Setkab Ajak Humas Pemerintah Optimalkan Pemanfaatan Podcast

Sekretariat Kabinet (Setkab) melalui Asisten Deputi Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol, Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau Focus Group Disccussion (FGD) Optimalisasi Pemanfaatan Siniar Dalam Komunikasi Publik Pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan di ASTON Sentul Lake Resort & Conference Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (04/08/2022).

DKT yang mengangkat tema “Bukan Obrolan Biasa” ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Peny Meliaty Hutabarat, Dosen Jurusan Penyiaran Multimedia Universitas Indonesia (UI) yang juga praktisi dan peneliti siniar atau podcast serta Ronal Surapradja dan Sogi Indra Dhuaja, dua orang figur publik yang telah lama bergelut di dunia penyiaran dan podcast.

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK), Setkab, Thanon Aria Dewangga menyampaikan, diskusi ini merupakan ajang berbagai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan sehingga insan humas pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan siniar, yang dimiliki Setkab dan juga sejumlah instansi pemerintah lainnya, sebagai sarana komunikasi publik pemerintah.

“Dengan adanya kegiatan ini kita akan mencoba menata diri kita, untuk memperbaiki diri, dan membekali diri kita dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan baru yang belum kita miliki. Kita juga bisa mengetahui, mempelajari alat-alat yang belum kita ketahui yang itu dapat melengkapi ‘persenjataan’ kita di bidang kehumasan,” ujar Thanon.

Thanon menekankan, humas pemerintah harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berubah dengan sangat cepat.

“Ini merupakan sebuah tantangan juga bagi media pemerintah. Karena media pemerintah itu selalu dicap kolot, enggak update, tradisional, dan lain-lain. Kita juga dituntut menyampaikan atau men-deliver berita-berita yang kita miliki secara realtime,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Deputi DKK juga menceritakan mengenai Podkabs atau Podcast Kabinet dan Setkab, sebuah siniar yang diinisiasi Setkab pada awal tahun 2022. Siniar yang sudah tayang lima episode ini berisi obrolan dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah ataupun hot issue yang berkembang di masyarakat, yang dikemas dengan penyampaian ringan dan santai.

“Yang biasanya menterinya itu jaim, yang biasanya menterinya itu pelit bicara, tapi pada saat di Podkabs itu tuh keluar aja gitu semuanya,” ujarnya.

Deputi DKK menambahkan, Podkabs sejalan dengan arahan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung agar komunikasi publik Setkab dapat menjangkau dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Mari kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa untuk menyampaikan informasi-informasi, berita-berita yang bisa diterima oleh semua kalangan, tidak hanya satu atau dua, tapi semua kalangan,” ujar Thanon mengutip arahan Seskab.

Sementara itu, Peny Meliaty Hutabarat, akademisi dan praktisi siniar menyampaikan bahwa saat ini adalah momentum platform dan konten audio berbasis digital.

“Jadi memang podcast atau siniar harus dioptimalisasi untuk jadi salah satu saluran komunikasi publik. Dalam perkembangannya sekarang lembaga pemerintah sudah mulai makin menaruh perhatian pentingnya kehadiran podcast untuk komunikasi publik, salah satu salurannya,” ujar Peny.

Peny pun berharap semakin banyak instansi pemerintah yang menggunakan podcast sebagai salah satu sarana komunikasi dengan masyarakat.

“Dengan tema optimalisasi siniar sebagai sarana komunikasi publik, saya rasa ini salah satu event yang cukup menarik dan momentumnya tepat sekali. Semoga ada event-event ini secara berkelanjutan. Harapannya bisa semakin banyak lembaga pemerintahan menggunakan podcast sebagai sarana komunikasi publik,” kata Peny.

Senada, Ronal Surapradja juga menekankan bahwa humas pemerintah harus memanfaatkan podcast yang merupakan media baru dalam komunikasi.

“Saya kira tidak ada yang bisa melawan ini. Kita harus riding the waves. Jadi kalau kita sekarang punya sebuah pesan yang ingin disampaikan, menurut saya podcast atau siniar ini adalah salah satu cara untuk menyampaikannya,” ujar Ronal.

Menurut Ronal, potensi komunikasi publik melalui podcast sangat terbuka lebar karena peminat podcast makin banyak dari ke hari.

