Resmikan Wajah Baru PLBN Entikong, Presiden Jokowi: Nyatanya Kita Bisa Kan?
Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana dan sejumlah Menteri meninjau ‘wajah baru’ PLBN Entikong, Kalbar, yang diresmikannya Rabu (21/12) siang. (Foto: Laily/Setpres)
Setelah dibangun dalam waktu sekitar 1 (satu) tahun lebih, wajah baru Pos Lintas Batas Negara, di Entikong, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang memisahkan antara wilayah Indonesia dengan negara tetangga Malaysia, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (21/12).
Presiden Jokowi yang sudah mengunjungi PLBN Entikong dua kali sebelum peresmian hari ini, yaitu pada Januari 2015 dan Maret 2016, mengingat kembali instruksi yang pernah diberikannya, saat ia meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meruntuhkan bangunan PLBN yang lama dan menggantinya dengan bangunan yang lebih baik.
“Ini masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah martabat dan harga diri kita. Kalau saya tidak mau seperti itu. Di sana saya bisa melihat, yang di sebelah sangat megah, yang di kita sangat jelek sekali. Saat itu juga saya perintahkan Menteri PU seminggu harus diruntuhkan. Saya minta dua tahun harus lebih baik dari yang di sana. Inilah sebuah kebanggaan yang ingin kita bangun, bahwa kita ini negara besar, ungkap Presiden Jokowi.
Presiden menjelaskan, PLBN Entikong yang kini nampak megah bukanlah satu-satunya PLBN yang dibangun kembali oleh pemerintah. Setidaknya terdapat enam PLBN lainnya yang juga dibangun kembali oleh pemerintah. Semua PLBN itu diketahui siap untuk diresmikan pada akhir tahun ini.
“Nyatanya kita bisa kan? Ada tujuh pos lintas batas yang kita bangun. Asal punya niat, asal ada kemauan pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa kita buat,” tegas Presiden.
Namun Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa pembangunan wilayah perbatasan tidaklah cukup sebatas bangunan fisik semata. Karena itu, Presiden melanjutkan instruksinya untuk segera menggerakkan roda perekonomian di kawasan tersebut. Untuk itu, di sekitar PLBN tersebut, Presiden meminta agar dibangun pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
“Nanti kalau tambah pasar yang besar di situ sudah ada pergerakan ekonomi. Saya kira inilah manfaat yang kita dapatkan dari adanya perbatasan di Entikong ini sebagai kawasan terdepan kita,” ucap Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden tak lupa mengingatkan kepada jajarannya agar meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, bea cukai, dan lainnya seiring dengan telah dilakukannya peningkatan kualitas bangunan PLBN. Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar tidak ada lagi pungutan liar yang dilakukan di tengah pelayanan tersebut.
“Meskipun di sini jauh dari Ibu Kota, tapi ingat sekarang sudah ada Saber Pungli. Hati-hati, yang ditangkap sudah banyak, jangan ada yang bertambah dari sini. Kalau saya sudah ngomong hati-hati, artinya saya akan mengawasi,” tegasnya.
Presiden Joko Widodo berharap agar perbaikan fasilitas PLBN tersebut akan turut mencegah maraknya penyelundupan yang terjadi. Termasuk di antara penyelundupan yang dimaksud ialah penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang dari negara tetangga.
“Dengan perbaikan pos lintas batas ini mestinya hal-hal yang berkaitan dengan penyelundupan itu bisa dihilangkan, termasuk di dalamnya ialah penyelundupan narkoba,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan.
Presiden juga mengaku puas terhadap pembangunan PLBN Entikong tersebut. Namun ditegaskannya, bahwa proses pembangunan tidaklah berhenti pada tahap tersebut, pemerintah masih akan terus membangun infrastruktur penunjang lainnya seperti jalan raya agar kawasan tersebut menjadi semakin lebih baik.
“Jelas, yang jelas sudah lebih baik. Tapi memang masih banyak yang belum selesai (jalan raya dan lainnya), itu yang mau diselesaikan dalam waktu dua tahun,” terang Presiden.
Tampak hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kesempatan itu anmtara lain Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil serta Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. (UN/BPMI/ES)
