Sambutan Presiden Joko Widodo pada Sosialisasi Tax Amnesty Periode Kedua, 5 Desember 2016, di Hotel Platinum, Balikpapan, Kalimantan Timur

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 5 Desember 2016
Kategori: Transkrip Pidato
Dibaca: 5.951 Kali

Logo-PidatoBismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Selamat sore, dan salam sejahtera pada kita semuanya

Yang saya hormati Ketua OJK, Dirjen Pajak,
Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur, dan seluruh eselon 1 Kementerian Keuangan, para unsur Forkominda
Yang saya hormati Walikota Balikpapan, dan walikota/bupati yang hadir
Dan yang paling penting para wajib pajak yang sore ini hadir.

Bapak Ibu yang berbahagia,
Kita semua tahu tekanan ekonomi global, tekanan ekonomi eksternal yang dialami oleh semua negara, termasuk negara Indonesia, bukan sebuah masalah yang gampang, bukan sebuah masalah yang mudah untuk diatasi. Semua orang tahu banyak negara yang ekonominya jatuh dari 10 persen menjadi 6,5 persen. Negara yang dulu 5 sudah menjadi minus. Ada yang dulu 5,8 sekarang 4 persen.

Ini keadaaan-keadaan yang perlu dijelaskan dan Indonesia masih beruntung pada kuartal kedua kita ekonomi masih tumbuh 5,18 persen. Ini patut kita syukuri. Coba kita bandingkan dengan seluruh anggota G20. Kita nomor 3, masih nomor 3. Tiongkok, China saja bisa di atas 10 sekarang 6,7. Kita di bawah India, di bawah Tiongkok. Tekanan ekonomi global bukan sesuatu yang mudah diatasi. Tetapi tim kabinet juga bukan tim kabinet yang sembarangan.

Saya kira Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua tahu. Yang berbaju putih siapa, yang tersenyum duduk siapa, nanti tunggu waktunya akan tampil menjelaskan. Sekarang semua negara berebut uang, berebut investasi. Rebutan semuanya. Hampir semua negara rebutan dengan menyederhanakan perizinan, dengan menurunkan rate pajaknya. Semuanya, pertarungan sengit sekali, memperebutkan investasi, memperebutkan arus uang masuk, dan kita sadar semuanya. Indonesia juga sama, merebut investasi masuk,  merebut uang agar ada capital in-flow ke negara kita.

Tetapi sebetulnya, kita sendiri sebetulnya memiliki uang itu. Ada kurang lebih 11 ribu triliun. Jangan ditepuki. Ada yang 11 ribu triliun yang disimpan, 11.000 triliun. Ada 11.000 triliun uang kita yang disimpan di luar. Uang kita ini banyak. Ada APBN kita setahun kurang lebih 2.000an triliun. Ini ada 11.000, ngapain kita harus narik-narik uang negara lain? Uang kita sendiri ini ada. Hanya mau atau tidak mau uang itu kita bawa ke dalam. Tapi syarat-syaratnya memang kita harus punyai agar yang memiliki uang juga merasa nyaman membawa uangnya masuk.

Tapi yang kedua, alhamdulillah, pada periode pertama kita ini adalah yang terbaik dari amnesti pajak yang dilakukan di seluruh dunia. Ini baru periode pertama saja sudah 30,88 persen dari PDB, 30,88 persen. Ini adalah angka yang besar. Tapi ini uangnya menurut saya masih kecil, kecil. Yang repatriasi baru 143 triliun. Kecil banget, sangat kecil. Masih sangat kecil dan alhamdulillah berdasarkan tebusan, angkanya hampir mendekati 100 triliun, sudah 99,2 triliun. Angka yang juga sangat besar sekali. Memangnya mudah cari 99 triliun?

Ini menunjukkan masyarakat dunia usaha percaya pada pemerintah. Tapi masih kurang angka seperti itu. Buat saya masih kurang. Masih ada duit, masih ada uang yang gede sekali di luar. Dan ingat, tahun 2020 nanti akan ada keterbukaan informasi antar negara, keterbukaan pertukaran informasi antar negara, yang semuanya, Bapak memiliki uang di Swiss berapa triliun, semuanya jadi ngerti nanti. Ibu punya uang ditaruh di Singapura kita juga ngerti, meskipun sekarang tidak tahu. Nanti akan terbuka, 2018 nanti semua negara sudah tanda tangan untuk blak-blakan semua. Sekarang ini saatnya untuk kita untuk terbuka.

