Sempat Di-delay 6 Bulan, Yudi Latief Tepis Kekhawatiran UKP PIP Akan Jadi Alat Politik

Kepala UKP PIP Yudi Latief didampingi para deputinya dan Deputi Bidang Administrasi Setkab Faried Utomo menyampaikan keterangan pers, di Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (5/7) siang. (Foto: JAY/Humas)

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menepis kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa lembaga yang dipimpinnya kelak akan menjadi alat politik, dengan membuat peta seolah-olah yang tidak Pancasilais adalah pihak yang harus dihadapi, dan menutup ruang diskusi terkait ideologi bangsa.

Kepada wartawan yang menghadiri konferensi pers di ruang rapat lantai II Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (5/7) siang, Yudi Latief mengingatkan, bahwa eling lan waspodo itu, mindfulness itu penting, karena yang membuat orang traumatik dengan Pancasila itu adalah pengalaman masa lalu, di mana Pancasila mengalami proses politisasi.

“Oleh karena itu, saya kira sejak awal, kita perlu kesadaran betul bahwa resikonya besar sekali kalau Pancasila jadi alat politik,” tegas Yudi.

Kepala UKP PIP itu punya semacam apresiasi, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga punya kesepahaman akan itu. Karena dirinya tahu historynya, unit ini sudah digulirkan sejak akhir tahun lalu. Tapi semua yang terlibat punya kesepakatan, di masa-masa kampanye politik Jakarta, jangan diluncurkan unit-unit, karena kalau diluncurkan unit ini pada masa kampanye politik Jakarta, jelas sekali persepsi publik mengatakan ini alat politik.

“Dan Presiden ternyata setuju menunda, mendelay, jadi men-delay-nya sampai enam bulan, karena ternyata kampanye politik ini berkelamaan, jadi delaynya lama. Jadi sejak awal kita sangat mengapresiasi Presiden,” tutur Yudi.

Kajian Kurikulum

Sementara itu Deputi I Bidang Pengkajian dan Materi Kepala UKP PIP, Dr. Anas Saidi, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa lembaga ini terlalu pendek waktu yang akan bisa dilakukan dan terlalu luas jangkauan yang akan dilaksanakan, karena ini di seluruh Indonesia.

Karena itu, menurut Anas, ada beberapa hal yang menjadi stressing dari Kedeputian yang kemudian akan saya lakukan bersama-sama dengan staf yang lain.

Pertama, dalam dunia pendidikan kita tahu pada dasarnya masa depan ideologi Pancasila terletak pada generasi muda yang sering disebut dengan generasi cyber atau kurang lebih mereka generasi yang pasca reformasi, yang sekarang duduk di SD sampai mahasiswa, yang mereka secara kebetulan relatif tidak mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang sejarah Pancasila.

Kedua, implikasi dari proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia yang dalam istilah sosiologi sering disebut spiritualis, syariah, itu mendahului pengetahuan mereka, sehingga sistem khilafah dan sebagainya itu membuat mereka tidak begitu sempurna terhadap pengetahuan Pancasila.

Dalam rangka itu, lanjut Anas, pihaknya akan mencoba melakukan kajian-kajian tentang kurikulum, dan lain sebaginya yang berkaitan dengan masalah-masalah tentang Pancasila yang sebagian besar stressing-nya akan berbeda dibandingkan dengan kebutuhan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang terbuka sekarang ini.

Sementara Deputi II Bidang Advokasi Prof. Dr. Hariyono, M.Pd mengatakan, dirinya ingin dan akan berusaha bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menjadi arus utama pemikiran-pemikiran di masyarakat dan di lembaga-lembaga negara, sehingga hasil kajian/materi di Bidang I itu akan digunakan sebagai reference, bagaimana kehidupan di masyarakat, di pemerintahan, di BUMN itu juga kembali kepada nilai-nilai yang telah digali oleh bangsa kita, oleh para pendiri bangsa kita.

“Dalam Deputi kami, kami juga akan mencoba dan berusaha mempromosikan praktik-praktik dan perilaku Pancasilais yang ada di masyarakat. Karena kita lihat beberapa komunitas kampung Nusantara, beberapa anak-anak yang berprestasi, dll, tanpa dia menyebutkan dirinya Pancasila secara leterlek, tapi nilai-nlai yang dipraktikkan itu sudah sangat Pancasilais,” terang  Hariyono.

Ditambahkan Hariyono, pihaknya  nanti akan berusaha membangun jaringan dan memperkuat organisasi dan relawan yang ada di dalam masyarakat kita, karena kalau diikuti di beberapa media massa, sebenarnya yang melakukan, mensosialisasikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu sudah banyak. Cuma ada penyakit di dalam kehidupan kita yang negatif itu diberitakan terlalu banyak, yang positif itu kurang. (DNA/FID/JAY/ES)