Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 4 November 2014
Kategori: Transkrip Pidato
Dibaca: 43.869 Kali

Bismilahirhmanirahim,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden, Pak Menteri Dalam Negeri, serta seluruh Kabinet Kerja, para Menko, para Menteri.

Yang saya hormati, seluruh gubernur, yang pada pagi hari ini hadir, dan juga jajaran Polri, Bapak Kapolri, Bapak Kepala BIN, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Kejaksaan Agung, dan seluruh Kapolda dan Kapimda yang pada hari ini hadir.

Ini adalah pertemuan pertama kita dan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, yang berkaitan dengan politik. Karena setiap tamu dari luar, investor dari luar selalu menyampaikan kepada saya kekhawatiran mengenai tensi politik kita. Saya sampaikan tidak ada masalah, selalu saya sampaikan tidak ada masalah. Pada pagi hari ini juga saya sampaikan kepada seluruh Gubernur, Kapolda, Kapimda, masalah politik tidak ada masalah. Dinamika sperti ini yang ada di DPR itu juga sebuah dinamika politik yang sangat biasa, sangat biasa. Saya kira di daerah juga tidak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi, nanti sebentar lagi juga akan selesai.

Kemudian yang kedua, banyak keluhan-keluhan yang saya dengar yang berkaitan dengan perijinan. Oleh sebab itu, saya meminta agar terus dilakukan reformasi di birokrasi kita. Di sisi apa? Karena saya juga mantan walikota dan juga mantan gubernur, jadi sedikit-sedikit yang ada di kota, kabupaten, di provinsi itu tahu.

Yang pertama, tolong dilihat, ini kepada seluruh jajaran Gubernur, dilihat mengenai postur APBD yang ada di kabupaten, kota, dan di provinsi. Di kabupaten, kota terdapat anggaran langsung dan tidak langsung, anggaran aparatur atau belanja aparatur dan belanja pembangunan, anggaran pembangunan dilihat. Yang saya tahu, di kota, kabupaten, itu angkanya rata-rata 80-20, ada yang 85-15, dengan belanja aparatur itu 80, yang 20 itu yang anggaran pembangunannya. Ini berbahaya, ini harus dirubah.

Caranya seperti apa? Dilihat secara detail, harus kita lihat secara detail. Saya mohon, Bapak Ibu Gubernur harus menyampaikan kepada Bupati, Walikota, harus terutama anggaran-anggaran aparatur yang bisa diambil itu diambil untuk digeser pada anggaran pembangunan, itu bisa dilakukan. Pada saat saya menjadi walikota, posisi saat itu 74-26. Satu tahun bisa kita balik menjadi 49-51 tetapi memangg harus detail, kerjanya memang harus detail. Ini sudah kayak kerja akuntan, satu persatu dilihat sehingga yang bisa kita kirim, yang bisa kita deliver ke masyarakat itu bisa lebih banyak anggaran pembangunan. Di Gubernur-an juga seperti itu, tolong dilihat posisi postur anggaran kita.

Kemudian yang kedua, saya sudah melihat di tingkat provinsi yang namanya one stop service banyak yang sudah ada, banyak yang sudah siap. Di kabupaten, kota, juga ada yang siap juga banyak yang sudah siap tetapi juga masih banyak yang belum, masih banyak yang belum. Ini adalah wajib bagi kita semuanya. Kita harapkan seluruh Gubernur menyampaikan kepada Bupati, Walikota bahwa semua kota, kabupaten, wajib punya one stop service  karena kita akan mulai promosi besar-besar mengenai investasi.

Kita harus sadar bahwa APBN kita sangat limit sekali. Satu-satunya jalan untuk mempercepat proses pembangunan adalah investasi tetapi yang namanya investasi, kita juga harus milih-milih investor, itu milih-milih. Kalau infrastruktur silahkan masuk, entah untuk pelabuhan, tol, untuk powerplan, untuk rel kereta api, investor silahkan. Tetapi kalau untuk Sumber Daya Alam, hati-hati memberikan ijin kita, hati-hati.  Karena kekayaan Sumber Daya Alam itu harus sebesar-besarnya kita pakai untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini yang harus direm kencang.

Kita pernah mengalamai yang namanya kutukan minyak, kutukan hutan. Sebenarnya waktu booming minyak saat itu kita ini bisa mempunyai sebuah sumber keuangan yang sangat besar sekali. Tapi ternyata kita tidak bisa memanfaatkan, hutan juga sama, tidak bisa kita memanfaatkan saat kita melakukan eksploitasi besar-besaran. Oleh sebab itu, yang namanya sekarang ini minerba betul-betul kita minta direm agar Sumber Daya Alam kita ini nanti keluar dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi. Kita akan usahakan investasi-investasi di bidang ini dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi sehingga nilai tambah itu ada di negara kita.

