Resmikan Gedung Baru, Presiden Jokowi: KPK Harus Dijaga Independensinya

Presiden Jokowi saat Resmikan Gedung Baru KPK di Jalan Kuningan Persada, Kav. 4, Jakarta (29/12)

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ke-12, Selasa (29/12) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan gedung baru lembaga itu yang terletak di Jalan Kuningan Persada, Kav. 4, Jakarta.

Gedung setinggi 16 lantai yang dibangun di atas lahan seluas 8.663 meter persegi itu memiliki konsep secure, smart, dan green. Pembangunan gedung yang dilakukan sejak 29 November 2013 itu dilakukan menggunakan anggaran tahun jamak (multiyear) sebesar 315,15 miliar rupiah yang bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden Jokowi dalam sambutannya berharap momentum memiliki gedung baru dan pemimpin baru itu bisa membawa semangat baru, momentum pemberantasan korupsi di tanah air, semangat baru yang tidak pernah padam. “Semangat baru inilah yang bisa menggerakkan kita semua untuk melawan korupsi,” ujarnya.

Ditegaskan Presiden, bahwa semangat baru saja tidak cukup. Semangat perlu ditopang oleh kapasitas kelembagaan yang kuat, perlu ditopang oleh kompetensi sumber daya manusia yang kuat. Apalagi, lanjut Presiden, KPK sekarang ini menghadapi tantangan yang semakin berat, bukan hanya karena semakin banyaknya kasus yang harus ditangani, kompleksitas tindak pidana korupsi yang terjadi, tetapi KPK juga berhadapan dengan harapan publik yang tinggi terhadap keberhasilan kinerjanya.

“Semua tantangan itu bisa dihadapi dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia serta dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya,” tutur Presiden Jokowi.

 Harapan Besar

Dalam sambutannya Presiden Jokowi menyampaikan kembali dukungan dan sekaligus harapan kepada KPK. Dikatakan Presiden, seperti halnya seluruh rakyat Indonesia, dirinya menaruh harapan besar kepada KPK untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, Indonesia yang bebas korupsi.

 “Semua berkepentingan untuk melawan korupsi. Ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar kalau kita bebas dari korupsi,” tegas Presiden.

Untuk itu, lanjut Presiden Jokowi, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas KPK sehingga bisa menjawab harapan masyarakat.

Ia menyebutkan, selama beberapa tahun ini KPK telah berhasil mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini tentunya harus diberikan apresiasi, disyukuri bersama. Kepercayaan publik yang telah diraih itu, lanjut Presiden Jokowi, harus terus dipertahankan, ditingkatkan dengan terus bekerja secara lebih profesional, lebih intensif, dan berkesinambungan sehingga dapat tetap menjaga kewibawaan lembaga.

Presiden Jokowi berharap pimpinan KPK baru bisa meningkatkan kepercayaan publik pada agenda pemberantasan korupsi. Presiden percaya kelembagaan KPK sudah berjalan dengan baik sehingga pergantian Pimpinan KPK tidak akan mempengaruhi kinerja KPK.

“KPK harus dijaga sebagai lembaga yang independen, yang bebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan politik. Independensi KPK harus didorong terus melalui langkah-langkah hukumnya yang profesional, yang kredibel, yang transaparan, dan yang akuntabel,” tegas Presiden Jokowi.

Tak lupa Presiden Jokowi mengingatkan agar KPK meningkatkan sinergi antar lembaga penegak hukum karena dalam pemberantasan korupsi, kita memerlukan KPK yang kuat, memerlukan Kepolisian yang kuat, memerlukan Kejaksaan yang juga kuat.

Presiden Jokowi menegaskan dukungan pada Pimpinan dan Staf KPK untuk tetap bekerja menjalankan mandat yang telah diberikan rakyat melalui undang-undang. “Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti. Saya berharap pimpinan baru KPK bisa segera bekerja di gedung yang baru ini dengan semangat baru,” pungkasnya.

Tampak hadir dalam peresmian gedung baru KPK itu antara lain Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, Wakil Presiden Ke-9 Republik Indonesia Hamzah Haz,  Duta Besar Jerman untuk Indonesia Georg Witschel, dan para mantan Pimpinan KPK.

Sementara Presiden Jokowi didampingi Menko Bidang Maritim Rizal Ramli, Menkum HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Jaksa Agung Prasetyo, Ketua MA M. Hatta Ali, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. (GUN/RAH/ES)