SBY: Monggo Saja Kalau Pemerintah Baru Jual Pesawat Kepresidenan
Menjelang keberangkatannya ke Osaka, Jepang, setelah selama sepekan berada di Amerika Serikat (AS), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjawab secara terbuka pertanyaan wartawan Indonesia dalam konperensi pers yang diselenggarakan di Hotel Willard Intercontinental, Washington, DC, Sabtu (27/9) malam.
Dalam kesempatan ini, Presiden SBY yang didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono da para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang menyertai perjalanannya sejak 9 (sembilan) hari lalu, menjawab berbagai pertanyaan penting, baik masalah pengesahan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPR-RI, penghematan anggaran terkait seringnya melakukan perjalanan ke luar negeri, sampai soal keinginan salah satu partai politik di Indonesia menjual pesawat kepresidenan yang baru tahun ini dimiliki Indonesia.
Terkait keinginan Partai PDI Perjuangan sebagaimana disampaikan oleh salah seorang fungsionarisnya, Maruarar Sirait untuk menjual pesawat kepresidenan, secara prinsip Presiden SBY mempersilahkan kepada pemerintah baru yang akan menggantikannya pada 20 Oktober mendatang.
“Kalau mau menjual, kalau memang untuk tujuan yang baik, ya monggo saja. Kita serahkan masa depan Indonesia kepada pemerintahan yang baru,” kata SBY.
Namun Presiden SBY menegaskan, pembelian pesawat kepresidenan yang sesungguhnya akan lebih banyak digunakan oleh presiden penggantinya itu juga bagian dari penghematan.
Ia mengingatkan, kalau setiap perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri menggunakan pesawat sewa maka costnya akan sangat tinggi. Karena itu, kita pilih pesawat yang bisa mendarat di mana saja di Indonesia, tapi juga bisa untuk terbang ke kawasan Asean,” jelas SBY.
Penghematan
Dalam bagian lain konperensi pers itu, SBY juga menjawab pertanyaan mengenai kaitan kunjungan kenegaraan semasa dirinya dengan upaya penghematan. Ia menolak tudingan pihaknya boros anggaran dalam kunjungan-kunjungannya ke luar negeri.
Menurut Presiden SBY, dirinya malah sangat membatasi untuk menghadiri forum-forum internasional. Kunjungan ke luar negeri selama ini hanya sepertiga dari banyaknya undangan yang meminta presiden hadir. “Saya sangat membatasi. Kalau saya harus ikuti summit dan undangan-undangan, itu akan sangat banyak. Yang saya datangi hanya sepertiganya,” kataya.
Presiden SBY menegaskan, ia tidak mungkin tidak hadir di KTT Asean, begitu juga di KTT East Asia Summmit. Presiden juga mengaku tidak mungkin absen ia di KTT APEC dan KTT G20, karena Indonesia memang dari awal ikut menggagasnya. “Saya juga tidak mungkin untuk tidak hadir di KTT OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan Sidang Majelis Umum PBB,” tegasnya.
Presiden menegaskan, selama ini, kehadiran Indonesia dalam forum-forum Internasioal itu sangat efektif. Sebagai contoh, tahun 2007 saat Retreat COP Copenhagen yang nyaris gagal, dengan keterlibatan Indonesia, maka target yang diharapkan juga tercapai.
Saat saya hadiri KTT G-20, saat itu ada usulan agar ada serangan ke Suriah, tapi kita berpendapat bahwa cara yang paling tepat menyelesaikan masalah adalah gencatan senjata yang diawasi PBB. Alhamdulillah akhirnya tak dilakukan serangan militer ke Suriah,” ungkap SBY.
Ia menegaskan, boleh saja urusan luar negeri diletakkan setelah tugas-tugas nasional/dalam negeri. Tapi foreign policy (kebijakan luar negeri-red) merupakan kelanjutan dari urusan dalam negeri karena ini merupakan amanat konstitusi.
“Jadi, kami sangat-sangat selektif. Untuk masa yang akan datang, terserah dengan Presiden yang yang akan datang, mana forum-forum internasional yang akan dihadiri. Tapi secara pribadi saya sampaikan, sebaiknya Presiden hadir di forum-forum tersebut,” lanjut SBY.
Presiden SBY meminta agar hati-hati memakai penghematan anggaran, karena ini menyangkut manajemen bukan pencitraan. Terlebih ia sudah melakukannya pada periode kepemimpinannya.
Dalam tugas ini ada tujuan yang harus dicapai. Jadi, saya mengutamakan efektif dan efisien. Jangan sampai membabi buta, tapi tujuan tidak tercapai. Saya sangat mendukung penghematan,” ujar SBY.
Tampak hadir mendampingi Presiden SBY saat memberikan keterangan per situ, antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Wakil Menlu Dino Patti Djalal. (YH/TJI/BPS/ES)