“Tinggal mengemasnya bagaimana siniar ini menarik untuk didengarkan, membuat orang pengin mendengarkan, dan orang ini harus punya manfaat yang dia dapatkan, yang dia rasakan setelah mendengarkan. Itu yang paling penting,” kata podcaster yang juga penyiar radio Jak 101 FM ini.

Sementara itu, Sogi Indra Dhuaja menilai bahwa siniar sangat cocok sebagai sarana komunikasi publik di tengah masyarakat yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi sekarang ini.

“Potensi siniar untuk komunikasi terhadap publik itu sangat bagus sekali. Saat ini dengan mobilitas orang-orang dengan mobile devices yang mereka miliki, bahwa audio podcast terutama, bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja, dalam perjalanan misalnya,” ujar Sogi yang  merupakan Komisioner Podkesmas Asia Network (PAN),  jaringan podcast terbesar di Indonesia.

Tak hanya mendengarkan pemaparan dari narasumber, DKT juga diisi dengan sesi praktik dan diskusi. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Kemasyarakatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Fatahillah, menyatakan antusiasmenya dalam mengikuti diskusi.

“Saya pengin belajar, karena secara wujud saya tahu podcast tapi secara teori, bagaimana mengemas, lalu juga bagaimana, tadi juga menarik, post-produksi, saya belum tahu ilmunya,” ujar Fatah.

Fatah menilai, podcast yang saat ini tidak hanya menghadirkan audio tetapi juga video memiliki peran strategis dalam komunikasi publik pemerintah.

“Podcast ini juga menjadi sangat-sangat strategis karena langsung menghadirkan narasumbernya, lalu juga langsung memberikan informasi-informasi yang masyarakat tidak hanya secara suara. Yang dulu awalnya podcast itu suara, tetapi sudah bergerak pada visual. Itulah yang akhirnya orang bisa melihat mimik, gestur, dan lain-lain. Dan itu sangat-sangat strategis dalam komunikasi publik,” ujar Fatah.

Heri Saktiyanto, Tenaga Ahli Madya Kedeputian IV, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), juga mengungkapkan rasa antusias mengikuti diskusi.

“Saya juga banyak belajar di acara hari ini bahwa dari sisi keilmuan, dari sisi komunikasi yang tadi Bu Peny sampaikan saya kira saya banyak mendapatkan manfaat dan pembelajaran dari sesi tadi,” ujar Heri.

Heri menilai, pemerintah harus memanfaatkan tren perkembangan siniar untuk komunikasi publik pemerintah.

‘Saya kira podcast ini sebuah revolusi terhadap pola komunikasi yang memang digalang oleh semua kalangan termasuk pemerintah. Ini memang harus istilahnya kita ‘tumpangi’ untuk kemudian agar target-target komunikasi publik yang dilakukan pemerintah bisa tersampaikan ke masyarakat,” kata Heri.

Ricky Yohannes, perwakilan dari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak humas pemerintah untuk menggaungkan penggunaan siniar di instansi masing, bahkan hingga ke tingkat unit kerja eselon 1.

“Siniar itu sangat amat berpotensi untuk (komunikasi publik). Karena seperti pengalaman saya, saya lebih suka mendengar daripada melihat. Audio adalah satu instrumen yang sangat amat melekat di otak ataupun diingatan. Jadi saya meng-encourage setiap kementerian ataupun setiap unit eselon 1 di bawahnya untuk juga menggunakan kanal siniar ini sebagai media informasi bagi masyarakat yang dituju. Mari sama-sama kita gaungkan siniar untuk lebih menginformasikan kebijakan di kementerian kita,” ujar Ricky.

Akhmad Firmannamal, perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) juga menyambut gembira dan mengapresiasi gelaran DKT Optimalisasi Pemanfaatan Siniar Dalam Komunikasi Publik Pemerintah yang menghadirkan akademisi dan praktisi.

“Kita sebagai insan humas harus selalu belajar, tidak hanya kita belajar dari textbook tapi juga kita belajar dari praktisi yang hari ini hadir, Mas Ronal dan Mas Sogi. Tadi juga pertama ada akademisi juga, jadi balance antara akademisi dan praktisi yang berkecimpung di dunia podcast seperti ini. Jadi sangat bagus,” kata Firman.

Diskusi Kelompok Terpumpun ini dihadiri sekitar 80 peserta yang berasal dari perwakilan sejumlah kementerian, humas Setkab, anggota KDS, serta perwakilan dari berbagai unit kerja di Setkab. (TGH/FID/MAY/DND/UN)