Serahkan DIPA 2017, Seskab Minta Para Pejabat Lebih Proaktif Selesaikan Masalah

Seskab Pramono Anung menyerahkan DIPA 2017 kepada Staf Khusus Presiden Johan Budi SP, di ruang rapat lantai II Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (13/1) siang. (Foto: Humas/Agung)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2017, di Ruang Rapat Seskab, lantai II Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (13/1) siang.

Dalam sambutannya, Seskab menegaskan, membagikan DIPA bukan berarti kegembiraan, melainkan sebuah tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan. Harapannya, Sekretariat Kabinet bisa memanfaatkan DIPA dengan lebih produktif, efektif, dan yang paling penting bisa memberikan support yang lebih baik kepada Presiden dan Wapres dalam mengambil kebijakan.

Terkait dengan DIPA itu, Seskab menginginkan bahwa selama satu tahun ke depan, manajemen kabinet ini lebih berorientasi kepada penyelesaian masalah. Karena itu, kepada para pejabat eselon I Sekretariat Kabinet (Setkab), Seskab berpesan agar ketika bertemu dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya pada saat rapat, orientasinya adalah bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada.

“Karena ternyata, ketika mengevaluasi dalam satu tahun ke belakang, seringkali K/L bukan menyelesaikan persoalan, tapi malah menambah persoalan. Banyak yang seharusnya lebih mudah untuk diselesaikan, tetapi menjadi terlalu rumit, karena menteri atau eselon I-nya tidak memahami substansi secara lebih detil,” tutur Seskab.

Untuk itu, Seskab berharap para pejabat di Setkab sebagai perwakilan dari kantor Presiden, agar lebih proaktif untuk menyelesaikan masalah. “Kalau mau lihat persoalan sebenarnya seperti apa, tolong dibaca risalah rapat. Itulah yang menjadi pegangan kita semua, apa saja yang menjadi arahan Presiden. Jangan apa yang sudah menjadi arahan dan putusan Presiden itu berbeda dengan apa yang kita lakukan,” tegasnya.

Seskab Pramono Anung juga meminta agar ke depan kita akan memulai tradisi baru untuk membuka ratas per-provinsi. Ia menilai, selama ini penyelesaian persoalan itu selalu dalam kacamata pusat, padahal seringkali persoalan di daerah ternyata berbeda.

“Kita akan mulai jabarkan per-provinsi, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan di provinsi masing-masing. Saya yakin ini akan bisa lebih memotret persoalan di daerah, sekaligus sejalan dengan pemikiran Presiden: membangun dari pinggiran,” tutur Seskab.

Ia menunjuk contoh Pelabuhan Sigintung di Kalimantan Tengah. Pelabuhan tersebut sudah jadi, tetapi jalannya tidak dibuat. Sehingga pabrik ataupun industri dan sebagainya tidak bisa memanfaatkan pelabuhan tersebut, padahal pelabuhan itu adalah pelabuhan satu-satunya di Kalimantan Tengah yang langsung berhubungan dengan laut.

“Saya cek, apa persoalannya, berapa yang dibutuhkan. Ternyata yang dibangun adalah sarana lain yang nilainya lebih besar daripada akses jalan dengan alasan menghabiskan anggaran. Yang seperti itu harus diubah,” pesan Pramono.

Dalam kesempatan itu, Seskab juga mengingatkan, bahwa sebagai bagian dari kantor kepresidenan, diperlukan kecepatan, ketepatan, dan inisiatif untuk menyelesaikan persoalan, karena Presiden dan Wapres adalah orang yang selalu berorientasi pada hasil.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Seskab Ratih Nurdiati, Staf Khusus Presiden Diaz Hendroprijono, Johan Budi SP, dan Lenis Kagoya, Deputi Bidang Administrasi Farid Utomo, Deputi Bidang Polhukam Fadlansyah Lubis, Deputi Bidang Perekonomian Agustina Murbaningsih, Deputi Bidang Kemaritiman Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang PMK Surat Indijarso, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Yuli Harsono, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Thanon Aria Dewangga, Staf Ahli Bidang Perkonomian dan Kesejahteraan M. Amperawan, dan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Raso. (DND/ES)