Sambutan Presiden Joko Widodo pada Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat, 26 September 2018, di ICE BSD, Tangerang, Banten
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirrabbilalamin,
wassalatu was salamu ala ashrifil anbiya i wal-mursalin,
Sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammaddin,
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu.
Yang saya hormati Pak Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Sekretaris Kabinet,
Yang saya hormati Pak Gubernur (Banten), Ibu Wali Kota (Tangerang Selatan), Pak Bupati Tangerang yang hadir pada pagi hari ini,
Pak Pangdam, Pak Kapolda, Bapak-Ibu sekalian seluruh penerima sertifikat yang pagi hari ini yang hadir,
Semuanya sudah pegang sertifikat? Bisa diangkat tinggi-tinggi? Berarti sudah pegang semuanya benar. Jangan sampai nanti yang terima hanya yang di depan tadi, 12 (orang) tadi. Berarti jelas sudah terima semuanya. Ada 10.000, coba diangkat lagi mau saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,…, 10.000, betul.
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Kenapa sertifikat sekarang ini kita percepat pembuatannya, menyerahkan kepada masyarakat secepat-cepatnya? Karena setiap saya pergi ke desa, pergi ke kampung, pergi ke kabupaten, pergi ke provinsi, tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa, banyak sekali yang namanya sengketa-sengketa tanah, konflik-konflik tanah, banyak sekali. Kenapa itu terjadi? Karena rakyat/masyarakat tidak pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah, yang namanya sertifikat. Tapi kalau sekarang sudah pegang ini, mau apa, enggak akan ada yang berani. Ini tanah saya bukan, tanah saya, ini sertifikatnya. Gampang sekali. Kalau bukan berupa sertifikat masih bisa disengketakan. Tapi kalau sudah pegang sertifikat mau apa?
Oleh sebab itu, saya titip, ini masih banyak sekali di negara kita, Indonesia. 2015 saya mencatat total seluruh Indonesia harusnya 126 juta sertifikat yang harusnya sudah dipegang oleh rakyat. Tapi kenyataannya baru 46 juta yang pegang sertifikat. Dari 126 juta, baru 46 juta yang pegang. Artinya masih 80 juta sertifikat yang harus diserahkan pada masyarakat. 80 juta coba. Dulu-dulu, setahun itu hanya bisa mencetak sertifikat 500.000 sampai 600.000. Kalau 80 juta artinya apa? Masih butuh 160 tahun. Bapak-Ibu pegang sertifikat 160 tahun menunggu. Bapak sanggup enggak nunggu 160 tahun? Nunggunya 160 tahun. Sengketa akan semakin banyak. Ini yang saya bilang tidak boleh seperti itu.
Oleh sebab itu, 2015 saya perintahkan Pak Menteri BPN untuk menyiapkan sistem agar sertifikat ini bisa cepat diserahkan kepada masyarakat. 2017 yang lalu sudah diserahkan di seluruh Indonesia 5 juta sertifikat, sudah diserahkan. Tahun ini target kita 7 juta sertifikat harus diserahkan. Tahun depan 9 juta sertifikat harus diserahkan. 9 juta sertifikat tahun depan harus diserahkan. Tahun depan.
Oleh sebab itu, kita semuanya patut bersyukur bahwa Bapak-Ibu hari ini sudah pegang semuanya yang namanya sertifikat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa di Tangerang Selatan itu nanti 2023 (2019, red) sudah selesai semuanya. Nanti mungkin juga di Kabupaten Tangerang juga akan diselesaikan semuanya. Sehingga yang namanya sengketa lahan itu enggak ada lagi. Tapi memang untuk membuat sertifikat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu sebuah pekerjaan yang besar. Tapi kalau targetnya akan saya naikkan terus. Tahun kemarin 5 juta, tahun ini 7 juta, tahun 2019 9 juta, tahun depannya tambah terus, 2 juta tambah, 2 juta tambah. Agar selesai semuanya, karena ini hak rakyat. Pegang sertifikat ini hak rakyat. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki.
