Sambutan Presiden Joko Widodo pada Penyerahan Sertifikat Tanah Program Strategis Tahun 2016, 10 Oktober 2016, di Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja,
Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
Yang saya hormati Ibu Bupati Gunungkidul,
Bapak, Ibu, hadirin undangan yang berbahagia.

Program proyek operasi nasional atau Prona ini sudah berjalan 35 tahun. Dan sampai sekarang belum beres-beres juga urusan sertifikat. Ngurus sertifikat masih lama, bener ndak? Ngurus sertifikat masih berbelit-belit, bener ndak? Ini yang akan kita selesaikan, ini yang akan kita benahi, ini yang akan kita perbaiki, sehingga masyarakat nanti akan terjamin hak-hak kepemilikannya dan penguasaan rakyat atas tanah.

Saya sudah berikan target ke Pak Menteri BPN yang baru Pak Sofyan Djalil, tahun depan minimal 5 juta, 2017. Tahun 2018, minimal 7 juta. Tahun depannya lagi 9 juta. Saya hitung betul.

Sehingga waktu saya diundang untuk hadir di Gunungkidul ini, saya tidak mau simbolis, hanya tadi berapa? 11 (sebelas), ndak. Yang lain juga harus kelihatan bahwa betul-betul ada program pemberian sertifikat pada hari ini. Oleh sebab itu yang pegang sertifikat hari ini saya minta coba ditunjukkan. Ada 2.580-an kira-kira. Sebentar, jangan diturunkan dulu, baru saya hitung. Sebentar, baru saya hitung bener ndak. Jangan-jangan hanya simbolis yang 11 (sebelas) tadi. Ya kira-kira mungkin 2.580 benar sudah.

Biasanya kalau simbolis itu hanya yang 11 (sebelas) saja yang lain tidak. Sehingga saya betul-betul ingin pasti bahwa yang diberikan 2.580 ya betul itu. Ada yang dari Yogya, ada yang dari Gunungkidul, ada yang dari Sleman, ada yang dari Bantul, ada dari Kulonprogo.

Kepastian-kepastian seperti ini yang akan terus saya dorong, saya kejar. Dan hati-hati, saya kira di sini banyak pejabat-pejabat BPN, baik yang di Provinsi maupun yang di Kabupaten dan Kota, hati hati mulai sekarang ini, saya sudah peringatkan dulu ya. Hati-hati, mulai hari ini akan saya pantau, akan saya kontrol, akan saya cek di setiap kantor dengan cara saya. Jangan lagi ada yang berbelit-belit, yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepatkan, jangan diruwet-ruwetkan. Apalagi pakai, apalagi pakai minta-minta pungutan pungli, hati hati. Saya ingatkan lagi hati hati.

Saya sudah ngomong seperti ini jangan ada yang berani coba-coba. Silakan kalau berani coba-coba. Karena Pak Menteri-nya sudah lurus, sudah bagus tapi kalau di bawahnya tidak mendukung, hati hati. Saya ingatkan lagi hati hati.

Dulu juga sudah saya ingatkan. Misalnya di pelabuhan Tanjung Priok sudah saya ingatkan. Bulan yang lalu saya ingatkan lagi di pelabuhan Belawan, hati hati. Tapi saya lihat masih ya sudah ditangkap 2 (dua) orang karena pungli. Mata saya ada di mana-mana. Mata saya memang hanya dua tapi intelijen ada di mana-mana. Kalau saya sudah perintah diawasi, pasti saya awasi.

Saya ingin sertifikat ini mempermudah rakyat, ada kepastian. Saya ingin prosesnya dibuat lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat, dan tidak ada pungutan sehingga lebih murah. Saya mengalami sendiri, ngurus sertifikat tanah. Pernah mengalami sendiri, geleng-geleng saya ngurus. Dan saya tidak mau kejadian karena sudah diberi amanah oleh rakyat, saya tidak mau lagi kejadian apa yang dulu saya alami sekarang dialami oleh masyarakat, oleh rakyat kita, enggak mau.

Jangan sampai rakyat kecil malah dipersulit kemudian yang gede-gede lebih cepat, lebih mudah. Jangan dibalik-balik seperti itu. Sekali lagi, hati hati. Kalau sudah ada yang ngomong betul-betul berarti ya betul.

Semua warga harus mendapatkan pelayanan dengan standar yang sama, dengan kualitas yang sama.

