Senilai Rp14 Triliun, Presiden Jokowi Saksikan Penandatanganan Kontrak Kegiatan 2016 di Kemenhub
Presiden Jokowi saat menghadiri penandatangan kontrak kegiatan tahun 2016 di Kementerian Perhubungan, Jakarta (18/1) (Foto:Humas/Oji)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di Gedung Mataram, Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, Senin (18/1) pagi. Kontrak kegiatan yang ditandatangani terdiri atas 12 paket kegiatan senilai Rp14,242 triliun.
Dua belas kegiatan strategis yang kontraknya ditandatangani itu terdiri dari 2 (dua) kegiatan di sub sektor perhubungan darat, 4 (empat) kegiatan di sub sektor perhubungan laut, 3 (tiga) kegiatan di sub sektor perhubungan udara, 2 (dua) kegiatan di sub sektor perkeretaapian, dan 1 (satu) kegiatan di perngembangan sumber daya manusia perhubungan.
Penandatanganan 12 kontrak kegiatan strategis itu dimaksudkan untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis, yaitu yang merupakan prioritas nasional, multi year contract, subsidi/keperintisan, pengerukan, kegiatan yang dihibahkan, dan pinjaman hibah luar negeri/PHLN.
Rincian 12 paket yang ditandatangani, yaitu:
1. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan segmen R.53.008 pada satker Perhubungan Darat Provinsi Sulbar di Mamuju, Sulawesi Barat dengan kontraktor PT. Buana Energy Prima;
2. Subsidi Operasional Angkutan Jalan pada Satker Perhubungan Darat Provinsi Lampung dengan kontraktor Perum DAMRI cabang Bandar Lampung;
3. Subsidi Angkatan Laut Perintis/5 Trayek Kontrak subsidi perintis/penugasan dengan rincian trayek:
a)Ambon-Geser-Manawoka/
b)Ambon-Tual-Elat-Molu-Larat-
c)Ambon-Amahai-Serua-Nila-Teon-
d)Ambon-Werimana/Bemo-Kelmuri-
e)Ambon-Bebar-Wulur-Romang-Kisar-Leti-Moa-Lakor-Luang-/P.Tamta-Lelang-/Elo-
4. Subsidi Angkutan Ternak Kupang-Bima-Tg. Perak-Tg. Emas-Cirebon di Kupang, NTT dengan kontraktor PT PELNI (Persero);
5. Subsidi Angkutan Laut dalam rangka penyelenggaraan tol laut di Surabaya Jawa Timur dan di Jakarta dengan kontraktor PT PELNI (Persero);
6. Repowering KN. Merak, Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Bitung di Bitung, Sulawesi Utara dengan kontraktor PT Putindotrasa Wisesa;
7. Konstruksi perluasan landasan pacu dari 2.060 m x 45 m menjadi 2.500 m x45 m pada Bandara Domine Eduard Osok Sorong di Sorong, Papua Barat dengan kontraktor PT kam;
8. Perluasan Gedung Terminal bandara Radin Inten Lampung, Lampung dengan kontraktor PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
9. Pekerjaan pelapisan Runway, Taxiway, dan Apron Bandara Syukran Aminuddin Amir di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah dengan kontraktor PT Pelita Shakti;
10. Pembangunan jalan KA di KM 236.000 s/d KM 237.000 sepanjang 3000 meter sp.emplasment Dumai pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara di Sumatera Utara dengan kontraktor PT Tiga Mandiri Jaya;
11. Perawatan dan pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara di Sumatera-Jawa dengan kontraktor PT KAI (Persero); dan
12. Pembangunan Gedung kelas Charlie Kampus Baru ATKP di Makassar dengan kontraktor PT Boriandy Putra.
Hemat Rp3 Triliun
Dalam laporannya Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan melaporkan, bahwa penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan di tahun 2015 mencapai 76%. Menhub mengatakan, penyerapan tidak bisa dilakukan lebih banyak namun dirinya mengklaim mampu melakukan penghematan anggaran dari DIPA sebanyak Rp3 triliun.
Dalam laporannya juga, Menhub mengatakan bahwa pengelolaan kapal Perintis akan dikelola oleh PT PELNI untuk seluruh Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik dan standar di seluruh indonesia.
Jadi ini seperti yang kami laporkan kita ingin melayani masyarakat dengan lebih baik dan bisa memberikan subsidi yang lebih baik sesuai arahan Bapak, bahwa masyarakat dengan kelas apapun juga harus bisa dilayani dengan baik, kata Menjub.
Menhub juga menyampaikan fokus dan kebijakan di Kemenhub tahun 2016, yaitu peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan regulasi dukungan manajemen.
Saat menyaksikan penandatanganan kontrak di Kemenhub itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Bidang Polhukam Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. (FID/ES)
