Sesuai Arahan Presiden, Mensos: Penyaluran Bansos Harus Cepat, Tepat, dan Akuntabel

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 19 Mei 2020
Kategori: Berita
Dibaca: 357 Kali

Mensos saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, Selasa (19/5). (Foto: Humas/Oji).

Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara menyampaikan bahwa pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) harus cepat, tepat dan akuntabel.

“Jadi memang tiga syarat ini yang kami harus lakukan. Walaupun tidak mudah terutama sisi akuntabel yang tetap kita harus perhatikan dan dilaksanakan karena ini adalah uang negara yang tentunya kita harus pertanggungjawabkan,” ujar Mensos saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, Selasa (19/5).

Menurut Mensos, penyaluran Bansos Tunai ini sudah semuanya akan melewati PT Pos, sedangkan yang melalui rekening Himbara sudah selesai sekitar 750.000 Kepala Keluarga (KK) seluruhnya melalui rekening Bank Himbara.

“Sekarang tinggal sisanya yang melalui PT Pos. Kita sudah sepakat dengan PT Pos juga dengan Pak Menko PMK untuk target penyaluran sampai dengan hari Sabtu, satu hari sebelum lebaran, kita sudah me-lock target yang akan kita salurkan adalah sekitar 8,366 juta KK,” imbuh Mensos.

Artinya kalau dihitung dari mulai hari ini sampai nanti Sabtu, Mensos sampaikan bahwa PT Pos harus bisa menyalurkan rata-rata sekitar 800.000 KK per hari.

“Karena sampai dengan kemarin sebagai laporan, sebagai informasi buat teman-teman, sudah sebesar 3,731 juta KK, 3,731 juta KK yang sudah menerima Bansos Tunai tahap pertama sebesar Rp600.000,” ungkap Mensos.

Jadi, menurut Mensos, kurang lebih kalau 3,731 juta KK dibandingkan dengan 8,366 juta KK, itu sekitar 44,5 persen sudah tersalurkan dananya (dan) diterima oleh penerima manfaat.

“Sisanya berarti sekitar 8,3 kurang (-) 3,7 (sama dengan) kurang lebih 4,6 juta KK. Maka yang akan kita kebut penyalurannya minggu ini sampai dengan Sabtu,” imbuhnya.

PT Pos, menurut Mensos, sudah menyanggupi dengan berbagai upaya yang ingin saya sampaikan, antara lain:

Pertama, membuka tambahan loket pembayaran di dalam Kantor Pos.

“Jadi misalnya yang sebelumnya cuma ada dua loket, sekarang kalau Kantor Pos itu bisa membuka 3-4 loket, saya sudah perintahkan Kantor Pos agar digunakan semua menjadi loket pembayaran tambahan,” jelas Mensos.

Kedua, menaikkan jam operasional Kantor Pos sampai jam 10 malam.

“Ya, tolong teman-teman media juga kalau bisa ikut mengawasi bahwa setiap Kantor Pos saya minta agar buka sampai jam 10 malam untuk melakukan pembayaran,” terang Mensos.

Mensos menyampaikan bahwa di luar Kantor Pos agar PT Pos juga melakukan pembayaran di kantor kelurahan dan di balai desa, jadi tidak hanya terpaku di Kantor Pos tetapi juga menggunakan kantor kelurahan dan balai desa.

“Artinya mereka membuat kursi-kursi, dengan tenda mungkin kalau harus sampai keluar, dengan semua mengikuti protokol kesehatan Covid-19 untuk melakukan penyaluran,” kata Mensos.

Di luar kantor balai desa maupun kantor kelurahan, Juliari sampaikan bahwa Kemensos juga meminta agar Kantor Pos membuat outlet-outlet baru, khususnya untuk komunitas-komunitas tertentu yang memang memerlukan penyaluran BST atau Bansos Tunai.

“Jadi tidak hanya di Kantor Pos (tetapi juga) termasuk ke kantor desa, balai desa, kantor kelurahan, dan juga outlet-outlet baru yang bentuknya kurang lebih seperti tenda dengan ada meja-meja, kursi-kursi lengkap dengan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Di luar itu, Mensos sampaikan ada beberapa daerah yang belum siap untuk memberikan datanya atau masih mencari-cari datanya.

“Kami sudah putuskan untuk mengalihkan atau me-lock data yang mereka bisa dan sisanya nanti di tahap kedua sehingga tidak terjadi tergantung atau gantung data di daerah tersebut,” jelasnya.

Jadi, menurut Mensos, untuk minggu ini diharapkan bisa sampai Sabtu bisa tercapai sampai dengan 8,3 juta KK totalnya dan dengan upaya-upaya tersebut bisa mencapai target penyaluran sekitar 800.000 KK.

“Mengenai anggarannya atau dananya. Per hari ini dananya seluruhnya akan kami geser ke PT Pos, jadi tidak ada masalah mengenai dana. Dan seluruh data 8,366 juta ini sudah ada di PT Pos dari kami ke PT Pos. Jadi tidak ada lagi yang masalah data turun-naik turun-naik untuk yang 8,366 juta KK ini di luar yang ini nanti akan menyusul kemudian,” pungkas Mensos. (FID/EN)

Berita Terbaru