Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Pembukaan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2016 serta Peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) serta Peningkatan Layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J) untuk Bidang Infrastruktur, di Istana Negara, Jakarta, 22 Februari 2016

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 23 Februari 2016
Kategori: Transkrip Pidato
Dibaca: 11.037 Kali

Logo-Pidato2Bismillahirahmanirrahim

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Tadi sudah ditandatangani, semuanya sudah tandatangan. Dari Menteri sudah, Jaksa Agung sudah, Kapolri sudah, Gubernur sudah, Bupati/Walikota sudah, Kapolda sudah, apa yang kurang? Saya hanya ingin melihat pelaksanaannya. Pelaksanaan, ini yang sering kita kedodoran di situ. Kalau tandatangan seperti tadi banyak, tapi kalau sudah implementasi, sudah pelaksanaan, sekali lagi ini yang harus terus kita dorong.

Kenapa saya cek sampai urusan yang kecil-kecil, saya kontrol untuk hal yang kecil-kecil, karena saya ingin memastikan bahwa yang ditandatangani itu berjalan. Tidak hanya tekan-teken tekan-teken. Ndak. Ndak mau saya.

Sekali lagi, kita sudah masuk pada era kompetisi, sudah masuk pada era persaingan, sudah masuk sejak Januari yang lalu. Sudah tidak bisa kita main-main lagi. Eranya sudah era persaingan antar negara. Saya sering sampaikan, kalau dalam KTT Asean kita kan dengan kepala negara/kepala pemerintahan bergandengan seperti ini, kerjasama gambaran orang. Tapi saya memandang bahwa apapun, mereka adalah kompetitor kita, pesaing kita, itu harus dipahami.

Kalau mereka bisa cepat, kita harus lebih cepat lagi. Kalau tidak ditinggal. Kuncinya ada di Bapak/Ibu, Saudara-saudara semuanya. Terutama yang berada di daerah, BKPMD (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah). Pelayanan-pelayanan di situ harus mulai dirombak total.

Kalau dulu di BKPM mengurus satu izin bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa ada yang setahun. Kenapa sekarang dalam 3 jam dapat 8 izin. Dan itu ternyata kita bisa, hanya masalah niat, hanya masalah kemauan, enggak ada yang lain.

Saya minta di seluruh daerah juga sama, BKPMD. Jangan sampai ada yang orang sudah masuk, kemudian meninggalkan gara-gara masalah izin. Aduh memalukan. ndak boleh seperti itu. Sekali lagi, ini masalah persaingan. Kita sudah masuk ke Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kita ini dalam proses hitung-hitungan kalkulasi masuk ndak ke TPP (Trans Pacific Partnership) bloknya Amerika. Masih hitung-hitungan lagi juga dengan Free Trade Agreement (FTA)-nya Uni Eropa (EU). Kita masuk ke sana juga masih dalam hitung-hitungan Masuk ndak kita dalam RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), masuk ndak kita ke sana. Hitung-hitungan karena apa? Kita ini sebetulnya siap tidak, kita sebetulnya punya keuntungan atau tidak kalau masuk. Semua harus kita hitung detil.

Tetapi Bapak/Ibu sekalian, Saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan, mau tidak mau kita harus masuk, hanya kapannya itu yang, segera, besok, atau bulan depan, atau tahun depan, hanya menentukan itu saja. Enggak bisa. Begitu kita enggak masuk pada blok-blok perdagangan itu, produksi dari sini diberi pajak 15%, dikenain pajak 20%, mau apa kita? Mau apa? Pasti kalah bersaing dengan negara lain.

Ini era keterbukaan, kalau saya memandang, ini bukan liberalisasi, bukan, ini keterbukaan yang sudah enggak bisa kita cegah lagi. Apa mau kita bilang tidak Masyarakat Ekonomi Asean, “ndak, ndak, ndak, saya ndak mau, Indonesia ndak mau.” Silakan. Ndak bisa lagi. Percaya. Kalau kita enggak mau merubah, yasudah, tergilas oleh zaman yang memang sudah begitu sangat cepatnya sekarang ini. Semuanya berlomba-lomba menarik investasi, semuanya berlomba menarik arus modal masuk, semuanya berlomba menarik arus uang masuk ke sebuah negara. Karena dengan itulah semakin banyak uang berbedar, semakin banyak investasi masuk, itulah yang akan memberikan peluang-peluang lapangan pekerjaan, kesejahteraan dan yang lain-lainnya.

Kita sekarang ini hanya fokus pada dua hal, satu infrastruktur, itu basic yang tidak bisa tidak harus dibangun. Entah yang namanya jalan tol, entah yang jalur kereta api, entah yang namanya pelabuhan, entah yang namanya pembangkit listrik. Sudah. Sehingga saya kejar-kejar terus karena memang ini adalah, sekali lagi, pondasinya, basic-nya ada di situ. Percuma kita memberikan izin cepat 3 jam tapi jalan menuju lokasi enggak ada, mau apa? Percuma kita beri izin 3 jam, pelabuhan di sebuah propinsi enggak ada. Atau ada tapi tidak siap untuk kapal-kapal dengan besaran tertentu.