Yang kedua, saya titip kalau sudah pegang sertifikat tolong diberi plastik seperti ini. Sudah semuanya? Ya, bagus. Jadi kalau sudah diberi plastik, simpan baik-baik di lemari. Kenapa harus pakai plastik? Agar kalau gentengnya bocor sertifikatnya enggak rusak. Yang kedua, jangan lupa difotokopi. Kalau yang asli hilang fotokopinya masih. Tapi simpannya jangan satu tempat. Ini (asli) lemari satu, fotokopi lemari yang kedua. Sehingga kalau hilang mengurusnya ke kantor BPN mudah.
Yang ketiga, ini biasanya kalau sudah pegang sertifikat inginnya disekolahkan. Benar enggak? Yang tidak disekolahkan disimpan baik-baik, nanti karena ini bisa dipakai untuk anak cucu kita, diwariskan. Tapi kalau mau disekolahkan, silakan. Tapi saya titip, saya titip, karena di provinsi yang lain juga sama, banyak yang disekolahkan, enggak apa-apa. Dipakai untuk agunan, enggak apa-apa. Dipakai untuk jaminan ke bank, enggak apa-apa, silakan. Tapi tolong dihitung, dikalkulasi, bisa mengangsur enggak setiap bulan, bisa mencicil enggak setiap bulan. Hati-hati. Kalau ndak justru yang namanya sertifikat bisa hilang. Hati-hati.
Jadi kalau mau pinjam ke bank, mau dipakai agunan ke bank, dihitung betul, dikalkulasi betul. Kalau bisa mengangsur, silakan ambil uang di bank. Ambil uang di bank, pinjam di bank dapat Rp300 juta, misalnya tanahnya gede kan, dapat Rp300 juta. Nah biasanya kita kalau dapat uang bank gede seperti itu Rp150 juta beli mobil, biar gagah. Menyetir mobil di kampung biar gagah, muter-muter desa biar gagah. 6 bulan gagahnya, 6 bulan. Itu uang pinjaman, hati-hati. Begitu 6 bulan enggak bisa mengangsur ke dealer, 6 bulan enggak bisa mencicil ke bank, sertifikat hilang, mobilnya ditarik ke dealer. Hati-hati. Jadi kalau mendapatkan Rp300 juta pinjaman, seluruhnya, saya titip, gunakan untuk modal usaha, gunakan seluruhnya untuk modal kerja, gunakan semuanya untuk modal investasi. Jangan dipakai untuk yang aneh-aneh dulu, barang-barang kenikmatan, jangan. Saya titip ini. Kalau sebulan untung Rp5 juta, tabung. Bulan depan lagi untung Rp6 juta, tabung. Untung lagi Rp7 juta, tabung. Kalau sudah cukup, tabungan dari keuntungan, silakan mau beli mobil, mau beli rumah, silakan. Tapi jangan memakai uang pinjamannya, nanti hasilnya ini hilang. Hati-hati.
Yang terakhir, saya titip kepada Bapak-Ibu semuanya, negara kita, Indonesia, ini adalah negara besar. Penduduk kita sekarang sudah 263 juta yang tersebar di 17.000 pulau. Jadi penduduk Indonesia itu tidak hanya tinggal di Jawa saja, ada 17.000 pulau yang kita miliki dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita juga memiliki 34 provinsi, memiliki 514 kabupaten dan kota. Jadi kota itu bukan hanya Kota Tangerang Selatan saja, bukan hanya Kabupaten Tangerang saja, ada 514 kabupaten dan kota.
Ini negara besar, Indonesia ini negara besar. Kita ini diberi anugerah oleh Allah SWT berbeda-beda, bermacam-macam, warna-warni, aneka ragam. Agama berbeda-beda, suku berbeda-beda, bahasa daerah berbeda-beda, adat berbeda-beda, tradisi berbeda-beda, bahasa daerah berbeda-beda. Kita memiliki 714 suku, memiliki 1.100 lebih bahasa daerah. Ini macam-macam negara kita ini. Berbeda-beda semuanya. Dan itu merupakan anugerah dari Allah, sudah sunnatullah itu. Singapura itu saya tanya ke Duta Besar kita, ada berapa suku di Singapura, 4. Indonesia 714. Saya dulu pulang dari Afghanistan saya tanya Presiden Afghanistan, ada berapa suku di Afghanistan, 7. Indonesia 714. Coba. Kesadaran inilah yang harus kita miliki, bahwa negara ini memang berbeda-beda. Berbeda-beda. Bukan karena kita, itu sudah merupakan anugerah, berkah yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia.