Kembali ke one stop service tadi, one stop sevice ini adalah wajib, Nanti akan ada mulai tahun depan kita berikan waktu setahun setelah itu sudah tidak ada waktu lagi. Daerah kabupaten, kota, maupun provinsi yang belum mempunyai one stop service bisa nanti DAK-nya dihilangkan, kita stop DAK-nya. Ini politik anggaran. Bisa saja nanti hitungan DAU-nya dikurangi. Karena ini meskipun saya tahu, hitung-hitungan DAK itu ada caranya tapi memang harus kita lakukan supaya kita bisa men-drive  agar semuanya siap dengan one stop service ini. Karena ini yang selalu dikeluhkan oleh dunia investasi, perijinan. Karena keluhannya perijinan.

Listrik banyak yang nggak siap, apa, perijinan di pusat juga maupun yang ada di daerah. Saya terakhir ke Palembang, diberi informasi ngurus pembangkit listrik powerplan sudah 6 tahun tidak selesai, ngurus ijinnya saja. Bayangkan, 6 tahun! Padahal kita tahu di Sumatera Selatan itu sangat kekurangan. Di Sumatera Utara juga sama, kemari ketemu Bapak Gubernur, sama. Listriknya kurang, listriknya gak ada tapi ijin-ijinnya juga tidak bisa jalan, realisasi dari investasi itu tidak ada. Inilah yang masalahnya ada di pusat juga, ijin-ijin yang lama sekali muter-muter. Kemarin saya cek satu persatu, titik nggak benarnya ada dimana. Kalau sebulan dua bulan, masihlah, tapi kalau bertahun-tahun pasti ada yang keliru, ada yang bermain-main. Itulah yang baru kita cari.

Kemudian ke depan, kita juga ingin membangun sebuah gas management system dari APBN ke APBD sehingga controlling setiap penggunaan anggaran itu kelihatan. Saya kira perbikan-perbaikan seperti ini juga akan perlu kita lakukan dan dukungan sekali lagi, dukungan dari Gubernur, dari provinsi, kabupaten, kota, sangat kita perlukan sekali. Karena sebetulnya, berhasilanya pembangunan nasional adalah hakikat dari kumpulan dari berhasilnya kulaitas pembangunan yang ada di daerah.

Yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian. Ini masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Ini postur anggaran kita. Anggaran kita 2015 itu kurang lebih Rp 2019 triliun. Untuk subisidi energy, BBM Rp 330-an triliun, sehingga inilah yang sangat memberatkan posisi anggaran kita, ruang fiskal kita. Ruang anggaran kita menjadi sempit sekali, belum untuk anggaran hutang Rp 400-an triliun, ini sangat besar sekali.

Coba kalau kita bandingkan subisaidi BBM dengan penggunaan anggaran untuk infrastruktur, untuk kesehatan. Ini kelihatan. Subisidi BBM selama 5 tahun Rp 714 triliun, setiap hari kita bakar dan hilang, kita bakar dan hilang Rp 714 triliun selama 5 tahun. Untuk kesehatan hanya Rp 202 triliun, coba Bapak Ibu semuanya membandingkan untuk infrastruktur Rp 577, kalah juga dengan subsidi BBM. Tiap hari kita membakar, membakar, membakar itu terus dan yang justru sangat penting untuk kesehatan, untuk infrastruktur jauh dengan subsidi BBM itu.

Inilah yang harus kita berubah dan kita harapkan Gubernur, Kapolda, Kapimda, semuanya bisa menjelaskan posisi-posisi ini. Nggak ada negara yang lain melakukan ini dan supaya diketahui, 71% yang menikmati subsidi BBM ini adalah yang menengah atas. Ini dari hasil studi. Ini tantangan ekonomi kita ke depan, saya kira kalau eksternal kita memang mengalami tekanan di kurs dolar ke rupiah, suku bunga, The Fed, ini juga ada kenaikan 0,25-1%. Ini juga harus diikuti terus, aliran modal asing yang kadang pergi, ini harus ditarik kembali agar baik neraca transaksi berjalan maupun neraca berdagang kita ini ke depan memang harus diolah agar ekspor bisa lebih banyak dari impor kita karena memang kita ini defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan, semuanya itu harus mulai kita benarkan. Oleh sebab itu, industri-industri yang berorientasi ekspor harus diberikan peluang yang sebanyal-banyaknya kemudian pengurangan impor ini terutama memang impor dari minyak kita sehingga itu nanti juga akan mulai kita lakukan pengurangan-pengurangan.

