Selain Duta Perdamaian, Presiden Jokowi Minta Semua Duta Besar Jadi Duta Investasi

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 9 Januari 2020
Kategori: Berita
Dibaca: 149 Kali

Presiden Jokowi berfoto bersama para peserta Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI, di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Kamis (9/1) pagi. (Foto: Agung/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sesuai amanat konstitusi semua duta besar Indonesia adalah duta perdamaian. Tapi karena pemerintah fokus pada diplomasi ekonomi, Presiden ingin 70-80% fokusnya di situ karena ini yang sekarang diperlukan Negara, maka penting sekali para duta besar juga menjadi Duta Investasi.

“Sebagai Duta investasi tetapi juga harus tahu investasi di bidang apa yang kita perlukan atau menjadi prioritas,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Kerja (Raker) Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1) pagi.

Sebagai Duta Investasi, lanjut Presiden, pada duta besar harus tahu yang namanya petrochemical itu 85% masih impor, sehingga ingin mendatangkan investasi cari produk-produk yang berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, Petrokimia berkaitan dengan metanol misalnya.

Atau juga yang kedua, lanjut Presiden, yang berkaitan dengan energi karena kita ini masih impor banyak minyak dan gas. Hubungannya ke mana, lanjut Presiden, bagaimana agar impor energi ini bisa turun.

Terus investornya siapa? Menurut Presiden, investornya bisa saja, misalnya yang berkaitan dengan batu bara datangkan investor yang memiliki teknologi yang berkaitan batubara. Karena batu bara itu bisa diubah menjadi DME (Demethyl Ether) elpiji.

“Kita ini impor, elpiji kita ini impor semuanya sehingga investasi yang berkaitan dengan DME elpiji ini penting sekali, supaya kita tidak impor gas elpiji lagi. Karena material kita batu bara ini banyak sekali,” ungkap Presiden seraya menambahkan, negara-negara yang jago-jago yang berkaitan dengan ini siapa, ini yang dicari.

Investasi yang berkaitan dengan minyak lagi misalnya, dengan mengubah minyak kelapa kopra kita menjadi avtur. “Cari investornya, raw material-nya ada, materialnya ada, dan barang ini memang bisa diubah menjadi avtur. Karena avtur kita juga impor, banyak sekali,” tutur Presiden.

Karena itu, Presiden Jokowi berharap para duta besar yang menjadi duta investasi itu mengincar, yang ditembak mana itu ngerti. Ia meyakinkan, kalau kita bisa memproduksi yang namanya B50, posisi tawar Indonesia terhadap semua negara akan bisa naik. Kepala Negara menyampaikan bahwa jika Uni Eropa mau banned sawit Indonesia ya, tenang-tenang saja, dipakai sendiri saja. Ia menambahkan untuk apa harus diekspor ke sana?

“Strategi ini yang sedang kita bangun, strategi bisnis Negara, baru kita proses rancang implementasinya agar betul-betul tidak ada ketergantungan dengan negara-negara lain,” kata Presiden.

Menurut Presiden, kalau nanti bisa sampai kita ke B50 dan kita bisa produksi dengan baik, harga sawit ini sekarang sudah naik, meloncatnya sangat besar sekali. Tapi kalau bisa masuk ke B50, menurut Presiden, betul-betul bisa mengendalikan, bukan pasar yang mengendalikan. Bargaining Indonesia, lanjut Presiden, akan semakin kuat kalau bisa menggunakan itu juga di dalam negeri dalam jumlah yang besar, sekaligus ekspor minyak menjadi anjlok turun.

Semua itu, lanjut Presiden, goal-nya adalah ke current account, defisit menjadi plus, tidak negatif. Kalau neraca transaksi berjalan sudah positif baik, menurut Presiden, saat itulah betul-betul baru merdeka, dengan siapapun berani karena tidak ada ketergantungan apapun mengenai sisi keuangan, sisi ekonomi.

“Itulah target kita dalam 3-4 tahun ke depan, arahnya ke sana,” tegas Presiden seraya menambahkan, bantuan dari para Duta Besar mengenai ini, mengenai urusan investasi, sebagai ‘duta investasi’ sangat penting sekali.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam laporannya mengatakan, Raker Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri diikuti oleh 131 kepala perwakilan dan para pejabat eselon I Kementerian Luar Negeri RI. Raker akan berlangsung hingga 11 Januari mendatang.

Tampak hadir dalam pembukaan Raker itu antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Retno Marsudi, dan Mensesneg Pratikno. (TGH/AGG/ES)

Berita Terbaru