Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se Dunia, di Istana Negara, Jakarta, 11 Desember 2015

Bismillahirahmanirahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, para menteri kabinet kerja, seluruh gubernur, bupati dan walikota. Yang saya hormati ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, para penggiat dan pejuang HAM, bapak ibu hadirin yang saya muliakan.

Kita semua ingin menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) bukan hanya karena HAM adalah amanah konstitusi yang harus kita laksanakan. Tapi kita menjunjung HAM karena kita ingin agar nilai-nilai kemanusiaan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Bagaimana pemerintah dapat menjamin hak-hak politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial dan hak-hak budaya. Bagaimana pemerintah dapat memberikan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan juga meberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Harus diakui kadaan HAM di tanah air masih cukup banyak masalah yang harus kita selesaikan bersama. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, penyelesaian konflik agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Kemudian pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok-kelompok terpinggirkan serta penyandang disabilitas, kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama. Dan saya harap, seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah mempercepat upaya penyelesaian permasalah-permasalahan HAM tersebut secara baik.

Yang pertama tadi, jalan keluarnya adalah kita semua harus punya keberanian, sekali lagi punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial maupun non yudisial. Kemudian mengenai konflik agraria, jalan keluarnya adalah membenahi masalah tumpang-tindih hak atas tanah dan menghentikan kriminalisasi masyarakat adat.  Setiap saya ke daerah, baik kabupaten, kota, provinsi selalu keluhan yang banyak adalah yang berkaitan dengan masalah agraria. Saya rata-rata per provinsi itu kira-kira ada delapan ratusan lima puluh kasus, karena di sana ada 900, di sini 800, di sana 700 kira-kira 850-an kasus. Ini yang harus  cepat dan segera di selesaikan.

Kemudian menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai. Tapi saya juga mengingatkan, demonstrasi itu juga ada aturannya. Ada aturannya, jadi misalnya ini aturan jarak dari istana ternyata ada aturannya, yang kemarin kita metering dimana ternyata pasnya dipagar agak ke selatan. Memang aturan, itu aturang yang harus kita laksanakan. Jangan dipikir kita mengekang sebuah kebebasan berekspresi dan berdemonstrasi, tidak karena memang itu ada aturannya. Kemudian ditambah lagi dengan pergubnya pak gubernur DKI Jakarta, itupun mengacu pada undang-undang diatasnya.

Dan sinergi antra Komnas HAM, aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan saya kira juga menjadi sebuah jalan yang harus ditempuh bersama-sama. Bersinergi untuk mencari penyelesaian hal-hal tadi saya sampaikan diatas. Dan pada akhirnya mengarahkan semua pembangunan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Pemenuhan Hak Asasi Manusia semata-semata tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Oleh karena itu saya mendukung pelaksanaan dan perbanyakan kota, kabupaten yang ramah terhadap HAM. Seperti di Palu, di Solo, di Wonosobo, di Jayapura dan di tempat-tempat lainnya.

Saya tahu, polisi memang saat ini paling banyak diadukan warga ke Komnas HAM sehingga Kapolri juga ada di sini. Ini perlu adanya upaya-upaya yang nyata, yang konkrit melakukan pembenahan kepolisian dengan perspektif HAM. Saya menghargai , saya mengapresiasi misalnya di Polres Jakarta Utara yang serius mengupayakan pengarus utamaan HAM di lingkungannya. Ini yang harus di tiru jajaran kepolisian yang lainnya, jajaran yang lainnya dan kita butuh kehadiran polisi yang bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga masyarakat.

Pengarus utamaan HAM harus dilakukan di semua jajaran pemerintah dan saya mengapresiasi, menghargai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga telah menetapkan peraturan tentang usaha perikanan dan HAM. Pendidikan di kalangan aparat, sekolah dan masyarakat juga perlu terus dilakukan agar ada pemahaman tentang pentingnya menghormati Hak Asasi Manusia.

Banyak pelanggaran HAM terjadi karena ketidaktahuan, ketidakmengertian. Saya yakin pelanggaran HAM akan berkurang kalau kesadaran HAM telah membudaya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah. Dan pada peringatan hari HAM Sedunia ini saya ingin tegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung semua usaha pemenuhan Hak Asasi Manusia di tanah air.

Akhir kata kita tidak boleh mundur dalam penegakan HAM, bangsa yang maju di mana saja adalah bangsa yang memiliki tingkat peradaban yang luhur.

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(Humas Setkab)