Seskab: Presiden Tekankan 225 Proyek Strategis Jawab 3 Pertanyaan Dasar

Seskab Pramono Anung dan Menko Perekonomian Darmin Nasution berbincang sebelum menyampaikan keterangan pers, Senin (6/6), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar keberadaan 225 proyek strategis nasional harus menjawab 3 (tiga) hal mendasar.

“Yang pertama adalah tentunya dalam kondisi ekonomi dan pertumbuhan dunia yang lambat, dengan harapan proyek ini bisa menjadi pendorong untuk adanya pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional,” demikian arahan Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan oleh Seskab usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden, Senin (6/6) siang, di Kantor Presiden.

Yang kedua, lanjut Seskab, Presiden menekankan agar proyek strategis ini dapat membuka lapangan pekerjaan.

“Yang ketiga, bisa menjadi multiplier effect di berbagai aktifitas atau kegiatan dan juga kehidupan di daerah yang dimana proyek itu dijalankan,” kata Pramono Anung.

Business Plan
Lebih lanjut, terang Pramono, Presiden telah memerintahkan Menteri Bappenas Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Franky Sibarani untuk membuat business plan secara detil untuk masing-masing proyek strategis nasional.

“Tidak semua proyek itu akan didanai oleh APBN. Apabila ada swasta yang berminat karena business plan-nya sudah ada, salah satunya sebagai contoh yang paling konkrit Patimban misalnya, itu bisa segera dikerjasamakan,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung .

Sudah Berjalan
Ditambahkan Menko Perekonomian Darmin Nasution, sebanyak 86 proyek dari 225 Proyek Strategis Nasional yang menjadi prioritas pemerintah sudah mulai pada tahap pelaksanaan.

“86 proyek dari 225 itu sudah mulai pada tahap pelaksanaan. Sedangkan sisanya 139 belum, masih perencanaan,” ujar Darmin dalam keterangannya kepada wartawan.

Darmin Nasution menambahkan, proyek strategis itu adalah proyek-proyek penting dan proyek-proyek besar yang disusun bersama-sama kementerian/lembaga (K/L), dan kemudian dirapatkan di Kantor Menko Perekonomian.

Berdasarkan kriteria yang sudah disepakati bersama, lanjut Darmin, kemudian disaring mana yang termasuk proyek strategis nasional, mana yang tidak. Bahkan nanti dari proyek strategis nasional itu, mana yang prioritas betul-betul itu juga ada lagi saringannya.

Adapun kriteria proyek strategis ini, lanjut Darmin yang pertama ada kesesuaian dengan RJPMN. Selanjutnya, berposisi penting dalam perekonomian wilayah atau nasional.

“Kemudian, ada studi kelayakannya, jangan kemudian yang membuat studinya juga swasta semua,” kata Darmin seraya mengutip Seskab agar jangan sampai semua yang dari awal yang siapkan adalah swasta, yang mengerjakan juga swasta. “Ya itu tidak patutlah dilaksanakan oleh negara,” sambungnya.

Berdasarkan studi kelayakan itu, lanjut Menko Perekonomian, negara menyiapkannya,  dan kemudian  groundbreaking-nya dilakukan paling lambat dalam periode pemerintahan ini atau 2018.

“Aneh kalau dibuat proyek yang groundbreaking-nya masih 6 tahun dari sekarang,” ujar Damin.

Untuk menjalankan fungsi dan memonitor proyek-proyek tersebut, lanjut Darmin, ada 2 (dua) peraturan yaitu Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan kemudian Inpres Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan dua peraturan itu dan setelah dilaksanakan, menurut Darmin, ada pengajuan 300-an proyek.

“Dari 300-an itu dicoba diseleksi, akhirnya disetujui untuk sementara, artinya bisa berkurang bisa bertambah setelah itu, menjadi 225 proyek,” jelas Darmin.

Menurut sektornya, dijelaskan Darmin secara lebih rinci, 52 proyek dari proyek strategis nasional ini terkait rel kereta api, 19 proyek terkait kereta apinya sendiri, 17 proyek bandar udara; dan 13 proyek pelabuhan.

“Kemudian 10 (proyek) air bersih, 25 (proyek) kawasan, 60 (proyek) bendungan, dan seterusnya-seterusnya,” terang Menko Perekonomian.

Menurut daerahnya, ujar Darmin, ke-225 proyek strategis ditambah satu program kelistrikan itu ada Sumatera sebanyak 46 proyek, Jawa 89, Kalimantan 24, Bali dan Nusa Tenggara 16, Sulawesi  28, Maluku dan Papua ada 13, kemudian tersebar di beberapa provinsi ada 10. (FID/ES)