Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Hilirisasi Industri Semakin Optimal
Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung dan Menperin Agus Gumiwang meninjau Pabrik Gula, di Bombana, Sultra, Kamis (22/10). (Foto: BPMI – Setpres)
Setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, berbagai kebijakan strategis telah dikeluarkan dalam upaya pengembangan sektor industri di tanah air yang lebih mandiri dan berdaya saing, salah satunya dengan terus memacu hilirisasi industri.
Dalam pidatonya seusai pelantikan pada tahun lalu, Presiden menyampaikan lima program prioritas untuk lima tahun, yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi dari sumber daya alam (SDA) menjadi industri bernilai tambah.
Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus melaksanakan sejumlah program prioritas, antara lain melaksanakan kebijakan hilirisasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta memacu sektor industri kecil menengah (IKM).
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10), menegaskan, pihaknya terus mendorong hilirisasi industri agar tetap berjalan dengan baik, karena selama ini aktivitas tersebut dinilai mampu memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional. Efek positif itu di antaranya penerimaan devisa dari ekspor dan penyerapan tenaga kerja.
“Kami bertekad mengoptimalkan terhadap peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, supaya dimanfaatkan sebanyak-banyaknya di Indonesia dan bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya. Bahkan, hilirisasi industri dinilai dapat menjaga kekuatan perekonomian nasional agar tidak mudah terombang-ambing di tengah fluktuasi harga komoditas.
“Oleh karena itu, sektor industri pengolahan di dalam negeri harus perlu dipacu pertumbuhan dan pengembangannya karena berperan penting meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam kita untuk dibuat sebagai barang setengah jadi hingga produk jadi,” paparnya.
Agus menambahkan, hilirisasi perlu ditopang dengan penggunaan teknologi baru, termasuk penerapan era industri 4.0 untuk menggenjot produktivitasnya secara lebih efisien. “Kita semua punya pandangan yang sama mengenai pentingnya inovasi. Pandangan hilirisasi harus didorong di Indonesia. Ini menjadi salah satu program utama dari pemerintah,” imbuhnya.
Kemenperin mencatat, hilirisasi industri telah berjalan di berbagai sektor, antara lain pertambangan dan perkebunan. Contohnya di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, yang sudah berhasil melakukan hilirisasi terhadap nickel ore menjadi stainless steel.
Sebagai gambaran, harga nickel ore kalau dijual hanya sekitar USD40-60, sedangkan ketika sudah menjadi stainless steel harganya bisa di atas USD2.000. Sementara itu, melalui Kawasan Industri Morowali, sudah mampu menembus nilai ekspornya sebesar USD4 miliar, baik itu pengapalan produk hot rolled coil maupun cold rolled coil ke Amerika Serikat dan Tiongkok.
Kontribusi Kawasan Industri Morowali, juga diperlihatkan dari capaian investasi yang signifikan, yaitu lebih dari USD5 miliar dan jumlah penyerapan tenaga kerja melampaui 30 ribu orang.
Lompatan kemajuan lainnya pada penerapan hilirisasi industri, yakni ekspor dari olahan sawit yang didominasi produk hilir cenderung meningkat dalam kurun lima tahun terakhir. Rasio volume ekspor bahan baku dan produk hilir kini sebesar 19 persen banding 81 persen.
Apalagi, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kernel sawit mentah (CPKO) dengan produksi sebesar 47 juta ton. Laju pertumbuhan produksi minyak sawit pun diperkirakan meningkat signifikan. Sementara itu, ekspor minyak sawit dan produk turunannya telah menyumbang devisa negara hingga USD22 miliar per tahun.
Pacu SDM dan IKM
Selain hilirisasi, Menperin mengemukakan, pihaknya juga fokus mendorong terciptanya SDM industri yang kompeten di Tanah Air. Sebab, SDM terampil merupakan salah satu faktor penting dalam memacu produktivitas dan daya saing sektor industri. Sejumlah program telah dijalankan Kemenperin, seperti program pendidikan vokasi industri yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri, program Diklat sistem 3in1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja), pengembangan pendidikan dual system di unit pendidikan Kemenperin, pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri, serta mencetak SDM industri 4.0.
Kemenperin juga semakin gencar menginisiasi program pengembangan IKM agar tetap produktif di tengah dampak pandemi COVID-19. Sebab, sebagai sektor yang merupakan mayoritas populasi usaha di Indonesia, IKM berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Kami terus mendorong pelaku IKM kita untuk dapat pula beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi saat ini. Mereka perlu didukung dalam peningkatan produktivitas, inovasi, dan kreativitas agar usaha mereka tetap berjalan, termasuk dalam menjalankan protokol kesehatan,” terangnya. (HUMAS KEMENPERIN/UN)