Sekali lagi, kita kejar-kejaran. Dan saya melihat masa transisi 2015-2030 ini adalah masa, masa, masa, masa kritis. Masa kritis dalam 15 tahun ke depan. Begitu kita tidak memenangkan pertarungan, saya enggak tahu. Tapi begitu kita memenangkan pertarungan, begitu kita bisa tinggal landas. Ada di sini kuncinya. Dan itu kuncinya ada di Bapak/Ibu semuanya, Saudara-saudara semuanya, bukan di siapa-siapa.

Sampai ngurus yang namanya jalan tol saja, jalan tol saja, saya ke sana sudah 5 kali. Presiden apa itu. Yang normal itu groundbreaking, sudah, ya kan? Ditunggu kapan selesainya. Kalau saya tidak. Ndak, saya ingin itu dipercepat. Saya akan cek, saya akan cek, saya akan cek lagi, saya akan cek lagi. Terus, enggak ada jalan yang lain.

Karena kita memang suah dikejar waktu, enggak ada waktu lagi. Apapun. Dwelling time juga sama. presiden ngurus-ngurus pelabuhan. Karena di situ kunci. Ada Rp740 triliun kita hilang gara-gara ketidakefisienan perkara itu. Saya datangi pasti ada persoalan besarnya.

Sebelumnya berapa? 6 hari. Sekarang sudah berapa, Pak Menko? Yang Januari sudah 4,7 sekarang Pak Menko sampaikan sudah di bawah 3 hari, dan itu sudah mirip-mirip Singapura dan Malaysia. Karena kalau kita tidak kejar itu, yasudah ditinggal, karena cost mahal, biaya mahal, logistic cost-nya mahal, transportation cost-nya mahal, mau apa kita? Di mana produk kita bisa bersaing, enggak bisa. Presiden sampai ngurus-ngurus ke pelabuhan, enggak ada di dunia, enggak ada.

Tapi sudah, saya akan urus sebelum betul-betul dwelling time itu betul-betul pada posisi di mana kita bisa bersaing. Dan saya senang sekarang, Pak Menko, Menteri, semuanya kejar-kejaran untuk melakukan terobosan-terobosan itu. Enggak ada cara lain, enggak ada jalan yang lain kecuali itu. Kalau kita mau memenangkan persaingan.

Sehingga saya titip, investasi di daerah kalau ada masalah, jelas tadi tandatangan Kapolda, sudah tandatangan. Ada masalah, hal yang berkaitan dengan, misalnya keamanan, pembebasan lahan yang memerlukan hadirnya kepolisian, ya harus hadir. Agar cepat prosesnya.

Sekali lagi, kita sudah masuk ke era persaingan. Prosedur-prosedur yang menghambat, sudah. Di pusat sudah, daerah saya kira juga harus sama seperti itu. Izin-izin yang masih lama-lama, sudahlah. Ada beberapa saya lihat daerah yang juga sudah cepat, tapi banyak yang masih belum, banyak yang masih belum. Masih pola-pola lama yang dipakai. Saya mau cek satu persatu, akan saya kontrol satu persatu, mana yang masih lama, mana yang menghambat, mana yang tukang palak, mana yang tukang hambat, akan saya cari semuanya. Sudah enggak ada waktu, enggak ada waktu. Kalau ada tukang palak, laporkan Kapolda. Enggak ada jalan yang lain.

Kemudian juga, target indikator kemudahan berusaha (ease of doing business). Peringkat  kita tahun lalu masih 109, sebelumnya 120, tahun kemarin 109. Malaysia sudah ranking 18, kita masih 109. Malu ndak? Kalau saya malu banget. Thailand 49, ranking 49. Kita masih, saya ulang, 109, supaya ingat semuanya. Saya ulang lagi, 109. Malu ndak? Malu.

Oleh sebab itu, saya berikan target ke seluruh kementerian dan Kepala BKPM, saya ingin 40 angkanya, meloncat. Kalau hanya naiknya hanya dari 120 menjadi 109, hanya 10, 10, berapa puluh tahun kita akan capai. Makanya coba bayangkan, mau capai berapa puluh tahun, sudah, yang lain sudah tinggal landas. Ndak, saya mau 40, tahun ini. Caranya ya bagi kerja. Daerah apa, pusat apa, kementerian ini apa, sudah sudah. Akan saya cek satu persatu, mana yang masih lelet, mana yang belum bergerak. Gampang kalau saya. Kalau menterinya lelet ya ganti. Sayangnya, sayangnya, sayangnya saya enggak bisa ganti gubernur, enggak bisa ganti bupati, enggak bisa ganti walikota. Enggak ada yang lain. Kalau kita tidak masuk ke pertarungan itu dan memenangkannya, sudah, kasihan rakyat. Yang menderita nanti rakyat. Malaysia ranking 18, Singapura ranking ke-1.