Kemudian harga juga dari faktor eksternal harga komoditas, ini juga menekan dari faktor eksternal kita, harga komoditas global yang relatif stagnan baik batu bara, CPO, kelapa sawit, dan yang lain-lainnya. Karena kita ketahui bahwa 65% ekspor kita adalah komoditas primer. Ini juga yang harus dibalik. Tadi di depan juga sudah kami sampaikan, harus merupakan nanti barang setengah jadi atau barang jadi sehingga nilai tambah itu ada di dalam negeri.

Kemudian factor-faktor internal yang tadi sudah saya sampaikan, mengenai defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi, subisidi BBM dan likuiditas kita yang ketat ini juga menjadi hal yang perlu terus kita amati dan kita lihat.

Oleh sebab itu, dari kondisi-kondisi yang ada kita ingin mengalihkan tadi dari yang konsumtif kepada yang produktif, dari yang boros untuk subsidi BBM kepada hal yang produktif kepada usaha-usaha yang produktif. Jadi kita ingin ada pengalihan subsidi BBM dari subsidi BBM ke nantinya akan diarahkan kepada subsidi pupuk untuk petani, subsidi benih untuk petani, kemudian infrastruktur irigasi juga arahnya kepada petani, infrastruktrur bendungan juga kepada petani. Karena arah kita, target kita dalam tiga tahun harus swasembada, itu sudah target.

Setiap tahun akan dibangun 5-7 bendungan, tahun ini akan dimulai 5, tahun depan 7 terus dan bergulir. Kita harapkan dari seluruh Gubernur nantinya bisa memberikan informasi mengenai kekuatan-kekuatan sisi pertanian yang ada di provinsi masing-masing sehingga titik mana yang bisa kita kejar untuk menaikkan produksi pertanian kita, tidak hanya beras, tidak hanya padi tapi bisa gula, bisa kedelai yang selama ini kita terus melakukan impor.

Ini baru bisa kita lakukan kalau kita punya bendungan baru, kita punya irigasi baru karena dari checking dan investigasi kita di lapangan, 52% irigasi kita semuanya rusak dan kita harpakan karena ini nanti terutama bagian untuk irigasi ini ada pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ada pekerjaaan yang dilakukan oleh provinsi, dan ada yang dilakukan oleh kabupaten dan kota untuk masuk ke sawah. Pembagian ini memang harus nanti diarahkan baik oleh Kementerian PU, Kementerian Pertanian dan juga oleh Kementerian Keuangan supaya ini sambung.

Jangan sampai nanti damnya selesai, waduknya selesai, irigasinya baru dimulai. Ini harus paralel semuanya, sehingga dalam dua tahun ke depan ini smeuanya sambung dari waduk masuk ke sawah, ini semuanya terkerjakan secara integrasi dengan baik dan akan kita lihat kalau kita ini nanti akan sambung semuanya, saya yakin Insya Allah, dalam tiga tahun target untuk swasembada itu bisa kita capai. Hitung-hitungannya sudah detail sekali, bulan ini apa, semester pertama, semester kedua, tahun depan, tahun depannya lagi, detail sekali.

Menteri Pertanian dan Menteri PU sekarang hampir setiap hari sambung dan nanti kita harapkan seluruh kementerian berbicara dengan Gubernur agar semuanya betul-betul sambung dan terintegrasi. Jangan sampai nanti kota atau kabupaten sudah mau menyiapkan irigasinya sudah keburu rusak, jadi untuk apa. Semuanya harus berbicara, semuanya harus berkomunikasi.

Kemudian subisidi BBM sebagian nanti juga akan kita arahkan kepada mesin kapal dan refridgerator, pendingin untuk ikan, untuk nelayan. Kita arahkan ke sana karena uang yang dihemat juga sangat besar sekali. Sebagian juga akan kita berikan kepada penambahan modal dari usaha mikro, usaha kecil yang ada di daerah, yang ada di desa.

Kemudian infrastruktur, Bapak Ibu yang saya hormati, kita memang memerlukan pelabuhan, saya kira hampir di semua provinsi ini diperlukan sekali. Ada yang harus dibangun baru, ada yang harus diperluas. Target kita dalam tiga-empat tahun ini, ada 24 yang akan kita perluas dan akan kita bangun lewat investasi dan juga lewat APBN, yang banyak lewat investasi. Oleh sebab itu, nantinya apabila dimulai, saya minta agar masalah perijinan, masalah pembebasan lahan itu dari provinsi bisa membantu, bisa menyelesaikan terutama di sisi pembebasan tanah dan ijin.