Tapi kan ada amnesti pajak, yang bayar tebusannya sangat kurang sekali. Yang periode kedua hanya 3 persen. Kalau negara lain pengampunan pajak ya 25, 30 persen. Enggak ada yang kayak kita ini, kita ini memang pemaaf. Jangan ditepuktangani kalau belum bayar pajak, ikut amnesti pajak baru tepuk tangan. Nanti saya beri angkanya. Sekarang, kita membutuhkan uang itu karena negara kita butuh daya saing.

Dan peringkat kita, baik di tingkat kemudahan berusaha meskipun meloncat tinggi dari 106 menjadi 91, tetapi rangkingnya masih 91. Memang sudah meloncat. Meloncat itu biasanya hanya 2, 3, ini sudah meloncat dari 106 ke 91. Berapa itu. Tapi masih 91. Kemudian indeks daya saing kita masih di bawah Singapura, Malaysia, Thailand. Ini kondisi riil yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat terutama dunia usaha. Inilah posisi kita yang perlu kita benahi, yang perlu kita perbaiki.

Kembali lagi, posisi Kalimantan di dalam amnesti pajak seperti apa. Berapa persen sebenarnya yang sudah bayar. Dari wajib SPT yang ada 1,3 juta, yang ikut amnesti baru 23.000. Enggak ada 2 persen, enggak tepuk tangan. Dari 1,3 baru 23.000, hanya 1,8 persen,  enggak ada 2 persen. Silakan tepuk tangan. Eggak ada yang berani tepuk tangan.

Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu, negara membutuhkan. Bapak Ibu juga diberi kesempatan utk mengikuti tax amnesty. Kalau tidak, nanti kalau tax amnesty sudah tidak ada pada akhir Maret 2017, dendanya sangat tinggi sekali. Itulah ketentuan dan aturan perpajakan yang ada.

Jadi amnesti pajak itu apa sih? Hanya mengungkap harga yang bergerak dan tidak bergerak yang kita simpan untuk diungkapkan, hanya itu aja. Ya, bayar tebusan, sebenarnya hanya itu. Mumpung uang tebusannya sangat-sangat murah sekali. Silakan digunakan, mumpung kita masih pemaaf. Nanti setelah tanggal 31 Maret tiada maaf, ya bayar apa adanya.

Amnesti pajak itu apa sih? Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, pembebasan sanksi administrasi, pembebasan sanksi pidana perpajakan, dan proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana perpajakan. Dan kita harapkan apabila uang itu masuk, itu juga sudah kita siapkan beberapa investasi jangka  pendek yang bisa digunakan terutama yang portofolio SBN (Surat Berharga Negara), bisa dimasukkan ke SUN atau sukuk dulu, bisa dimasukkan ke BUMN, obligasi, sukuk, saham, reksadana, atau infrastructure bond. Bisa dimasukkan ke perbankan dalam bentuk deposito, giro, ke swasta dalam bentuk sukuk, saham. Dan industri keuangan non perbankan misalnya asuransi, bisa semuanya. Kalau kurang jelas, sekarang juga hadir Dirut-Dirut Bank BUMN kita, Pak Dirut BRI, BNI, Pak Dirut BTN, semuanya hadir kalau ingin menanyakan.

Kemudian jangka menengah, jangka panjang, uang yang masuk itu bisa kita pakai untuk membangun infrastruktur kita yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Kebutuhan kita dalam 5 tahun dari 2014-2019 4.900 triliun. APBN hanya bisa kurang lebih menyediakan 1.500 triliun. Kekurangannya dari mana? Dari dunia usaha, dari masyarakat.

Kita sedang membangun membangun pelabuhan besar di Kuala Tanjung, Makassar, Sorong, Tanjung Priuk, uangnya dari mana kalau tidak ada arus investasi,  capital in-fow. Kita baru membangun listrik 35.000 MW dari mana kalau uang itu tidak ada? Karena kita pinjam sekarang, semuanya rebutan. Membangun jalur rel kereta api di Sulawesi, Kalimantan, membangun subway di Jakarta, semuanya butuh uang. Membangun airport di daerah-daerah terpencil, Wamena, Yahukimo, Miangas semuanya ini kita bangun tetapi semua butuh anggaran, dan APBN tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semuanya. Dan uang itu bisa masuk di sektor pertanian, perikanan. Untuk pengalengan ikan, untuk diekspor,  tapi sekali lagi pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk itu. Kita hanya memiliki 5 tahun, memiliki ruang fiskal untuk infrastruktur, 1.500 triliun. Kebutuhannya 4.900 triliun. Kita masih impor gula 3,4 juta ton, jagung 3,2 juta ton. Kenapa tidak kita tanam, tidak kita kerjakan sendiri? Tapi kalau pemerintah masuk, APBN tidak cukup.

