akan membawa pengaruh pada segala aspek kehidupan bernegara pada bangsa-bangsa di dunia, baik pada tatanan ekonomi politik dan  sosial dan budaya.

Globalisasi dan segala konsekuensinya menuntut transformasi mind set dari zona nyaman ke zona kompetisi, mendorong terciptanya  dynamic governance dalam mengimbangi perubahan  yang semakin cepat,  dan  persaingan global yang semakin tajam pada berbagai sendi kehidupan,  sebagai konsekuensi runtuhnya  konsepsi ruang dan waktu antara berbagai negara bangsa di dunia.

Arus deras globalisasi  telah mengubah dunia menjadi kampung global (global village),  perubahan strategi yang diambil suatu negara dalam memenangkan persaingan global akan memberikan “resonansi”  ke bagian dunia lainnya, terjadi aliainsi –aliansi strategis antar negara, yang suka atau tidak suka akan  berimplikasi terhadap negara lainnya.

Mencermati  perkembangan pada  dekade terakhir ini, sejatinya Indonesia sebagai negara bangsa,  telah masuk ke dalam global village, ditandai denganmeratifikasi perjanjian perdagangan bebas baik untuk APEC (AsiaPacific Economic Coorperation) dan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), maupun pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sebagai kesepakatan  pasar tunggal Asia Tenggara.

Keterlibatan dalam global village ini sudah barang tentu menuntut adanya  perubahan paradigma  dalam memenangkan persaingan global, utamanya dalam meningkatkan daya saing,  dengan menjadikan teori keunggulan kompetitif  (competitive advantage theory) sebagai paradigma utama memenangkan persaingan global.

Keungulan kompetitif, sebagaimana pemikiran yang digagas oleh Prof. Michael Porter dari Harvard University pada pertengahan 1985, seyogyanya menjadi dasar baru bagi kita dalam peningkatan daya saing, karena  terbukti memiliki konstribusi dalam memacu kemajuan ekonomi  negara-negara  tetangga,   seperti Jepang, Singapura, dan juga Korea Selatan.

Daya saing dan produktivitas hanya dapat diraih bila kita  konsistensi dan fokus pada penyederhanaan sistem birokrasi dan manajemen, rekayasa dan inovasi teknologi, peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan budaya produktif, kesemuanya ini menjadi prasarat guna  menjawab tantangan dalam mengatasi  masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan.

Reformasi Birokrasi sebuah pilihan strategi meningkatkan daya saing

Memacu peningkatan daya saing bangsa Indonesia menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Jokowi-JK, hal ini bukanlah tanpa alasan, mengingat  indeks daya saing Indonesia masih di posisi 4 dengan rasio indek 4,52, kalah dengan Malaysia, Thailand, dan  Singapura.  Demikian pula  peringkat kemudahan berusaha Indonesia masih di bawah negara lain yaitu 109 pada tahun 2016,  sebelumnya 120.

Pembangunan infrastuktur yang masif dilakukan dalam 2 tahun terakhir diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit dalam  meningkatkan daya saing Indonesia melewati era kompetisi, kesiapan infrastruktur diyakini akan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing karena dengan infrastruktur efisiensi harga barang menjadi lebih murah, transportasi dan  biaya logistik juga akan jauh lebih murah.

Berbagai upaya terus diupayakan untuk menuju misi dimaksud, diantaranya dengan melakukan deregulasi  memangkas  birokrasi  perizinan, untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi (ease of doing business) di Indonesia sehingga daya saing dapat terus ditingkatkan.

Disinilah urgensi reformasi birokrasi dalam mendukung percepatan perizinan, utamanya dengan membangun transparasi, akuntabilitas, efektif dan efesien guna peningkatan kualitas pelayanan yang memiliki korelasi positip terhadap peningkatan daya saing.

Kita patut bersyukur komitmen yang tinggi dalam mempercepat reformasi birokrasi dari pemerintahan Jokowi – JK   terus bergerak kearah yang diinginkan,  dengan menjadikan penerapan good governance dan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-governance) menjadi turunan dari salah satu program prioritas, sejalan dengan  visi Nawacita, dalam mewujudkan kehadiran negara dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Penerapan e-governance  yang pada intinya merupakan digitalisasi data dan informasi seperti e-budgeting,  e-project planning, system delivery, penatausahaan, e-controlling, e-reporting hingga e-monev serta apllikasi custom lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tupoksi organisasi, sejatinya merupakan perwujutan reformasi birokrasi yang konstektual sebagai antitesa reformasi birokrasi prosedural (dokumen-dokumen administratif, absensi dan tunjangan kinerja).

Penerapan e-governance  dengan membangun dashboard kepemimpinan  pada masing-masing unit kerja akan berperan dalam mengukur performance pekerjaan yang dilaksanakan, siapa pelaksananya, waktu pelaksanaan, hingga keterserapan anggaran. Hasilnya akan dijadikan penilaian kinerja yang berimbas pada pemberian reward.

Dashboard Kepemimpinan

Percepatan implementasi pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government)yang dilakukan secara masif menjadi pilihan solusi dalam meningkatkan daya saing, utamanya dalam memastikan mesin birokrasi  dapat dijalankan secara optimal guna menghasilkan keluaran sesuai dengan yang ditargetkan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Dengan menerapkan dashboard kepemimpinan dan mengoptimalkan sistem teknologi informasi  dalam konteks reformasi birokrasi kontektual, setidaknya akan dapat membangun dan memperluas network, efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi serta memudahkan pencarian informasi dan data serta perkembangannya.

Penggunaan teknologi informasi akan lebih memudahkan birokrasi dalam memberikan pelayanannya, pelayanan yang cepat, murah dan tepat seperti yang diimpikan oleh sebagian masyarakat  dan dunia usaha, hal ini  secara agregat akan berimbas pada peningkatan daya saing.

Membangun dashboard kepemimpinan pada berbagai level manajemen pemerintahan  menjadi satu keniscayaan  sebagai tools bagi pemimpin organisasi  pada berbagai tingkatannya  dalam pengendalian perencanaan, pelaksaan, pengawasan sekaligus mengukur kinerja organisasi dan perseorangan.

Selain itu, kinerja organisasi pada berbagai levelnya dapat lebih difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes  (hasil), setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya hingga pada organisasi secara keseluruhan.

Kita tentunya berharap pemimpin birokrasi pada berbagai level tingkatannya,  baik di pusat maupupn di daerah,  memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama  untuk mewujudkan shared vision  melalui keteladanan dan kemampuan dalam mengayuh perubahan,  dengan melibatkan seluruh komponen organisasi,  terus mengembangkan SDM yang inovatif dan membangun budaya organisasi yang kondusif dalam  meningatkan daya saing. Semoga.