Sebelum 31 Agustus, Persoalan Pembangunan LRT Jabodetabek Diharapkan Sudah Selesai

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 18 Agustus 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 22.582 Kali
Seskab Pramono Anung didampingi Menko Perekonomia Darmin Nasution dan Menko Maritim Rizal Ramli menjelaskan hasil ratas soal pembangunan LRT, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8)

Seskab Pramono Anung didampingi Menko Perekonomia Darmin Nasution dan Menko Maritim Rizal Ramli menjelaskan hasil ratas soal pembangunan LRT, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberika perhatian secara khusus terhadap rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT), baik yang ada di DKI Jakarta, maupun Jabodetabek. Diharapkan sebelum tanggal 31 Agustus, segala sesuatu yang menyangkut permasalahan persoalan LRT ini bisa selesai. Termasuk untuk high speed train  (kereta cepat) Jakarta-Bandung.

“Mudah-mudahan hari ini Peraturan Presidennyanya segera ditandatangani,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono kepada wartawan seusai mengikuti  terbatas (Ratas) yang semula dipimpin oleh Presiden Jokowi namun karena ada tugas lain, rapat tersebut i kemudian dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menko Maritim Rizal Ramli, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8) petang.

Menko Perekonomian Darmin Nasution yang hadir dalam kesempatan keterangan pers itu menambahkan, setelah kita diskusi panjang, lebar, dan dalam, masih ada satu hal lagi yang belum bisa diketetemukan kesepakatannya terkait pembangunan LRT itu.

“Kita membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk menyelesaikan itu. Paling tidak awal minggu depan kita sudah mempunyai keputusan yang bulat mengenai LRT,” kata Darmin seraya menolak menjelaskan detil subtansi dari diskusinya.

Adapun Menko Maritim Rizal Ramli menjelaskan, ada beberapa hal penting yang perlu dibahas lebih dalam. Pertama, bahwa seluruh prosesnya harus betul-betul kompetitif, agar kita bisa mendapatkan biaya konstruksi semurah mungkin.

Kedua, isu siapa yang menanggung bebannya, karena tentu akan terkait dengan tarif. “Presiden Jokowi tidak mau tarifnya terlalu mahal sehingga rakyat tidak bisa menikmati. Tentu dengan syarat bahwa sebagian dari pembiayaan itu akan dibiayai oleh pemerintah, bagaimana caranya, bagaimana prosedur, dsb. Itu yang kita masih perlu bahas,” terang Rizal Ramil.

Ketiga, lanjut Menko Maritim, tentang teknologinya supaya bisa compatible. Ia meegaskan, jangan sampai kita punya satu moda transportasi, tapi tidak menyambung sama segmen yang lain.

“Supaya moda transportasi di Jabotabek ini betul-betul bisa integrated. Ide tentang LRT ini ide yang bagus sekali, karena kota sebesar Jakarta tidak mungkin tidak ada transportasi publik yang baik,” papar Rizal Ramli.

Menurut Menko Perekonomian, Jabodetabek perlu transportasi publik yang bagus, murah, supaya kerugian kita secara ekonomi akibat kemacetan, polusi oleh private car itu bisa dikurangi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana membangun LRT untuk jalur Bogor – Cawang – Dukuh Atas. Diharapkan jalur ini selesai pembangunannya, dalam artian LRT bisa beroperasi penuh pada tahun 2018.

Pembangunan jalur LRT ini tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memakai jalur tol, dari Bogor – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, kemudian Bekasi – Cawang, Cawang – Dukuh Atas.

(DND/UN/RAH/ES)

Berita Terbaru