Sambutan Presiden Joko Widodo menerima Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 5 Desember 2017

Assalamualaikum,

Yang saya hormati  Wakil Presiden, Ketua BPK, Jajaran Menteri Kabinet Kerja, para Kepala, para eselon 1 kementerian dan lembaga, Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia.

Dalam pertemuan hari ini perlu saya mengingatkan lagi, mengingatkan bahwa inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat.

Kepercayaan yang diperoleh dengan menunjukkan bahwa  setiap rupiah uang rakyat digunakan secara bertanggung jawab, sesuai aturan, dan untuk kepentingan rakyat.

Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarangan pertanggungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan ini sebuah kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja.

Waktu kita menerima hasil opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016, saya mengingatkan bahwa ini adalah hasil kerja keras kita semuanya beserta lembaga yang menggunakan uang rakyat.

Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja melainkan harus terus menerus kita lakukan. Sebab WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN. Kita tidak boleh puas dengan pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kali predikat WTP diterima pemerintah pusat setelah 12 Tahun, saya kira bukan itu. Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, supaya tahun depan, supaya tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan status opini WTP dan itu harus menjadi suatu standar. Sekali lagi,  itu harus menjadi sebuah standar bagi kita semuanya.

Tentu saya juga perlu ingatkan kepada kuta semua bahwa kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup. Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digarisbawahi.

Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Ini segera. Saya sudah perintahkan. Mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement. Perpresnya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas. Kalau sistem ini berjalan, saya meyakini semuanya menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN.

Terakhir saya minta agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan pengguna APBN agar terbuka dengan BPK karena BPK itu mitra dalam memastikan dalam terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Saya juga percaya BPK akan menjaga independensi serta profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan, sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.