Setahun Eksekusi 14 Napi Narkoba, Presiden Jokowi : Tidak Ada Kata Tidak Berani

Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP saat acara Rakernas PDIP di Hall D-2 JI Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1) siang (Foto:Biro Pers, Media, dan Informasi/Setpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak tudingan sejumlah kalangan yang menyebut dirinya bukanlah sosok yang berani dan tegas. Presiden menunjuk fakta eksekusi terhadap 14 terpidana narkoba dan penenggelaman 107 kapal pencuri ikan sebagai bukti dirinya tidak seperti yang disebutkan itu.

“Kalau tidak berani dan tidak tegas, bagaimana bisa menenggelamkan 107 kapal pencuri ikan? Kalau tidak berani dan tidak tegas, bagaimana untuk urusan narkoba, dalam setahun sudah dihukum mati 14 orang? Kalau tidak berani dan tidak tegas, buktinya Petral tahun lalu sudah dibekukan,” kata Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Periode Tahun 2015-2020 di Hall D-2 JI Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1) siang.

Fakta-fakta itu, tegas Presiden, merupakan bukti keberanian dan ketegasan dirinya, karena tidaklah mungkin para menteri berani melakukan tindakan berani dan tegas bila tidak diperintahkan oleh Presiden.

“Kita ingin berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Kalau itu saya anggap benar dan memang benar, tidak ada kata tidak berani, pasti akan saya lakukan,” ucap Presden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya negara ini memiliki haluan yang akan menjadi petunjuk akan dibawa kemana bangsa ini berlabuh. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa Pembangunan Nasional Semesta Berencana menjadi pekerjaan rumah kita dalam mengarungi pembangunan ke depan agar arahnya menjadi jelas.

Pemerintah sendiri , lanjut Presiden Jokowi, saat ini tengah serius melakukan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. “Apa yang akan kita kerjakan 5, 10, 25, dan 50 tahun mendatang dan mimpi kita 100 tahun yang akan datang harus mulai dirancang, sehingga semuanya memiliki panduan,” ucap Presiden Jokowi.

Terkait dengan mulai berlakunya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Presiden Jokowi menekankan bahwa saat ini pemerintah serius bekerja keras dalam memperbaiki dan membenahi hal-hal yang dirasa masih kurang.

“Kita masuk era kompetisi, era persaingan yang tidak lagi bisa kita tolak, sebab itu tidak ada kata lain, harus kerja keras perbaiki dan benahi apa yang masih kurang,” ujar Presiden.

Menurut Presiden,tidak perlu gentar menghadapi era persaingan ini, karena banyak pimpinan negara, termasuk negara-negara dari kawasan ASEAN yang merasa takut pasar dalam negeri mereka dibanjiri produk dan tenaga kerja dari Indonesia karena sudah tidak bisa mereka bendung lagi. “Wong mereka juga takut. Jadi kita harus yakin mampu bersaing dengan mereka,” lanjut Presiden.

Infrastruktur Tekan Ketimpangan 

Presiden Jokowi juga menekankan komitmen pemerintah kepada pembangunan infrastruktur yang Indonesia-sentris, tidak lagi Jawa-sentris, membangun dari pinggiran dan desa. Ia menyebutkan, alokasi anggaran infrastruktur pada APBN 2016 mencapai Rp314 triliun untuk bisa menghadirkan pemerataan pembangunan, khususnya di daerah-daerah terpencil dan perbatasan.

Menurut Presiden Jokowi, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah ketimpangan wilayah, perbedaan harga barang-barang kebutuhan yang menyolok. Presiden memberikan gambaran harga bensin premium di Jakarta, kurang lebih Rp7000,- per liter, tapi di Wamena sekitar Rp60.000,- per liter.

“Di sini semen Rp60.000 per sak di sana  (Papua) Rp1.000.000 hingga Rp2,5 juta per sak di daerah Pegunungan Tengah Papua karena infrastrukturnya tidak ada. Ini ketimpangan yang harus kita kejar,” lanjut Presiden Jokowi memberi contoh.

Presiden menggambarkan minimnya kondisi infrastruktur di Papua, ketika dirinya berkunjung ke Kabupaten Nduga yang tidak memiliki jalan aspal. “Perjalanan Nduga-Wamena ditempuh 4 hari, ” ucap Presiden.

Untuk itulah Presiden memerintahkan kepada Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan TNI agar tahun ini sudah tembus jalan darat dari Nduga ke Wamena. “Kalau itu kejadian (terhubung) maka harga turun setengahnya. Simpul antar pulau dihubungkan,” ujar Presiden.

Presiden tidak hanya memberikan perhatian pada infrastruktur di daerah terpencil atau tertinggal, tapi juga kondisi jalan di perbatasan turut dibangun agar bisa lebih baik dari negara-negara tetangga. “Jalan perbatasan, ini yang kita kerjakan, kebanggaan sebagai bangsa akan menjadi berkembang,” kata Presiden.

Melalui pembangunan infrastruktur seperti bendungan waduk, dan pelabuhan, Presiden Jokowi meyakini daya saing produk-produk dari tanah air juga akan menguat. Terlebih lagi bendungan dan irigasi merupakan kunci ketahanan pangan ke depan. “Jika tidak ada bendungan, tidak ada air, bagaimana bisa kita menanam padi, jagung, kedelai?” kata Presiden.

Pelabuhan juga merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing, dimana barang-barang produksi yang akan dikirimkan jika pelabuhannya tidak siap maka harga produk kita akan mahal sehingga sulit bersaing. “Pelabuhan menjadi kunci karena 2/3 wilayah kita adalah air,” ucap Presiden.

Acara pembukaan Rakernas I PDIP itu juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan para menteri Kabinet Kerja. (TKP/ES)