Seperti Bangun Daerah Baru, Mendagri: Pembangunan Daerah Perbatasan Jangan Asal-Asalan

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 19 September 2018
Kategori: Nusantara
Dibaca: 2.903 Kali
Presiden Jokowi menandatangani prasasti pembangunan Patung Soekarno, di Kec. Motaain, Kab. Atambua, NTT, Selasa (18/9) siang. (Foto: Puspen Kemendagri)

Presiden Jokowi menandatangani prasasti pembangunan Patung Soekarno, di Kec. Motaain, Kab. Atambua, NTT, Selasa (18/9) siang. (Foto: Puspen Kemendagri)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sekaligus Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan bahwa pembangunan perbatasan itu sama halnya membangun sebuah daerah mulai dari 0, jadi tidak boleh asal-asalan.

“Membangun daerah perbatasan tidak boleh asal asalan. Ibarat memangun daerah mulai dari 0, harus ada sinergitas dari berbagai instansi dan didukung oleh masyarakat agar hasilnya dapat benar benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Mendagri saat berkunjung ke Kota Atambua, Nusa Tenggara Timu (NTT), Selasa (18/9) siang.

Menurut Mendagri, pembangunan daerah perbatasan harus melibatkan berbagai pihak antara lain TNI, Polri, dan Kementerian/Lembaga terkait dan berbagai instansi lainnya. Hal ini bertujuan agar pembangunan efektif dan dapat bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat.

“Jangan ada lagi pembangunan yang salah perencanaanya. Harus diingat kalau membangun Puskesmas harus ada dokternya sekaligus rawat inapnya, membangun sekolah harus ada bangkunya sekaligus tasnya jangan lupa membangun pasar agar masyarakat dekat mencari kebutuhan pokok. Pengambilan kebijakan yang salah terutama dalam perencanaan kegiatan jangan sampai terjadi di perbatasan,” tegas Tjahjo.

Untuk itu, Mendagri Tjahjo Kumono mengingatkan perlunya dibangun sinergitas yang baik antara berbagai Kementerian dan Pemerintah Daerah. Semua harus dilibatkan karena pembangunan perbatasan tidak boleh asal asalan.

Ia menekankan, bahwa perbatasan merupakan lokasi terluar Negara Indonesia, harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Apalagi hingga saat ini masih banyak ditemukan masyarakat perbatasan yang menyeberang ke negara tetangga untuk bersekolah dan kadang membeli kebutuhan pokok yang tidak tersedia di perbatasan.

“Program ini harus di dukung oleh masyarakat, jangan takut datang ke perbatasan karena pemerintah menjamin setiap warga negara terlayani sampai titik terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Mendagri. (Puspen Kemendagri/ES)

Nusantara Terbaru