Serahkan Sertifikat di Dharmasraya, Presiden Targetkan Tahun 2023 Semua Selesai

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 7 Februari 2018
Kategori: Berita
Dibaca: 17.305 Kali
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sertifikat kepada masyarakat di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu (7/2) sore. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Jokowi saat memberikan sertifikat kepada masyarakat di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu (7/2) sore. (Foto: Humas/Jay)

1.700.000 sertifikat seharusnya diberikan kepada masyarakat Sumatra Barat, tapi sampai saat ini baru 700.000 yang bisa disertifikatkan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sertifikat kepada masyarakat di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu (7/2) sore. 

“Oleh sebab itu, Kantor BPN di Sumatra Barat masih punya utang pada rakyat 1 juta sertifikat yang harus segera diselesaikan dan tadi saya sudah perintahkan kepada Menteri tahun 2023 harus selesai semuanya,” ujar Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa seharusnya 126 juta sertifikat telah diberikan dan sudah diterima oleh masyarakat, tetapi baru 46 juta yang bisa diberikan sampai tahun 2015 yang lalu.

“Oleh sebab itu, masih ada 80 juta sertifikat di seluruh tanah air yang menjadi pekerjaan rumah, pekerjaan besar dari Kementerian BPN. Saya sudah titip perintahkan kepada Pak Menteri tahun yang lalu 5 juta sertifikat yang bisa tercapai sudah kita berikan pada masyarakat,” tambah Presiden seraya menyampaikan bahwa biasanya setahun hanya 500 ribu, tahun 2017 sebanyak 5 juta, tahun 2018 sebanyak 7 juta, dan tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.

Alasan mengapa sertifikat ini penting, menurut Presiden, karena setiap dirinya ke daerah, provinsi, kabupaten/kota, keluhan yang masuk selalu mengenai sengketa tanah.

“Di hampir semua provinsi sengketa tanah antara rakyat dengan perusahaan, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan rakyat, rakyat dengan negara, anak dengan bapak, anak dengan orang tua. Sengketa-sengketa seperti itu disebabkan karena belum pegang yang namanya tanda bukti hak atas tanah yaitu sertifikat seperti yang telah hari ini dipegang,” ujar Presiden.

Hal kedua, lanjut Presiden, setelah sertifikat diterima agar diberi plastik supaya tidak rusak karena hujan dan juga difotokopi agar jika hilang mudah mengurus kembali ke Kantor BPN. Ia juga menambahkan jika ingin menjadikan sertifikat sebagai agunan agar dihitung secara cermat dan diperuntukkan sebagai modal untuk investasi atau usaha.

“Yang terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, saya ingin titip negara kita ini negara besar, kita memiliki 17.000 pulau, salah satunya adalah Sumatra, kita juga memiliki suku yang berbeda-beda, yang beragam, ada 714 suku,” tutur Presiden seraya menyampaikan bahwa keberagaman Indonesia ini menjadi contoh bagi negara lain seperti Afghanistan.

Kepala Negara mengingatkan karena semua bersaudara jangan saling cemooh, terutama saat pemilihan kepala daerah, gubernur, maupun presiden.

“Marilah kita jaga persaudaraan kita saudara sebangsa dan setanah air yang memang anugerah Allah yang diberikan kepada kita berbeda-beda,” pungkas Presiden seraya menyampaikan bahwa Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang perlu dijaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga ukhuwah Islamiyyah dan wataniyah.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut Seskab Pramono Anung dan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. (AGG/EN)

Berita Terbaru