Sejak 2015 Telah Dikucurkan Dana Desa Rp187 Triliun, Presiden: Penggunaan Harus Tepat Sasaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh aparat desa, kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan juga aparat TNI/Polri yang ikut menjaga suasana kondusif saat pilkada serentak 2018 lalu.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin 171 pilkada semuanya berjalan aman, lancar, jujur, adil, enggak ada masalah-masalah yang sangat berarti,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (25/7).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menitipkan pesan mengenai radikalisme dan terorisme yang menjadi tantangan hampir semua negara sekarang ini.

“Aparat desa juga harus ikut menjelaskan, menerangkan, ikut mengawasi agar desanya tidak berurusan dengan yang namanya radikalisme dan terorisme,” tegas Presiden seraya memberikan contoh pertikaian saudara yang berlangsung di Afghanistan hingga sekarang.

Dana Desa

Mengenai Dana Desa, Presiden menyampaikan bahwa tahun 2015 telah dikucurkan Rp20 triliun, tahun 2016 dikucurkan lagi Rp47 triliun, serta pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing Rp60 triliun.

“Dalam sejarah anggaran di negara kita, Rp187 triliun dalam 4 tahun, gede sekali. Oleh sebab itu, penggunaannya harus tepat sasaran. Apa yang diperlukan desa itu, kerjakan dengan dana desa ini,” sambung Presiden seraya memberikan contoh pekerjaan seperti irigasi, jalan, maupun keperluan produktif lainnya.

Kepala Negara juga menyampaikan agar setelah desa mendapatkan anggaran, pembelian barang-barang material itu tetap dibeli di desa atau sekitarnya dan jangan di kota.

“Untuk apa? agar uang itu beredar di situ terus, perputaran uangnya ada di desa, perputarannya ada di lingkup kecamatan. Jangan dilarikan ke kota lagi, ke kota nanti lari ke Jakarta uangnya, lari ke Jakarta lagi,” tegas Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara kali ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. (DNA/EN)