Seperti Bung Karno Tahun 1962, Jokowi Pimpin Langsung Penyelenggaraan Asian Games 2018
Menpora Imam Nahrawi didampingi Sekjen KOI memaparka hasil rapat terbatas persiapan penyelenggaraa Asian Games 2018, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/3) malam
Pemerintah menyambut antusias penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pesta Olahraga Negara-Negara Asia atau Asian Games 2018.
Bapak Presiden sangat concern dan bahkan ini akan dijadikan momentum untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kebangsaan kita, kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi kepada wartawan seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) malam.
Menurut Menpora, karena pada tahun 1962 saat Indonesia menjadi tuan rumah dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno (Bung Karno, maka dalam penyelenggaraan Asian Games ke-18 Tahu 2018 nanti, akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi yang akan bertindak selaku Ketua Pengarah.
Libatkan Stakeholder
Menpora Imam Nahrawi menjelaskan, Presiden Jokowi sangar concern agar penyelenggaraan Asian Games 2018 nanti melibatkan stakeholder olahraga, terutama olahragawan yang pernah membawa harum nama negeri , baik ketika di Olimpiade, Asian Games maupun Sea Games dan bahkan para pelaku olahraga.
Karenanya, nanti dalam kepanitiaan pengarah, Presiden akan melibatkan banyak olahragawan yang berprestasi seperti halnya tadi disebut Rudi Hartono, Taufik Hidayat, ada juga Susi Susanti, Alan, Darius, Richard Sambera dan beberapa nama lain, jelas Imam seraya menyebutkan, karena itu draft Keputusan Presiden (Keppres) mengenai panitia Asian Games 2018 diperbaiki lagi. Diharapkan, besok sore draft Keppres kepanitiaan Asian Games 2018 itu sudah bisa difinalkan.
Terkait dengan masalah batas waktu kontrak, menurut Menpora, mestinya tanggal 20 Maret (besok) harus sudah selesai. Tetapi karena ada concern yang lebih besar dari Presiden terkait keterlibatan stakeholder olahraga yang lain, maka pihaknya akan minta kesempatan untuk beberapa hari dibahas kembali setelah Presiden dari lawatan ke luar negeri, akhir Maret ini. (Humas Setkab/ES)
