Sekretariat Kabinet Gelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet
Deputi Seskab Bidang DKK Dr. Yuli Harsono memberikan sambutan pada Rakor Penyelenggaraan Sidang Kabinet, di Bogor, Jabar, Jumat (11/9).
Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK) Sekretariat Kabinet (Setkab) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Sidang Kabinet, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9). Ini adalah rapat koordinasi pertama yang diselenggarakan dengan mengundang para pejabat terkait, yang selama ini menjadi mitra Kedeputian Bidang DKK Setkab.
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Dukungan Kerja Kabinet Dr. Yuli Harsono mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan memperkuat sinergi antara Setkab dengan K/L dan daerah, dalam rangka penyelenggaraan sidang kabinet. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan sidang kabinet dan hasil-hasil sidang kabinet.
“Forum koordinasi ini seperti kopi darat, kita ketemu dengan Bapak/ Ibu untuk membicarakan penyelenggaraan sidang kabinet,” kata Yuli Harsono dalam sambutan pembukaan rapat koordinasi itu.
Deputi Seskab Bidang Dukungan Kerja Kabinet itu menjelaskan, pengertian sidang kabinet atau rapat terbatas antara lain diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).
“Jika kebijakan yang akan diputuskan berskala nasional atau kebijakan tersebut berdampak luas kepada masyarakat maka dibahas dalam sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas, kata Yuli Harsono.
Menurut Yuli Harsono, selama tahun 2015, Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet telah menyelenggarakan 107 Rapat Terbatas, 15 Sidang Kabinet Paripurna, dan 9 Pertemuan.
Pada kesempatan ini, akademisi Dr. Riant Nugroho memberikan penyegaran dan pencerahan dari sisi teori atau tinjuan akademis mengenai manajemen sidang kabinet. Sedangkan narasumber dari Lembaga Sandi Negara, Syahrul Mubarak, S.IP., M.M., memberikan pembekalan dan pemahaman mengenai keamanan pelaksanaan sidang kabinet termasuk keamanan data atau bahan-bahan kabinet.
Peserta rapat koordinasi penyelenggaraan sidang kabinet adalah para pejabat terkait dari Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah dari seluruh Indonesia.
(SLN/DID/AGG/ES)