(Dialog Presiden dengan Warga)

Saya ingin informasikan kenapa dari dulu sampai sekarang ngurus sertifikat itu  lama karena juru ukurnya kurang. Di seluruh Indonesia itu kurang. Berapa Pak Menteri sampai sekarang? Ada berapa yang aktif? 800? Yang aktif tinggal 800 se-Indonesia, bayangkan. Kekurangannya adalah 10.000, baru ada 800. Sehingga tahun depan sudah tidak usah dari dalam, artinya tidak harus juru ukur yang PNS. Nanti akan ada juru ukur dari luar tapi diberi sertifikat kompetensi bahwa dia memang bisa menjadi juru ukur, sehingga cepat. Ini sudah bertahun-tahun ada masalah yang kita tahu problemnya adalah kurang juru ukur, tapi tidak ditambah. Ya sampai kapanpun akan seperti ini. Ini yang akan diselesaikan oleh Pak Menteri, Pak Sofyan Djalil. Karena urusannya hanya di situ saja, juru ukurnya yang kurang. Ngantri, ngantri berbulan-bulan, bertahun-tahun.

(Dialog Presiden dengan Warga)

Kita harapkan nanti dengan juru ukur yang sudah tambah kita akan bisa memberikan lebih cepat pelayanan.

(Dialog Presiden dengan Warga)

Saya titip ya kalau sudah punya sertifikat disimpan tapi kalau ada keperluan yang produktif, sekali lagi produktif, kalau sertifikat itu mau dipakai untuk pinjaman bank hati-hati dihitung, dikalkulasi, dihitung, dikalkulasi, dihitung, dikalkulasi, jangan sampai punya sertifikat malah lepas ucul gara-gara hitungannya tidak tepat, hati-hati.

Apalagi bukan untuk usaha, hati hati. Kalau ini kan untuk usaha mebel, ekspor. Mungkin dimasukkan ke bank 6 bulan – 1 tahun sudah bisa menggembalikan. Tapi kalau yang dipakai misalnya pinjam bank pakai sertifikat, untuk beli mobil, untuk beli sepeda motor, saya harus sampaikan jangan, jangan, habis itu, bisa hilang betul.

(Dialog Presiden dengan Warga)

Saya sekali lagi saya sampaikan saya senang, saya bahagia sekali bahwa rakyat sudah mendapatkan hak miliknya berupa sertifikat. Kita harapkan hal-hal  seperti ini tahun depan akan, karena sistemnya memang baru disiapkan Pak Menteri agar rakyat itu menerima sertifikat dalam waktu yang cepat, dengan proses yang sederhana, dengan biaya kalau ada biaya juga biaya yang murah. Karena nanti sebagian akan ditutup dengan APBD seperti di Jakarta, di Surabaya akan ditutup, tetapi sebagian juga akan dibantu dari APBN.

Dan kita harapkan kecepatan ini akan menyelesaikan. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa 2.025 pensertifikatan itu akan selesai. Tapi ini sebuah kerja besar siang malam, karena memang yang disertifikatkan ini belum ada 50 persen, masih banyak sekali. Yang itu kalau diterus-teruskan akan menimbulkan sengketa. Karena dari orang tua diwariskan ke anak, ini kan menjadi kalau enggak selesai-selesai akan ramai hal-hal seperti itu.

Terutama di kota-kota yang jual beli ada sertifikat yang numpuk, tumpak tindih ada 2 (dua). Di Jakarta itu satu lahan ada yang sertifikatnya dua, ada yang tiga, untung di daerah enggak ada. Ini menyebabkan sengketa-sengketa tanah seperti itu kadang-kadang membuat konflik antar masyarakat dengan masyarakat, antar masyarakat dengan perkebunan, antar masyarakat dengann perusahaan. Inilah yang ingin kita selesaikan agar ada ketenangan di masyarakat karena pegang semuanya HM-nya, Hak Miliknya sehingga semuanya merasa tenang.

Tadi Pak Gubernur terakhir juga menyampaikan kalau sudah pegang sertifikat juga jangan justru tanahnya dijual, apalagi untuk membeli hal-hal yang konsumptif. Ini juga pesan dari beliau, saya kira tolong juga kita ingat-ingat. Dan Pak Menteri ATR/Kepala BPN terima kasih atas proses-proses yang sudah baik ini. Tahun depan saya harapkan pemberian sertifikat seperti ini besar-besaran akan terus kita lakukan di setiap kabupaten. Kita harapkan apa yang sudah saya berikan target tadi angka 5 juta tahun depan, angka 7 juta 2018, 2019 9 juta itu betul-betul bisa kita wujudkan sesuai dengan jumlah yang ada.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Terima kasih,
Saya tutup,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.