Respons Harapan Presiden Jokowi, Suu Kyi Ingin Segera Laksanakan Repatriasi Warga Rakhine
Pemimpin atau State Conseulor Myanmar Aung San Suu Kyi memberikan respons pada harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta para pemimpin ASEAN mengenai masalah Rakhine State pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN, di Manila, Filipina, Senin (13/11) kemarin.
Ada tiga poin yang disampaikan Suu Kyi, termasuk diantaranya mengenai kesiapan Myanmar melaksanakan repatriasi pengungsi Rakhine segera setelah MoU dengan pemerintah Bangladesh ditandatangani, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers di Hotel Diamond, Manila, Filipina, Selasa (14/11) pagi.
Menurut Menlu, Presiden Jokowi adalah pemimpin ASEAN pertama yang menyampaikan isu soal penyelesaian Rakhine State, baik pada saat KTT ASEAN maupun saat bertemu dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guitteres, kemarin.
Saat itu, Presiden Jokowi menekankan agar negara-negara ASEAN bergerak lebih cepat dan maju dalam menyelesaikan masalah Rakhine State. Sebab, jika berlarut-larut masalah ini berpotensi menimbulkan masalah radikalisasi dan perdagangan manusia.
Siap Implementasi
Menlu Retno Marsudi mengemukakan, bahwa dalam forum leaders meeting ASEAN, State Counselor Myanmar Aung San Suu Kyi memberikan 3 (tiga) penekanan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi dan para pemimpin ASEAN lainnya.
Pertama, ?implementasi inisiatif mantan Sekjen PBB Kofi Annan sudah mulai berjalan dan dijalankan oleh Komite Khusus yang diketuai oleh Menteri Sosial Myanmar.
Kedua, mengenai masalah humanitarian access, Suu Kyi menyampaikan apresiasi kepada negara-negara anggota ASEAN yang sudah memberikan bantuan dan juga kepada AHA Center.
Suu Kyi mengatakan, dalam beberapa minggu ke depan akan ada call lagi untuk bantuan, terutama bantuan yang sifatnya lebih untuk jangka menengah dan panjang.
“Jadi, kita akan tunggu permintaan Myanmar, kebutuhan apa untuk membangun Rakhine, ujar Menlu.
Ketiga, ?mengenai orang-orang yang akan kembali ke Myanmar, Suu Kyi mengatakan, mengenai pentingnya segera diselesaikan MoU Repatriasi dengan Bangladesh.
“Janji pemerintah Myanmar, 3 minggu setelah MoU ditandatangani maka akan diimplementasikan,” ungkap Menlu.
Menlu Retno Marsudi mengemukakan, Indonesia akan mencoba untuk berkomunikasi terus, baik dengan Bangladesh dan pihak-pihak yang lain, agar draf MoU ini bisa segera diselesaikan.
Menlu menjelaskan, draf MoU saat ini sudah berada di Bangladesh, dan? ia mengaku sudah berbicara dengan Menteri Negara di Bangladesh yang mengurus masalah ini. (SM/ES)