Sebut Wilayah Timur Masa Depan Indonesia, Presiden Jokowi: Yang Perlu Dikerjakan Infrastruktur

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 25 Mei 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 26.046 Kali
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Rakernas Kadin Timur, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5) sore.

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Rakernas Kadin Timur, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5) sore.

Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Timur dan Trade and Investment Forum for Eastern Indonesia, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5) sore.

Di hadapan para anggota Kadin dan undangan yang hadir, Presiden Jokowi mengatakan bahwa terkait  perdagangan dan investasi Indonesia bagian Timur, sebenarnya potensi dan kekuatan yang bisa diangkat di lapangan sangat besar sekali.

“Tetapi pendukung untuk melakukan itu perlu segera dikerjakan. Apa itu? Infrastruktur, tidak ada yang lain,” ujar Presiden Jokowi.

Hari Jumat kemarin, Presiden melanjutkan, sudah dimulai pembangunan groundbreaking untuk pelabuhan Makassar, pelabuhan dan zona industri yang mencakup luasan 2000 hektar. Kemudian nanti bulan Juli akan mulai dibangun lagi pelabuhan besar di Sorong, bukan pelabuhan yang lama tetapi agak bergeser kurang lebih 30 km dari yang lama, dengan keluasan kurang lebih 7.000 hektar. Di dalamnya termasuk akan ada pelabuhan, untuk powerplan, dan tentu saja untuk kawasan industri.

“Hanya dengan cara-cara seperti inilah, saya meyakini Indonesia bagian Timur akan bisa berkembang dengan cepat dan lebih baik,” tegas Presiden.

Kemudian Presiden memberikan satu contoh yaitu desa Wapeko, yang berjarak tempuh dua jam (jalan darat) dari Kabupaten Merauke. Di desa tersebut terdapat hamparan tanah datar dengan luas 4,6 juta hektar, tetapi setelah diidentifikasi yang siap untuk dikerjakan baru 1,2 juta hektar yang bisa dipakai untuk tanam padi, jagung, maupun tebu untuk gula.

Kalau semuanya 4,6 juta hektar itu bisa dikerjakan semuanya dan sudah ada 5.000 hektar yang dicoba, menurut Presiden, hasilnya 1 hektar bisa mencapai 8 ton padi. Kalau menghasilkan padi 8 ton dikalikan 4,6 juta, hasilnya 37 juta ton sekali panen. Dua kali panen berarti 74 juta ton, kalau tiga kali panen berarti 110 juta ton, hanya dari satu kabupaten. Padahal produksi nasional kita sekarang ini 60-70 juta ton.

“Artinya apa? Kalau serius kita kerjakan di Merauke ini, bukan hanya selesai bukan hanya rampung tapi kita akan berlimpah yang namanya pangan itu akan berlimpah ruah. Padahal di sekitar Merauke ada empat kabupaten lagi dengan kondisi yang sama, tanahnya datar, subur, kanan kiri ada sungai yang sangat besar, yang juga bisa dikerjakan kegiatan yang sama,” papar Presiden.

Presiden menjelaskan alasan lahan tersebut tidak dikerjakan selama bertahun-tahun. Alasan pertama, karena memang infrastruktur pelabuhannya diragukan siap untuk menampung produksi ini. Yang kedua, infrastruktur jalan dari pelabuhan menuju ke lokasi tadi memang membutuhkan pembangunan dan beberapa tempat butuh perbaikan, dan juga yang tidak kalah besarnya untuk investasi adalah untuk pembangunan irigasi menuju lokasi.

Ketika pertama kali datang dan melihat sendiri lokasi tersebut, Presiden memutuskan untuk dimulai (pembangunan) dimana bagian pemerintah adalah bagian jalan dan irigasi.

“Investasi silakan masuk tapi jangan semunya, 70% dipegang oleh BUMN, 30% silakan swasta. 30% juga sudah banyak jutaan hektar kayak gitu. Mau konsorsium berapa perusahaan juga belum tentu bisa kerjakan langsung,” ujar Presiden.

Ketika melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini, Presiden Jokowi mengaku melihat peluang pasar untuk beras. Menurut Presiden, beras yang ada di sana harganya tiga kali lipat dari harga beras di Indonesia, kurang lebih Rp 30 ribu.

“Kalau di Merauke ada produksi seperti itu meloncat ke sana, tidak sampai satu jam sudah sampai. Tapi beras yang ada di Papua Nugini berasnya dari Thailand, masuk ke Australia lalu dikirim ke Papua Nugini,” ungkap Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga memberi contoh lain yaitu Maluku, Ternate dan Tidore, yang memiliki ikan sangat melimpah. Menurut Presiden, pada malam hari di sana seperti pasar malam. Lampunya gemerlapan banyak sekali, mengambil ikan tapi sayangnya bukan kapal miliki Indonesia, kapalnya kapal asing.

Ia menyebutkan, di seluruh tanah air ada 7.000 kapal yang lalu lalang dibiarkan mengambil ikan-ikan dan perhitungannya adalah Indonesia kehilangan Rp 300 triliun setiap tahunnya, dan hampir 70-80% ikan-ikan itu ada di bagian Timur.

“Inilah juga investasi yang diperlukan  oleh Indonesia bagian timur agar ikan-ikan itu tidak ambili oleh mereka dan kita hanya jadi penonton. Ini peluang yang sangat besar sekali. Apa yang harus dilakukan? Beli kapal sebanyak-banyaknya, Bapak/Ibu sekalian,” pesan Presiden.

Setelah membeli, lanjut Presiden, kerja sama dengan nelayan, ikan diambil lalu buat pabrik cold storage dan pabrik pelelangan ikan. Investasi tidak banyak, kalau tidak bisa dilakukan sendiri lakukan bersama-sama, konsorsium. Polanya plasma inti supaya nelayan juga dapatkan sesuatu, intinya juga dapat keuntungan. Sistem yang akan dibangun adalah inti plasma, inti dapat 70%, plasmanya dapat 30%.

“Peluang-peluang seperti itu setiap ke daerah, saya melihat betul-betul Indonesia bagian Timur adalah masa depan kita..masa depan kita..masa depan kita… Tapi jangan keliru kebijakan,” pesan Presiden.

Presiden mengingatkan ke depan nantinya semua  produk, bahan mentah dan semua yang berkaitan dengan kekayaan kita harus ada industrialisasi dan hilirisasi oleh swasta, dengan cara apa pun itu harus ditempuh. Pemerintah bertugas membangun infrastruktur.

“Saya meyakini, kita mampu melakukannya, kita optimistis bisa melakukannya. Tetapi memang dunia usaha harus bergerak lebih cepat mendahului pemerintah, kita di belakangnya memberikan dukungan,” tegas Presiden.

Melalui siaran pers Kadin, Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Wilayah Timur Annar Salahuddin Sampetoding mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong realisasi kerja sama bisnis dan investasi melalui program kemitraan public to private partnership dan private to private partnership yang merupakan model partisipasi swasta dalam program nasional bagi percepatan prmbangunan ekonomi Wilayah Timur Indonesia.

Pertemuan ini diadakan dalam rangka mempromosikan potensi daerah wilayah Timur Indonesia dan menggalang kerjasama bisnis dan investasi yang terbuka bagi pengusaha swasta nasional dan investor asing.

Ikut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (Humas Setkab/ES)

Berita Terbaru