Dulu banyak orang yang tidak membayangkan bahwa 3 jam bisa diberikan izin dari BKPM, tapi ternyata kita ini bisa. Saya ke BKPM 2 kali, bisa. Tapi saya cek, saya cek terus, lewat pengusaha, bener enggak sih masih ada hambatan, di mana sih. Jangan dipikir saya enggak ke sana, saya enggak ngecek. Saya cek. Saya pastikan nanti setelah rampung di Jakarta saya akan masuk ke daerah-daerah, mana yang menghambat, daerah mana yang masih tidak cepat.

Tadi informasi BKPM jelas, bahwa investasi di luar Jawa naik lebih dari 2 kali, lebih dari 2 kali naiknya. Ini kesempatan. Tapi peluang ini nanti kalau enggak betul-betul dimanfaatkan, kita manfaatkan, lepas. Sulit sekali membangun lagi image, membangun lagi persepsi bahwa kita adalah negara yang ramah investasi, daerah yang ramah investasi. Karena izin-izin yang lain juga berada di BKPMD, benar? Izin prinsip ada yang di pusat, ada yang di BKPMD. Sehingga kecepatan daerah itu juga sangat menentukan. Banyak izin-izin berada di daerah. Saya tahu ada beberapa daerah yang sangat reformis sekali, tapi lebih banyak daerah yang masih belum bergerak.

Fungsi-fungsi deregulasi sekarang ini sangat diperlukan. Yang pertama tadi saya sampaikan, infrastruktur, ini basic. Yang kedua deregulasi. Tidak hanya di pusat, tapi di daerah juga lakukan itu. Jangan membuat peraturan, menambahi peraturan, justru mengurangi peraturan-peraturan, sehingga kita lincah, sehingga kita cepat mengantisipasi perubahan global. Saya sudah perintahkan ke Menko Perekonomian, ada berapa? 42 ribu, 42 ribu aturan regulasi kita yang menghambat kita sendiri. Ada perda, 3 ribu perda yang sudah masuk di Kementerian Dalam Negeri, yang juga entah perda Pungutan, dan perda yang lainnya. Sudahlah, enggak usah pakai kaji-mengkaji. Hapus.

Ya bagaimana kalau kita setiap hari mengkaji, mengkaji, kalau mengaji baik. Kalau mengkaji, mengkaji, paling sebulan dapat 10. Berapa puluh tahun kita akan selesai? Jangan terlalu membuat banyak aturan yang menyulitkan diri kita sendiri. Sudahlah saya mau target, ini sebentar lagi nanti mau rapat saya mau beri target, nanti April harus berapa ribu perda hilang, berapa peraturan tadi regulasi hilang, sudah.

Enggak bisa tidak. Sekali lagi perubahan itu sudah di depan mata, kompetisi itu sudah di depan mata kita, persaingan sudah di depan mata kita. Sekali lagi, antar negara.

Inilah kondisi-kondisi yang kita hadapi dan saya harapkan Bapak/Ibu dan Saudara-saudara semuanya betul-betul memahami betapa pentingnya hal-hal tadi yang saya sampaikan. Kesadaran kita bersama, untuk memperbaiki, membenahi itu ditunggu oleh rakyat. Jangan sampai ada keluhan lagi, izin sampai 4 tahun, sampai 6 tahun. Nyatanya ada, saya ngomong, mengurus izin pembangkit listrik sampai 4-6 tahun. Siapa mau bikin listrik kalau izinnya saja sampai 4-6 tahun. Orangnya datang sendiri ke saya, ngomong, “ini, Pak, sudah 4 tahun”, “Presiden, ini sudah 6 tahun.” Siapa yang mau? Kalau saya ke daerah, ke propinsi, ke kabupaten, ke kota, keluhannya listrik. Listrik mati, byarpet, ya jelas, urus izin saja, itu belum bangunnya. Bangun paling tidak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau gas cepat, kalau batubara agak lama, geotermal agak cepat. Listrik mati semua, gimana, ngurus izinnya saja 4-6 tahun seperti itu. Siapa yang kuat? Kalau saya enggak kuat ngurus izin, ah sudahlah enggak usah bikin-bikin pembangkit listrik, ngurus izin seperti itu.

Dan saya selalu akan mendengarkan, mana keluhan, mana komplain dari dunia usaha, dari KADIN, dari HIPMI, semuanya saya dengar. Dari APINDO, atau dari asosiasi-asosiasi yang lain, saya dengar terus, karena dari situ kita bisa membenahi.

Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Akhir kata, dengan ini resmi saya membuka Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) tahun 2016, sekaligus meluncurkan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi serta Peningkatan Layanan Izin Investasi 3 Jam untuk Bidang Infrastruktur.

Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

(Humas Setkab)

 

Transkrip Pidato Terbaru