Contoh Tanjung Priok, target kita nanti 2017 itu 15  juta dollar AS per tahun, yang sebelumnya 2009 sebanyak 3,6 juta dollar AS. Di pelabuhan-pelabuhan yang lainnya nanti juga, target kita akan lipat seperti ini dan ini bisa kita lakukan kalau ada investasi masuk. Investasi itu bisa masuk kalau lingkungan ramah investasi itu bisa kita lakukan.

Potensi-potensi pelabuh yang kira-kira akan kita bangun, moga-moga semuanya sudah kena bintang tapi kalau tidak ada nanti bisa diusulkan asal ada alasan-alasan yang masuk akal sehingga potensi yang ada itu nantinya bisa kita tambahkan. Kemudian jalur rel kereta api, ini investasi, investor juga antri. Baik nantinya untuk perencanaan di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, maupun ada sebagian di Papua. Ini agar juga nanti dibantu terutama bidang perijinan dan pembebasan lahan karena kita ingin cepat-cepat memulai investasi di bidang ini dalam rangka untuk memperkuat jalur distribusi logistik di seluruh tanah air.

Transportasi massa di beberapa kota ada 6 kota yang investasi akan masuk, diharapkan nanti masalah perijinan, masalah pembebasan lahan juga bisa dibantu. Ini sebagai contoh, jangan sampai nanti juga terjadi  di daerah yang lain, di Jakarta, kita sudah terlambat sangat lama sekali. Sudah direncanakan 26 tahun yang lalu dan baru bisa dimulai setahun yang lalu, karena apa? Karena memang ruwet sekali apalagi ini yang berhubungan dengan pusat dan daerah, kebetulan yang di Jakarta ini pusat dan daerah, ruwet sekali.

Saya ngurus saja sampai betul-betul gak bisa ngomong dan gak perlu saya ceritakan tapi saya kira nanti kita harapkan di kota yang lain, di provinsi yang lain ini bisa didorong agar cepat bisa dilakukan. Karena kalau tidak, yang namanya infrastruktur itu semakin lama akan semakin mahal, mahalnya karena pembebasan tanah pasti akan semakin mahal. Di Jakarta ini kalau 26 tahun yang lalu sudah dimulai berarti 20 tahun yang lalu kita sudah punya MRT, pembebasan lahan lebih murah. Nggak tau berapa triliun untuk pembebasan tanah, MRT di Jakarta karena harga tanah sudah mahal sekali.

Yang kedua, kita ini sudah ruwet, lalu lintas sudah ruwet baru dibangun. Ini juga ongkosnya mahal sekali sehingga antisiapsi itu mesti jauh-jauh hari sebelumnya, kemudian barangnya sendiri sudah harganya menjadi mahal. Jadi yang namanya infrastruktur itu, apapun, semakin cepat dibangun akan semakin murah dan akan melancarkan perputaran ekonomi kita.

Kemudian agenda maritim kita, tadi sudah kita sampaikan, 24 pelabuhan yang akan segera kita perluas dan kita bangun agar tol laut kita segera bisa berjalan sehingga distribusi logistik antar pulau, kita harus sadar semuanya, negara kita mempunyai 17.000 pulau, kalau laut tidak kita perkuat, transportasi di laut tidak kita kerjakan semuanya akan menjadi mahal.

Saya berikan contoh, yang sering saya berikan contoh, semen. Semen di Jawa harganya Rp 60.000-70.000, saya pernah bertanya pada Pak Bupati di Papua, saya pernah ngomong harganya Rp 1.500.000/sak. Diprotes oleh pak Bupati di Papua, bukan Rp 1.500.000/sak, harganya di tempat kami Rp 2.500.000. Bayangkan. Ini ada manajemen logistik kita yang harus kita betulkan. Saya pikir, Rp 1.500.000 jangan-jangan informasi keliru, harganya mungkin 400.000 ternyata malah tambah menjadi Rp 2.500.000.

Bapak Ibu bisa bayangkan, betapa ada sebuah perbedaan yang luar biasa. Listrik juga tadi sudah saya sampaikan, powerplan ini diperlukan di semua kepulauan kita baik di Papua, Maluku, di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa pun, di Sumatera juga sama, problem-nya di sini. Kalau listrik ada, itu industri baru masuk. Listrik ada, manufaktur baru bisa masuk. Listrik ada, kawasan indurstri baru bisa berjalan. Banyak investor, investasi yang mau mausk ke sebuah daerah, pertanyaannya pasti ke listrik dan kita tidak siap di situ.

