Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 dan Anugerah Dana Rekca Tahun 2016 bagi Daerah Berkinerja Baik Rabu, 7 Desember 2016 Pukul 09:00 WIB, di Istana Negara Jakarta
Oleh Humas
Dipublikasikan pada 7 Desember 2016
Kategori: Transkrip Pidato
Dibaca: 7.409 Kali
Bismillahirrahmanirrahim.Assalamualaikum wr.wb.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya.
Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia.
Yang saya hormati para pimpinan, Ketua Lembaga Negara.
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, Bupati, Wali kota, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK).
Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia,
Tadi sudah diserahkan DIPA untuk 87 kementerian/lembaga dengan nilai Rp763,6 triliun, serta DIPA Transfer Daerah dan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp764,9 triliun.
Pertama, saya ingin menekankan kembali bahwa dengan APBN 2017 yang mencapai Rp2.080,5 triliun, kita harus semakin fokus dalam bekerja. APBN harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global. Tapi jangan terpengaruh dengan hal-hal yang berkaitan dengan melambatnya ekonomi global, karena ini bisa menyebabkan kita kadang-kadang khawatir, kadang-kadang takut, kadang-kadang pesimis. Karena yang kita inginkan adalah sekarang ini bekerja dengan rasa optimisme yang tinggi dan juga lebih fokus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta menekan pengangguran. Dengan bekerja lebih fokus, maka saya berharap pada tahun 2017 tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5%, tingkat pengangguran menjadi 5,6%, serta gini ratio kesenjangan dapat ditekan menjadi 0,39.
Kedua, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 mencapai Rp764,3 triliun. Dana Alokasi Umum dan Dana Desa pada tahun APBN 2017 mengalami peningkatan, sedangkan DAK kita terus reformulasi dan lakukan penguatan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan arti penting daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, serta kesenjangan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahu membahu bersinergi dalam menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan ke depan. Sudah saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran, dari daerah, dan dari desa.
Yang ketiga, saya minta kepada para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah, seluruh Gubernur, Bupati, Wali kota, agar bergerak lebih cepat. Pada tahun 2016 kita telah mulai tradisi baru dengan melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa yang dimulai pada Kuartal IV sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk APBN 2017 ini, saya juga meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus mulai pra lelang proyek-proyek dan kegiatan tahun 2017 lebih awal di triwulan IV 2016, agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari 2017. Kepada para Gubernur, saya minta segera menyampaikan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dan melakukan koordinasi dengan Bupati/Wali kota agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan bahwa peran APBN terhadap PDB (produk domestik bruto) tidak lebih dari 20%. Untuk itu, dibutuhkan kehadiran investasi, dibutuhkan keterlibatan swasta, karena sekali lagi, tidak lebih dari 20%. Untuk menggerakkan roda ekonomi nasional maupun roda ekonomi di daerah, peran swasta juga dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong produktivitas dan inovasi.
Saya tadi menyinggung sedikit mengenai yang disampaikan Menteri Keuangan, mengenai SPJ. Saya tahu, semua Gubenur, semua kementerian/lembaga, semua Bupati/Wali kota, semua Kepala Dinas, semua yang berkaitan dengan proyek itu, pusing dengan yang namanya SPJ. Saya sudah perintahkan kepada Menteri Keuangan, agar mulai 2017 tidak ada laporan lagi yang sampai rangkap 16, rangkap 44. Enggak ada. Energi kita habis untuk mengurus SPJ. Saya sudah perintahkan maksimal 2. Dari 44 menjadi 2, dari 16 menjadi 2
SPJ itu apa tho? Bapak/Ibu tahu SPJ? Bukan surat perjalanan dinas lho ya, sekarang sudah pindah jadi surat pertanggungjawaban. Saya enggak mengerti setiap saya ke daerah tanya ke PPL di sawah kok enggak ada, jawabannya selalu Pak ngelembur, Pak kita. Tapi ngelembur SPJ, bukan lembur memberikan sosialisasi mengenai benih, mengenai pupuk kepada petani, tapi mengurus SPJ. Guru, kepala sekolah, juga sama, lembur sampai malam-malam, ini apa-apaan lembur sampai malam. Saya pikir mengurus kegiatan belajar mengajar (KBM), tapi sama, ngurusnya SPJ. Di PU juga sama, sampai malam-malam saya pikir mengurus proyek atau perencanaan proyek, di lapangan proyek juga tidak banyak dilakukan karena sampai malam-malam juga hanya ngurus SPJ. Setelah saya suruh telusuri Bu Menteri Keuangan, benar, ternyata misalnya perintah dari pusat itu 2 laporan, nanti di bawahnya, perintah ke bawahnya 4 laporan, ke bawahnya lagi perintah lagi menjadi 8, ke bawahnya lagi perintah 16 laporan, karena ketakutan semuanya.
Menurut saya yang paling penting 2 cukup. Yang paling penting, bagaimana mudah untuk dikontrol, mudah untuk dicek. Jangan laporan bertumpuk-tumpuk tapi korupsi juga masih banyak. Untuk apa. Jadi enggak ada korelasi laporan yang bertumpuk-tumpuk itu korupsinya jadi berkurang, enggak ada. Asal manajemen kontrolnya baik, saya kira penyelewengan, penyimpangan itu akan berkurang.
Saya titip juga untuk melanjutkan terus upaya menghilangkan berbagai hambatan yang mampu mendongkrak kemudahan berusaha, terutama daerah. Ini keluhan masih ada di daerah. Di pusat masih ada beberapa (keluhan, red), tapi di daerah masih banyak (keluhan, red) mengenai kemudahan berusaha. Di BKPM, Bapak/Ibu bisa cek sekarang, yang dulu 6 bulan, 8 bulan setahun, sekarang hanya 3 jam. Itu untuk 8 izin. Saya kira daerah juga harus melakukan hal yang sama. sekali lagi, APBN itu, APBD itu hanya 20% dalam pergerakan ekonomi kita. 80% itu ada di investasi di swasta yang menggerakkan ekonomi kita.
Sekali lagi, agar terus diupayakan menghilangkan berbagai hambatan yang mampu mendongkrak peringkat ease of doing business (kemudahan berusaha) di negara kita, dan meningkatkan daya saing kita.
Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan Dana Rekca dan penerima Dana Insentif Daerah. Saya kira Insentif Daerah ini juga sekarang ini gede sekali, ada yang tadi disampaikan Bu Menteri (Keuangan, red) dapat Rp65 miliar. Besar. Dulu, 10 tahun yang lalu, pertama saya dapat hanya Rp10 miliar, itupun bisa jadi 3 pasar. Kalau Rp65 miliar berarti bisa jadi 15 pasar, mungkin jadi.
Dan saya harapkan penghargaan ini bukan hanya bisa menjadi motivasi bagi penerima, tapi juga menjadikan inspirasi bagi daerah-daerah yang lain untuk ikut berprestasi. Dan saya yakin rakyat sedang menunggu manfaat dari APBN dan APBD pada peningkatan kinerja pelayanan publik serta mewujudkan kesejahteraan rakyat kita.
Terima kasih. Saya tutup.
Wassalamualaikum wr.wb.
(Humas Setkab)