Presiden Jokowi berdialog dengan warga saat acara penyerahan SK Perhutanan Sosial di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Jumat (21/2). (Foto: Humas/Ibrahim).
Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dapat dicabut atau diminta kembali jika lahan atau tanah yang diberikan tidak produktif.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh warga yang telah menerima SK agar menjadikan tanah atau lahan yang diberikan menjadi produktif baik untuk menanam tanaman seperti singkong, aren, maupun membuat ecowisata.
“Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak/Ibu dan Saudara-saudara untuk mengelola lahan yang sudah ada, dan setelah ini kita juga akan terus akan kita bagikan SK-SK seperti ini karena memang yang saya urus yang kecil-kecil,” ujar Presiden Jokowi dalam acara penyerahan SK Perhutanan Sosial, di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Jumat (21/2).
Menurut Presiden, dirinya akan mengecek tanah atau lahan yang diberikan apakah dijadikan barang produktif secara ekonomi bagi anggota kelompok hutan adat atau dibiarkan.
“Entah itu mau dtanamani tanaman-tanaman holtikultura atau ditanami tanaman-tanaman yang pohon untuk dimanfaatkan dalam jangka panjang tetapi harus dimanfaatkan,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan telah menyerahkan ribuan SK dan sertifikat hak milik untuk rakyat agar mengurangi terjadinya sengketa tanah baik antarindividu maupun individu dengan perusahaan.
Ia menegaskan agar yang sudah menerima SK untuk segera dikerjakan lahannya dan jika ingin menanam sesuatu lebih direncanakan serta dikalkulasi pendapatan yang akan diperoleh.
“Bapak/Ibu sekalian saya kira lebih pintar lebih tahu daripada saya. Betul direncanakan, butuh uang berapa. Uangnya dicari dari mana, seperti tadi disampaikan. Semuanya dihitung. Tapi hati-hati barang ini adalah barang yang memiliki nilai, SK itu. Jadi jangan sampai tidak produktif,” tambah Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menitipkan agar selain lahan betul-betul dikelola secara produktif juga bisa ramah lingkungan.
“Jangan sampai tidak ramah lingkungan. Karena ada yang di Jawa, sudah diberi hanya ditanami sayur semuanya, akhirnya apa? Longsor,” kata Presiden seraya mengingatkan agar SK yang diperoleh tidak pindah ke tangan orang lain.
Kepala Negara juga meminta kelompok-kelompok usaha yang ada diberikan pendampingan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga nanti betul-betul semuanya produktif.
Mengenai urusan permodalan, Presiden sampaikan bisa ke Bank yang menawarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bunganya hanya 6% per tahun.
Di akhir sambutan, Presiden juga mengingatkan agar hati-hati jika berhadapan dengan situasi yang tidak pasti seperti kelapa sawit maupun karet.
“Ini karena harganya harga internasional. Pemerintah tidak bisa intervensi kesana. Paling kalau sawit kemarin kita ketemu jurusnya. Kita pakai untuk industri dan kendaraan, yaitu dengan membuat Biodiesel-30,” ujarnya.
Hal-hal seperti itu, menurut Presiden, semuanya harus dihitung sehingga jangan tergesa-gesa untuk menanam yang pertama harus dilakukan bertanya terlebih dahulu.
“Saya enggak menakut-nakuti tapi tolong dihitung. Perkirakan pas panen itu harganya pas tinggi. Bapak/Ibu kan semuanya tiap hari ada di lapangan, lebih tahu daripada saya. Pasti lebih tahu daripada saya,” pungkas Presiden.
Turut hadir dalam agenda tersebut Menteri LKH Siti Nurbaya Bakar, KSP Moeldoko, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Riau Syamsuar, dan Bupati Siak Alfredi. (RSF/EN)