Itulah pentingnya tax amnesty, pentingnya uang repatriasi di luar negeri dibawa masuk. Kita juga dalam proses membangun 10 ‘Bali’ baru, 10 destinasi wisata baru, baik yang ada di Danau Toba, Mandalika, Wakatobi, Morotai, Pulau Komodo, Pulau Seribu, Borobudur. Kita fokus dan serius mengerjakan ini agar turis-turis masuk negara kita. Kita akan mendapat devisa yang sangat besar. Karena turis yang keluar dari Tiongkok itu setahun 150 juta turis. Negara kita memiliki keindahan alam, memiliki budaya, potensi di bidang pariwisata hanya bisa mendatangkan turis 9 juta. Thailand 29,8 juta, Malaysia 24 juta. Inilah yang ingin kita genjot agar turis datang sebanyak-banyaknya ke negara kita.

Saya sudah tanda tangan dengan Tiongkok, sampai 2019, target  kita tambah 10 juta dari satu negara saja. Tapi kalau kita tidak siap, infrastruktur tidak siap, kemasan produk wisata kita, ya mereka kecewa dan tidak kembali lagi. Jadi 10 juta yang datang ke Indonesia itu turis, bukan pekerja. Ini harus digarisbawahi. Karena isu di media sosial diplesetkan. Datang 10 juta pekerja dari China. Memang ada, jumlahnya 14.000. Yang 10 juta itu turis. Karena sekarang yang banyak ambil turis Tiongkok itu Amerika dan Eropa, hampir 70 persen. Kita juga harus berani ambil tapi kan persiapan kita juga harus ada.  Bagaimana bandara, jalan sekitar destinasi wisata itu. Seperti Manado dalam sebulan sudah kedatangan kurang lebih 1.000. Yang biasanya setahun 12.000, sekarang sebulan meloncat 12.000. Itu sudah bingung mempersiapkan hotel, rumah makan.Inilah proses-proses yang harus kita kejar agar terbuka lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi naik, golnya kesana. Juga investasi di bidang properti, ini masih sangat menjanjikan sekali karena kita masih kekurangan 13 juta rumah terutama rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah peluang. Tapi kalau semuanya bertumpu pada APBN, ya tidak bakal bisa.

Yang terakhir yang berkaitan dengan kerahasiaan data, bahwa yang ikut tax amnety ini tidak bisa dijadikan dasar untuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan pidana. Jadi kalau sudah ikut, semuanya enak, lega. Dan data ini tidak dapat diminta pada siapapun. Jadi jangan ragu. Ini sudah dipayungi undang-undang, UU Pengampunan Pajak. Payung hukumnya jelas, tidak dapat diminta dan diberikan pada siapapun. Dan yang membocorkan akan kena pidana maksimal 5 tahun. Siapa yang mau masuk 5 tahun? Payung hukum yang jelas, sanksi pidananya jelas. Jangan ada yang ragu-ragu bertanya. Sudah jelas sekali. Dukungan dari penegak hukum juga jelas ada tanda tangan, dari pernyataan dari Jaksa Agung, dari Kapolri yang lalu, Kepala PPATK. Sudah jelas sekali. Tidak perlu ada yang ditanyakan lagi tentang tentang tax amnesty ini.

Terakhir, saya mengajak seluruh pengusaha se-Kalimantan untuk ikut tax amnesty yang sisanya tadi, yang 98 persen tadi. Nanti akhir Desember lagi, saya cek lagi, setelah saya datang ke Kalimantan, saya cek, oh ya sudah 90 persen, ya bagus. Tapi nanti kalau naiknya kecil, saya tidak tahu, sudah bukan pekerjaan saya lagi, pekerjaan Dirjen Pajak dan tugas Menteri Keuangan. Tapi saya harapkan sampai akhir Desember ini yang dari Kalimantan ini, karena saya tahu disini pengusaha kayu gede-gede banyak, pengusaha tambang, batu bara, sawit yang gede-gede banyak, dan pengusaha menengah juga sangat banyak sekali.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Transkrip Pidato Terbaru