Sekretariat Kabinet Gelar Diskusi Membangun Perekonomian Desa
Waseskab bersama sejumlah peserta Diskusi di Aula Serbaguna Gedung 3 Kemensetneg, Jakarta (20/4). (Foto: Humas/Agung)
Wakil Sekretaris Kabinet Bistok Simbolon, membuka Kelompok Diskusi Terfokus/Focus Group Discussion (FGD) di Auditorium Gedung III lantai 1 Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (20/4) pagi.
Isu yang diangkat dalam FGD mengenai isu strategis mengenai pembangunan perekonomian desa dengan topik “Mendorong Terciptanya Konektivitas BUM Desa dengan BUMN dan BUMD untuk Percepatan Kemandirian Perekonomian Masyarakat Desa”.
Dalam sambutannya, Waseskab yang mewakili Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menyampaikan bahwa FGD ini merupakan rangkaian kegiatan dari program kerja Sekretariat Kabinet yang telah berjalan. Waseskab mengatakan pembangunan Indonesia sesuai arahan presiden dalam Nawacita adalah pembangunan desa yang tidak hanya sekadar charity. Menurutnya, desa tidak sekadar wilayah karena sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di desa, sehingga pembangunan dan perekonomian juga berjalan di sana.
“Pertanyaan yang sangat penting adalah seberapa besar peran desa dalam membangun negara ini, ” kata Waseskab Bistok Simbolon saat membuka FGD di Auditorium Gedung III Kemensetneg, Rabu (20/4) pagi.
Waseskab mengatakan pembangunan di daerah terutama desa harus merata, terutama infrastruktur karena sarana penghubung antar wilayah itu sangat diperlukan dalam membangun ekonomi daerah yang tentu akan berdampak pada perekonomian pusat.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2013, menyebutkan bahwa jumlah usaha mikro dengan omset per tahun sampai dengan Rp300 juta dan aset senilai Rp50 juta mencapai 57.189.393 unit. Sementara jumlah usaha kecil dengan omset per tahun Rp300 juta-Rp2,5 miliar dan aset senilai Rp50 juta-Rp500 juta mencapai 654.222 unit.
“Pembangunan desa dipandang sebagai ujung tombak pembangunan bangsa,” ungkapnya.
Berdasarkan data BPS, Waseskab menyampaikan bahwa gini ratio Indonesia pada bulan Maret mengalami perbaikan, dari angka 0,41 persen menjadi 0,40 persen. Dengan data tersebut, pemerintah terus membangun program-program kebijakan yang mendukung pembangunan desa, salah satunya dengan bantuan insentif.
“Masyarakat desa harus bisa menggerakkan dirinya sendiri, pemerintah saat ini arahnya ke sana,” kata Waseskab.
Waseskab mencontohkan, salah satu insentif yang diberikan adalah dana desa dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia mengatakan, KUR merupakan program yang sudah ada dari pemerintah sebelumnya, tapi bunganya sebesar 20%. Untuk mendukung ekonomi desa, bunga KUR di tahun 2016 menjadi 9% dan pada tahun 2017, akan diturunkan menjadi 7%.
Sementara itu, Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, M. Amperawan menyampaikan bahwa prioritas pembangunan pemerintah saat ini adalah pembangunan yang dimulai dari desa. “Agar target Kabinet Kerja 2014-2019 dapat diselesaikan, diperlukan percepatan untuk kemandirian perekonomian desa melalui konektivitas antara BUM Desa dengan BUMN dan BUMD,” tambah Amperawan.
Undang-undang mengamanatkan, menurut Amperawan, bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten) berkewajiban mendampingi desa. BUMN sebagai bagian dari pemerintah maupun BUMD sebagai bagian dari Pemda juga memiliki kewajiban mendampingi desa untuk pengembangan ekonomi di bidang usaha mikro dan usaha kecil pada BUM Desa melalui Penyaluran Dana Kemitraan dengan Usaha Kecil (Dana Kemitraan) dan penyaluran Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
“Data Sistem Informasi Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Kementerian Dalam Negeri bahwa BUM Desa baru dibentuk di 5.754 desa dari 74.754 di seluruh wilayah Indonesia atau baru mencapai 7,69 persen,” pungkas Amperawan.
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, turut hadir mengisi acara FGD, pakar ekonomi Dr. Riant Nugroho pakar kebijakan pubik dari Universitas Indonesia (UI). Dari pemerintah daerah hadir Bupati Kampar, Bupati Tangerang mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( APDSI ). Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dirjen PPMD Kemendesa, Deputi Bidang Kelembagaan KUKM, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Kepala Biro Perencanaan Setjen Kementan, serta pejabat di Setkab. (FID/EN)
