Setelah Penerimaan Tahap I, Pemerintah Kembali Akan Rekrut Tenaga Humas Profesional

Seleksi wawancara perekrutan tenaga humas pemerintah, di Jakarta, pekan lalu

Meskipun sedang melakukan perekrutan tenaga humas pemerintah dari kalangan professional, yang kini sudah memasuki seleksi tahap akhir, pemerintah berencana akan kembali merekrut tenaga humas profesional untuk memperkuat posisi kehumasan yang ada di kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) atau K/L.

“Yang penting nanti kita rekrut 150, tahap berikutnya kita karena baru beberapa puluh, tahap berikutnya secepatnya. Januari masuk dulu, Maret harus sudah ada yang masuk lagi,” kata Menkominfo Rudiantara di depan insan perhumasan pemerintah yang menghadiri acara Malam Anugerah Humas, di Dyandra Convention Center, Surabaya, Rabu (18/11) malam.

Menurut Menkominfo, pihaknya bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) harus bergerak cepat dalam perekrutan tenaga humas pemerintah itu, karena dana sudah dialokasikan, sudah masuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.

Bersifat Interim

Menkominfo menegaskan, meskipun melakukan perekrutan tenaga humas pemerintah yang diberikan kompensasi sesuai harga ‘pasar’, pemerintah memastikan tidak akan menghilangkan struktur kehumasan di masing-masing K/L.

“Humas yang ada sekarang tetap ada organisasinya, tapi ini istilahnya seperti interim, agar kita cepat berlari, model KPK-lah. KPK kan organisasinya interim, setelah nanti penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian jauh lebih baik lagi maka KPK akan hilang. Ini juga begitu tenaga humas pemerintah yang direkrut sekarang itu akan hilang,” papar Rudiantara.

Ia menyebutkan, yang dilakukan pemerintah dalam merekrut tenaga humas professional itu adalah salah satu bagaimana kita melakukan perbaikan, perubahan dalam konteks kehumasan kementerian/lembaga, pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Menkominfo menyampaikan, ternyata tidak mudah merekrut tenaga humas pemerintah. Dari update yang diterimanya, menurut Menkominfo, hasilnya belum bisa sesuai ekspektasi. Ia menduga karena mungkin syaratnya terlampau tinggi. Salah satu contohnya adalah toefl-nya  yang mencapai 500, yang menurutnya  itu mungkin dibutuhkan humas yang bekerja di kementerian luar negeri .

“ Tapi memang kita butuh, butuh yang bisa berkomunikasi tidak hanya yang berbahasa Indonesia tetapi juga bisa berbahasa asing, karena apa, karena kita harus menjual Indonesia keluar,” ujar Menkominfo.

Menkominfo juga menyampaikan, ternyata banyak yang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendaftar menjadi tenaga humas pemerintah. Namun, yang lolos itu ternyata bukan dari Humas. “Ada dari bagian umum, ada dari direktorat pemberdayaan sumber daya air,” ungkapnya seraya menambahkan hal itu menjadi pertanyaan baginya, kita punya lembaga kehumasan tetapi yang bagus itu ternyata keluarnya dari tempat-tempat lain. (JAY/ES)