Oleh sebab itu, ini harus paralel agar seluruh Gubernur itu mendorong dari yang namanya investasi, listrik itu sudah jangan mikir panjang-panjang. Segera dimulai, sudah diperintah saja. Dari sini juga sama, segera dimulai. Bapak Ibu juga sama, segera dimulai, sudah. Kalau tidak, bisa gelap. Ini sudah mulai gelap di Sumatera Selatan, saya kemarin juga keluhan dari Sumatera Utara, mungkin kalau saya tanya satu-satu, Kalbar, semuanya, Gorontalo, semuanya pasti semunya sudah.

Jangan tunggu-tunggu lagi, harus segera  dimulai dan kita harapkan nanti juga Kapolda nanti juga kalau ada krisis energi seperti ini, krisis listrik seperti ini, juga agar pengamanan investasi juga ikut mengamankan, ikut mengamankan, Ini problem-nya memang problem yang ruwet, betul-betul ruwet. Investasi ngantri di sini kurang banyak lampu, ini pasti ada yang keliru. Kenapa? Banyak sekali hal-hal seperti ini yang harus kita luruskan.

Pembebasan lahan, saya juga melihat waktu di Kalimantan juga ada problem jalan tol berhenti gara-gara masalah ini. Tolong kalau ada hal seperti ini, Bapak Gubernur bisa langsung telepon saya langsung saja, problem-nya apa, mungkin ada problem di Kementerian Kehutanan, misalnya. Telepon kemarin Gubernur Sumatera Utara juga sama, masalah relokasi Sinabung, itu juga sudah nggak tahu berapa tahun diajukan di Kementerian Kehutanan, saya telpon langsung saat itu, saya minta satu hari jadi. Ternyata satu hari juga jadi, sudah dikirim. Ini gini, tolong nanti saya ditelepon. Pak Alex ada masalah, telepon.”Pak, listriknya belum nih, Pak.” Ini ada di kementerian mana? ESDM. Saya telepon Kementerian ESDM, sudah sehari rampung. Kita ingin hal-hal yang seperti itu, cepat-cepatan. Kita sudah terlambat, sudah ditinggal oleh negara di kanan kiri kita.

Untuk pembebasan lahan seperti ini, Gubernur, Bupati, Walikota juga harus mau turun. Saya berikan contoh di Jakarta, pembangunan jalan JOR di Selatan Jakarta. Jalur lingkar luar Jakarta di Selatan sudah dimulai 15 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu berhenti gara-gara 1,5 km yang tidak bisa dibebaskan, 142 keluarga tidak mau gara-gara kompensasi. Seperti ini harus ditegasi dan harus mau turun kalau nggak, nggak rampung-rampung. Ini selama 4 bulan bisa selesai, kumpulin, ya ngomong sendiri memang.

Saya turun empat kali, alhamdulilah rampung. Kadang-kadang massa itu harus didekati, perlu diajak bicara, perlu dijelaskan. Empat bulan selesai,  lima bulan dikerjakan oleh Kementerian PU, sekarang sudah. Ini mangkrak seperti ini sudah 7 tahun, yang seperti ini diterus-teruskan dan kita sebagai pemerintah tidak berani tegas, tidak mau menyelesaikan ya…gak rampung-rampung. Tujuh tahun ini mangkrak dan sekarang sudah bisa digunakan.

Terkahir, saya kira tadi sudah disampaikan mengenai subsidi one stop service, ini di nasional juga belum punya. Tapi saya targetkan dalam 3-4 bulan ini juga harus selesai, pusat ada one stop service, di provinsi ada, di kabupaten, kota ada. Nanti akan cepat proses-proses perijinan kita. Kalau semuanya ada, kita harapkan yang namanya pertumbuhan ekonomi itu  betul-betul akan kelihatan bergeraknya kelihatan. Saya yakin, ini adalah berkat kerja sama antara pusat dengan daerah yang selalu harus berjalan beriringan.

Itu saya kira, Ibu dan Bapak sekalian, Saudara-saudara sekalian, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya juga minta apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan hal tadi yang saya sampaikan bisa diusulkan, bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini baik oleh Gubernur, oleh Kapolda, maupun Kapimda. Apabila ada hal-hal yang sangat perlu, silakan disampaikan. Tapi kalau tidak ada, ya jangan. Silahkan.

(Humas Setkab)

 

 

Transkrip Pidato Terbaru