Sebut 75% Operasi Intelijen, Kapolri Akui Minta TNI Dilibatkan Dalam Operasi Perangi Terorisme

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 23 Mei 2018
Kategori: Berita
Dibaca: 16.990 Kali
Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbincang dengan Sekab Pramono Anung, sebelum dimulainya rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) sore. (Foto: JAY/Humas)

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbincang dengan Seskab Pramono Anung, sebelum dimulainya Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) sore. (Foto: Humas/Jay)

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengakui dirinya yang meminta kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar TNI dilibatkan untuk bergabung dalam operasi memerangi terorisme.

Ia menjelaskan, operasi memerangi terorisme di Indonesia ini 75 persen adalah intelijen, sementara operasi striking atau operasi penindakan mungkin hanya 5 persen, sedangkan 20 persennya adalah operasi dalam rangka untuk persiapan pemberkasan untuk ke pengadilan.

“Jadi prinsip penanganan terorisme itu adalah bagaimana memenangkan dukungan publik. Kalau publik mendukung langkah-langkah pemerintah, negara, maka terorisme tidak akan bisa berkembang,” kata Kapolri kepada wartawan usai Rapat Terbatas tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5) sore.

Kapolri meyakini, kalau publik mendukung langkah-langkah pemerintah memerangi terorisme, maka para teroris meskipun ada  tapi yang survive hanya sedikit. Tapi kalau negara tidak didukung oleh publik, misalnya over-reactive, terjadi banyak sekali eksesif, itu juga yang nanti akan membuat publik simpati kepada kelompok-kelompok itu.

“Jadi saya berpendapat bahwa saat ini yang terjadi adalah mekanismenya mirip seperti Operasi Tinombala, di mana kekuatan TNI dan Polri bergabung dalam rangka bersama-sama menangani itu,” terang Kapolri.

Problem Bersama
Terkait kelanjutan nasib anak-anak yang diindikasikan terlibat dalam aksi terorisme di Surabaya dan Sidoarjo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, kalau biasanya pengawasan aparat dilakukan kepada para orang tua, sekarang juga akan difokuskan kepada anak-anak. Kapolri menambahkan, akan diupayakan langkah-langkah pencegahan supaya anak-anak ini tidak terekspos paham radikal oleh orang tuanya.

Namun Kapolri mengingatkan, bahwa Polri tidak bisa bekerja sendiri. Untuk Kapolri meminta semua pihak, baik pemerintah, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, dan kementerian yang lain yang bergerak di bidang ekonomi, agama, dan pendidikan, serta organisasi non pemerintah, ormas, dan LSM yang memiliki kepedulian.

“Silakan, ini adalah problem kita bersama, silakan bagaimana kita mencegah supaya keluarga-keluarga, jangan sampai anak-anak terbawa, istri sampai terbawa dan lain-lain. Di samping tentunya orang tuanya ya yang perlu kita tangani, cegah jangan sampai mereka melakukan aksi terorisme,” ujar Kapolri. (FID/ES)

Berita Terbaru