Oleh sebab itu, saya ingin kita bersama-sama marilah saya ajak Bapak-Ibu dan Saudara-saudara semuanya untuk merawat, untuk menjaga, untuk memelihara persatuan kita, memelihara kerukunan kita, memelihara persaudaraan kita, karena memang kita berbeda-beda. Jangan sampai karena pilihan bupati, jangan sampai karena pilihan wali kota, jangan sampai karena pilihan gubernur, jangan sampai karena pilihan presiden, kita menjadi kelihatan terpecah-pecah. Antartetangga enggak saling sapa, antarteman enggak saling sapa, antarsaudara enggak saling sapa. Hati-hati. Rugi besar bangsa ini. Karena yang namanya pesta demokrasi ini hanya setiap 5 tahun, nanti ada lagi, ada lagi, akan ada terus. Masak kita mau terbelah gara-gara pilihan presiden atau pilihan gubernur atau pilihan bupati atau pilihan wali kota. Jangan. Kalau ada pilkada, ada pilgub, pada pilpres, sudah, tentukan pilihan Bapak-Ibu sekalian menurut hati dan pikiran. Ya sudah pilih, jangan sampai antartetangga enggak salah omong gara-gara pilpres. Pilpres sudah 2014 sampai sekarang masih dibawa-bawa, rugi besar kita. Rugi besar.
Jadi kalau mendekati tahun politik seperti ini pasti juga banyak fitnah, saling mencemooh, saling menjelekkan. Lho kita ini saudara kok. Fitnah di mana-mana, berita bohong banyak sekali. Dari 2014 coba ada yang menyampaikan Presiden Jokowi itu PKI, coba. Fitnah seperti ini ada juga yang percaya. PKI itu dibubarkan kan tahun 65, saya lahir tahun 61, saya baru umur 4 tahun. Masak ada PKI balita? Yang benar saja lah. Ini kadang-kadang fitnahnya ngawur tapi ada yang percaya. Saya juga sebetulnya mau diam saja enggak mau jawab, tapi lama-lama kok ya ada yang percaya, saya jawab. Jangan seperti itulah.
Kalau yang namanya pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, pilihan presiden, ya adu prestasi, adu program, adu ide, adu gagasan. Jangan yang diadu fitnah, saling menjelekkan, saling mencemooh. Lho kita ini saudara. Jangan diajak rakyat untuk mengikuti hal-hal seperti itu. Itu pintarnya politikus saja kan, ya ndak? Rakyat jangan sampai dibawa-bawa emosionalnya dengan fitnah-fitnah, dengan saling mencemooh, saling menjelekkan. Akan jadi bangsa apa kita ini? Bangsa kita ini bangsa yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai etika, nilai-nilai sopan santun, sudah terkenal di mana-mana. Jangan sampai gara-gara pilihan bupati, pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan wali kota, kita menjadi orang-orang yang tidak mempunyai etika, enggak punya sopan santun. Rugi besar bangsa ini. Nilai-nilai agama kita juga enggak memperbolehkan seperti itu. Nilai-nilai etika kita juga enggak memperbolehkan.
Coba yang sudah dapat sertifikat yang menunggunya lebih dari 60 tahun. Iya kan? Ini berarti Bapak-Ibu ada yang umurnya misalnya sudah 70 tahun kan menunggunya hampir 50 tahun – 60 tahun kan? Ada yang mau maju, silakan tunjuk jari. Silakan Pak, ini yang semangat tadi, sini maju. Tapi sekarang maju enggak dapat sepeda lho ya. Katanya sekarang sudah enggak boleh ngasih sepeda, karena sudah masuk ke masa kampanye. Jadi enggak boleh ngasih sepeda.
(Dialog Presiden RI dengan Penerima Sertifikat)
Baiklah Bapak-Ibu saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, manfaatkan sertifikat yang sudah Bapak-Ibu terima. Silakan disimpan juga enggak apa-apa, tapi dipakai untuk agunan, untuk pinjaman ke bank juga silakan. Titipan saya itu, dihitung, dikalkulasi agar sertifikat ini betul-betul berguna dan bisa menyejahterakan keluarga kita.
Saya tutup,
Terima kasih,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
