Seskab dan Yudi Latief Bertemu Bahas Organisasi dan Kantor UKP PIP

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 9 Juni 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 24.340 Kali
Seskab, Pramono Anung, menjelaskan kepada wartawan usai bertemu dengan Kepala UKP-PIP Yudi Latief, di ruang kerja Seskab, Jakarta, Jumat (9/6). (Foto: Humas/Agung)

Seskab, Pramono Anung, menjelaskan kepada wartawan usai bertemu dengan Kepala UKP-PIP Yudi Latief, di ruang kerja Seskab, Jakarta, Jumat (9/6). (Foto: Humas/Agung)

Kepala Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief, Jumat (9/6) siang menemui Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, di ruang kerja Seskab, Gedung III Kemensetneg, Jakarta.

Seskab Pramono Anung menjelaskan, pertemuannya dengan Yudi Latief itu dalam rangka untuk menyelesaikan dan juga mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi. Kemudian juga untuk deputi yang akan ditunjuk harapannya semuanya hal yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan sebagainya bisa diselesaikan sebelum Idul Fitri.

“Tadi kami diskusi dan meminta kepada Dr. Yudi untuk segera menyelesaikan organisasi, karena organisasi ini menjadi penting supaya kita belajar dari pengalaman yang lalu. Dalam birokrasi pemerintahan seringkali ini menjadi lamban. Pengalaman Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) yang baru hampir satu setengah tahun persoalan apa, pembiayaannya atau budgeting-nya terselesaikan. Kami tidak mau mengulangi itu,” kata Pramono.

Karena itu, lanjut Seskab, dirinya juga sudah bicara dengan Menteri Keuangan agar begitu dilantik, UKP PIP ini bisa operasional, karena tidak ada waktu lagi, persoalannya sudah di depan mata kita semuanya.

Mengenai anggaran untuk operasional UKP-PIP, Seskab menjelaskan, sementara ini ada di Sekretariat Kabinet (Setkab) sebagaimana bunyi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017. Tetapi dalam jangka panjang karena ini Unit Kerja Presiden ini nanti secara langsung akan dikelola oleh Presiden. “Apakah nanti Presiden menugaskan Setneg, Setkab, ataupun secara langsung kepada UKP nanti kemudian,” ujarnya.

Saat ditanya wartawan apakah organisasi UKP-PIP sampai ke daerah, Seskab Pramono Anung mengatakan, nanti Presiden yang akan ke bawah. Sebab kalau UKP nanti yang turun ke bawah menurutnya tidak cukup. Tetapi kalau Presiden kan bisa sampai ke mana-mana.

Kalau Unit Kerja Presiden itu, jelas Seskab, nanti Presiden yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat. “Jadi ini adalah unit kerja yang attached atau melekat kepada Presiden. Dan ini adalah satu-satunya UKP yang ada dalam pemerintahan Presiden Jokowi,” ujarnya.

Terkait kantor UKP PIP, Seskab Pramono Anung mengatakan, saat ini sedang dikoordinasikan dengan Menteri Sekretaris Negara. Sementara Kepala UKP-PIP Yudi Latief mengatakan, karena semangatnya ingin melakukan hubungan yang lebih intens, mengembangkan partisipasi komunitas, ia ingin memastikan bahwa kantor itu juga bukan di tempat steril yang sulit diakses oleh publik.

“Kita harus cari tempat yang tidak terlalu jauh dari Istana Negara, karena ini Unit Kerja Presiden, tapi relatif mudah diakses oleh publik tanpa prosedur protokoler yang terlalu rumit,” kata Yudi.

Tiga Deputi

Kepala UKP PIP Yudi Latief mengemukakan, UKP PIP akan memiliki tiga deputi, yaitu Deputi Pengkajian dan Materi, Deputi Advokasi, dan Deputi Pengendalian dan Evaluasi.

Deputi Pengkajian dan Materi, jelas Yudi, terutama bikin semacam road map tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kedua penyiapan bahan-bahan ajar Pancasila untuk di sekolah-sekolah, juga menyediakan semacam modul-modul untuk berbagai sosialisasi di berbagai kelembagaan dan kementerian.

Sedangkan Deputi Advokasi, utamanya melakukan advokasi untuk melaksanakan program-program sosialisasi Pancasila di berbagai kementerian dan juga di masyarakat, dengan memproduksi berbagai ya content-content digital, dan content-content macam-macam.

Sementara Deputi Pengendalian dan Evaluasi, menurut Kepala UKP PPIP itu, utamanya melakukan pengukuran, apakah program-program pembangunan di berbagai kementerian dan lembaga itu sejalan enggak dengan Pancasila.

“Kita juga pernah membuat indeks-indeks seberapa Pancasilais kota-kota di Indonesia. Dulu kan misalnya ada indeks seberapa Islam kota-kota. Kita bikin nanti indeks seberapa Pancasila kota-kota di Indonesia itu. Jadi jangan hanya rakyat saja yang dimonitor, kinerja pemerintah juga bisa diukur,” terang Yudi. (RMI/UN/AGG/ES)

Berita Terbaru