Serahkan DIPA dan TKD 2024, Presiden Tekankan Anggaran Harus Tepat Sasaran
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dengan disiplin dan tepat sasaran. Apalagi, Presiden menyebut bahwa saat ini situasi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim yang makin terlihat, serta potensi krisis dan resesi yang makin menguat.
“Saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Presiden juga meminta jajarannya agar melakukan realisasi anggaran sesegera mungkin. Presiden menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74 persen, sedangkan pemerintah daerah sebesar 64 persen.
“Sejak awal 9 tahun yang lalu saya ingin mengubah ini, tapi ternyata saya cek lagi masih memang mengubah cara kerja, mengubah mindset enggak mudah. Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin,” tegasnya.
Presiden Jokowi juga menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi melalui automatic adjustment. Presiden pun mengingatkan bahwa anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga orientasinya harus fokus pada hasil.
“Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat,” ujarnya.
Selanjutnya, Presiden menekankan pentingnya penguatan sinergi dan harmonisasi pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Presiden menyebut, hal tersebut penting dilakukan agar pembangunan berjalan dengan lebih selaras.
“Sudah bikin jalan tol mestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan sekali lagi sinergi dan harmoniasasi biar in line semuanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menginstuksikan jajarannya memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan. Selain itu, Presiden juga mendorong alternatif-alternatif inovasi pembiayaan agar iklim investasi tetap terjaga.
“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tetapi belum bisa, tuntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang,” tandasnya.
Usai memberikan sambutan, Presiden kemudian meletakkan tangan pada layar sentuh sebagai tanda penyerahan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024.
Turut mendampingi Presiden dalam acara itu, yaitu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Turut hadir para pemimpin lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para kepala lembaga pemerintah nonkementerian, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar. Hadir pula secara daring para gubernur seluruh Indonesia (FID/UN)